Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 17. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 161
Link Soal
Sirkulasi kepemimpinan nasional (Presiden dan Wakil Presiden) dilakukan secara periodik setiap lima tahun sekali. Hal ini diatur dalam UUD 1945 pada...
A
Bab III Pasal 4 ayat (1)
B
Bab III Pasal 7
C
Bab I Pasal 1 ayat (2)
D
Bab IV Pasal 18
E
Bab II Pasal 2 ayat (2)
NO. 162
Link Soal
Berikut ini adalah wewenang konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, KECUALI...
A
Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945
B
Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
C
Memutus pembubaran partai politik
D
Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
E
Memutus sengketa peradilan pidana dan perdata antar warga negara
NO. 163
Link Soal
Dalam asas kewarganegaraan, 'Ius Soli' adalah penentuan status kewarganegaraan seseorang yang didasarkan pada...
A
Garis keturunan orang tua
B
Tempat kelahiran
C
Proses pewarganegaraan
D
Agama yang dianut
E
Status perkawinan
NO. 164
Link Soal
Setelah menyelesaikan tugas utamanya merancang dasar negara, BPUPKI secara resmi dibubarkan dan digantikan oleh PPKI. Kapankah pembubaran tersebut terjadi?
A
1 Juni 1945
B
22 Juni 1945
C
18 Agustus 1945
D
7 Agustus 1945
E
29 Mei 1945
NO. 165
Link Soal
Konstitusi atau hukum dasar negara memiliki peran krusial dalam mengatur jalannya pemerintahan. Berikut ini yang merupakan cakupan pengaturan dalam hukum dasar negara adalah...
A
Struktur organisasi dan susunan suatu negara
B
Pembatasan kewenangan dan tugas lembaga-lembaga negara
C
Pengaturan hubungan vertikal antar lembaga negara
D
Pengaturan hubungan horizontal antar lembaga negara
E
Semua jawaban benar
NO. 166
Link Soal
Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen UUD 1945, terdapat lembaga yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR. Lembaga manakah yang dimaksud?
A
Mahkamah Konstitusi
B
Komisi Yudisial
C
Mahkamah Agung
D
Presiden
E
Dewan Perwakilan Daerah
NO. 167
Link Soal
Setiap tahun, pemerintah daerah menyusun rencana keuangannya dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Secara hukum, APBD ditetapkan melalui produk hukum berupa...
A
Keputusan Gubernur/Bupati
B
Instruksi Presiden
C
Peraturan Daerah (Perda)
D
Peraturan Menteri Dalam Negeri
E
Undang-Undang (UU)
NO. 168
Link Soal
Pemerintah menerapkan kebijakan Otonomi Khusus bagi daerah-daerah tertentu seperti Papua dan Aceh. Fokus utama atau titik berat dari kebijakan pembangunan di daerah otonomi khusus ini adalah...
A
Sentralisasi kebijakan keamanan oleh militer
B
Memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab
C
Pemecahan wilayah menjadi provinsi-provinsi kecil
D
Penyeragaman budaya lokal dengan budaya nasional
E
Penguasaan sumber daya alam sepenuhnya oleh pusat
NO. 169
Link Soal
Pembukaan UUD 1945 memegang kedudukan krusial yang tidak dapat diubah. Di bawah ini, manakah yang BUKAN merupakan aspek kedudukan hakiki dari Pembukaan UUD 1945?
A
Sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci
B
Pengejawantahan kesadaran hukum dan cita-cita moral rakyat
C
Memuat sendi mutlak kehidupan negara (tujuan, bentuk negara, asas kerohanian)
D
Mengandung pengakuan terhadap hukum kodrat dan hukum Tuhan
E
Memiliki kedudukan kuat yang melekat pada kepribadian hidup bangsa
NO. 170
Link Soal
Dalam konteks otonomi daerah, bagaimana UUD 1945 menjamin tetap terjaganya integrasi nasional dalam bingkai NKRI?
A
Membiarkan daerah mengatur sendiri tanpa pengawasan pusat.
B
Menyerahkan semua kewenangan kepada pemerintah daerah.
C
Memberikan otonomi daerah yang bertanggung jawab dan tetap mengikuti ketentuan nasional.
D
Mengizinkan daerah membuat kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi.
E
Menetapkan pemerintah daerah sebagai cabang independen dari pusat.