Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 17. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 161
Link Soal
Jika DPR mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, MPR wajib menggelar sidang paripurna untuk memutus usulan tersebut paling lambat dalam waktu...
A
14 hari
B
30 hari
C
60 hari
D
90 hari
E
100 hari
NO. 162
Link Soal
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagai representasi demokrasi di daerah perlu diatur pelaksanaannya dalam peraturan perundang-undangan. Berikut ini merupakan salah satu dampak yang terjadi jika para legislator tidak memperhatikan UUD 1945 dalam menyusun undang-undang tentang Pilkada, yaitu...
A
Kepala daerah akan diuntungkan dengan adanya kelonggaran aturan dalam Pilkada.
B
Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah berpotensi tidak berjalan secara demokratis dan adil.
C
Terjadinya konflik yang berkelanjutan antar pendukung calon kepala daerah dalam Pilkada.
D
Legislator akan menjadi pihak pertama yang harus bertanggung jawab atas terjadinya konflik.
E
Pemilihan kepala daerah dapat berjalan demokratis karena sesuai keinginan legislator.
NO. 163
Link Soal
Dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terdapat beberapa prinsip utama terkait hubungan antara pusat dan daerah. Manakah pernyataan berikut yang TIDAK sesuai dengan prinsip NKRI tersebut?
A
Struktur NKRI mewajibkan adanya penyeragaman kekayaan alam dan budaya di seluruh daerah
B
Penyelenggaraan NKRI menjamin adanya otonomi daerah yang seluas-luasnya
C
Daerah diberikan jaminan otonomi untuk berkembang sesuai potensi masing-masing
D
Pemerintah Pusat memberikan dorongan dan bantuan dalam pelaksanaan otonomi daerah
E
NKRI memfasilitasi pertumbuhan serta perkembangan keragaman antarwilayah
NO. 164
Link Soal
Bentuk pemerintahan negara Indonesia sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 adalah...
A
Monarki
B
Serikat
C
Republik
D
Oligarki
E
Parlementer
NO. 165
Link Soal
Konsep 'Masyarakat Terbuka' sering dikaitkan dengan kemajuan bangsa. Apa ciri utama dari masyarakat terbuka dalam konteks pembangunan?
A
Masyarakat yang memegang teguh tradisi masa lalu tanpa mau menerima perubahan
B
Masyarakat yang bersedia menerima pembaharuan, perbaikan, dan adaptif terhadap kemajuan teknologi/globalisasi
C
Masyarakat yang mengisolasi diri untuk menjaga kemurnian budaya
D
Masyarakat yang menyerahkan seluruh keputusan kepada pemerintah pusat (sentralistik)
E
Masyarakat yang hanya fokus pada sektor agraris tradisional
NO. 166
Link Soal
Fenomena sosial seperti eksploitasi anak untuk bekerja, kekerasan terhadap asisten rumah tangga, dan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas masih sering terjadi. Kasus-kasus tersebut secara mendasar merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap...
A
Etika pergaulan masyarakat modern
B
Hak Asasi Manusia (HAM)
C
Hukum adat setempat
D
Prosedur operasional kerja
E
Administrasi kependudukan
NO. 167
Link Soal
Apabila suatu negara mengalami perpecahan hingga lenyap, dan kemudian di wilayah tersebut berdiri negara-negara yang baru, maka fenomena terbentuknya negara ini disebut dengan...
A
Occupatie
B
Inovatie
C
Separatie
D
Cessie
E
Accessie
NO. 168
Link Soal
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 UUD 1945, pihak yang memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat duta dan konsul adalah...
A
Majelis Permusyawaratan Rakyat
B
Dewan Perwakilan Rakyat
C
Menteri Luar Negeri
D
Presiden
E
Duta Besar Luar Biasa
NO. 169
Link Soal
Pancasila memiliki nilai yang bersifat kontekstual dan dapat disesuaikan dengan tantangan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya. Sifat nilai yang dapat berubah ini disebut sebagai...
A
Nilai Fundamental
B
Nilai Material
C
Nilai Spiritual
D
Nilai Instrumental
E
Nilai Vital
NO. 170
Link Soal
Meskipun UUD 1945 telah mengatur secara komprehensif tentang hak asasi manusia (HAM) dan lembaga penegak hukum yang independen, masih sering terjadi kasus di mana penegakan hukum terasa selektif, tebang pilih, atau bahkan diintervensi oleh kekuasaan politik atau kepentingan ekonomi. Adanya fenomena 'impunitas' bagi kelompok tertentu atau lambatnya penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu menimbulkan keraguan publik yang mendalam terhadap komitmen negara dalam mewujudkan keadilan berdasarkan konstitusi dan prinsip negara hukum.
A
Aspek supremasi hukum dan prinsip negara hukum (rechtstaat), di mana konstitusi menjamin kesetaraan di hadapan hukum dan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
B
Aspek jaminan hak asasi manusia, yang mensyaratkan negara untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak dasar warganya tanpa diskriminasi dan dengan penegakan yang adil.
C
Aspek kedaulatan rakyat, di mana partisipasi publik dalam pengawasan penegakan hukum menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur negara.
D
Aspek pemisahan kekuasaan, yang menegaskan independensi lembaga yudikatif dari pengaruh cabang kekuasaan lainnya untuk menjaga keadilan.
E
Aspek akuntabilitas pemerintahan, di mana setiap pejabat negara harus bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakannya di hadapan hukum dan rakyat.