Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 17. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 161
Link Soal
Amandemen UUD 1945 melahirkan lembaga negara baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu tugas pokok lembaga ini adalah...
A
Membantu Mahkamah Agung menyelesaikan kasasi
B
Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung
C
Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
D
Memberikan pertimbangan amnesti kepada Presiden
E
Mengadili kasus pelanggaran HAM berat
NO. 162
Link Soal
Pancasila memiliki sifat hierarkis piramidal dalam susunannya. Pernyataan manakah yang paling tepat menggambarkan karakteristik tersebut?
A
Setiap sila berdiri sendiri secara mandiri tanpa pengaruh sila lain
B
Sila pertama melandasi dan menjiwai keempat sila yang ada di bawahnya
C
Sila kelima merupakan sila yang paling luas ruang lingkupnya namun dijiwai sila pertama
D
Seluruh sila memiliki tingkatan yang sama tanpa urutan prioritas
E
Sila-sila Pancasila dapat dipertukarkan posisinya sesuai situasi
NO. 163
Link Soal
Gedung yang digunakan untuk sidang BPUPKI di Jalan Pejambon No. 6, Jakarta, memiliki nilai sejarah tinggi bagi dasar negara kita. Saat ini, gedung tersebut lebih populer dengan nama...
A
Gedung Proklamasi
B
Istana Kepresidenan
C
Gedung Perintis Kemerdekaan
D
Gedung Pancasila
E
Istana Negara
NO. 164
Link Soal
Meskipun UUD 1945 telah mengatur secara komprehensif tentang hak asasi manusia (HAM) dan lembaga penegak hukum yang independen, masih sering terjadi kasus di mana penegakan hukum terasa selektif, tebang pilih, atau bahkan diintervensi oleh kekuasaan politik atau kepentingan ekonomi. Adanya fenomena 'impunitas' bagi kelompok tertentu atau lambatnya penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu menimbulkan keraguan publik yang mendalam terhadap komitmen negara dalam mewujudkan keadilan berdasarkan konstitusi dan prinsip negara hukum.
A
Aspek supremasi hukum dan prinsip negara hukum (rechtstaat), di mana konstitusi menjamin kesetaraan di hadapan hukum dan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
B
Aspek jaminan hak asasi manusia, yang mensyaratkan negara untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak dasar warganya tanpa diskriminasi dan dengan penegakan yang adil.
C
Aspek kedaulatan rakyat, di mana partisipasi publik dalam pengawasan penegakan hukum menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur negara.
D
Aspek pemisahan kekuasaan, yang menegaskan independensi lembaga yudikatif dari pengaruh cabang kekuasaan lainnya untuk menjaga keadilan.
E
Aspek akuntabilitas pemerintahan, di mana setiap pejabat negara harus bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakannya di hadapan hukum dan rakyat.
NO. 165
Link Soal
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjalankan tugas dalam memeriksa dan mengawasi keuangan negara. Ditinjau dari sifat kegiatannya, fungsi ini dikategorikan sebagai fungsi...
A
Legislatif
B
Yudikatif
C
Eksekutif
D
Rekomendatif
E
Operatif
NO. 166
Link Soal
Kekuasaan kehakiman di Indonesia dijamin kemerdekaannya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman ini diatur secara spesifik dalam UUD 1945 pada pasal...
A
Pasal 23
B
Pasal 24
C
Pasal 25
D
Pasal 26
E
Pasal 27
NO. 167
Link Soal
Anggota DPR memiliki wewenang dalam proses penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kewenangan atau hak ini dikenal dengan istilah...
A
Hak Petisi
B
Hak Angket
C
Hak Budget
D
Hak Interpelasi
E
Hak Imunitas
NO. 168
Link Soal
Dalam konteks "Causa Efikien" Pancasila, badan atau lembaga negara mana yang memiliki peran krusial dalam mengesahkan Pancasila sehingga resmi menjadi dasar negara Indonesia?
A
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)
B
Panitia Sembilan
C
Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
D
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
NO. 169
Link Soal
Berdasarkan sila kelima Pancasila dan UUD 1945, bagaimanakah seharusnya distribusi bantuan sosial dilakukan saat terjadi krisis ekonomi untuk mencerminkan keadilan sosial?
A
Mengutamakan bantuan bagi kelompok masyarakat ekonomi tinggi.
B
Mengalokasikan bantuan sosial hanya di daerah perkotaan.
C
Menyediakan bantuan sosial yang merata bagi semua lapisan masyarakat yang terdampak krisis.
D
Membatasi bantuan sosial hanya untuk kelompok masyarakat yang produktif.
E
Memberikan bantuan hanya kepada masyarakat yang sudah berpenghasilan.
NO. 170
Link Soal
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terdapat mekanisme penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah atau desa untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Asas ini dikenal dengan istilah...
A
Desentralisasi
B
Dekonsentrasi
C
Sentralisasi
D
Tugas Pembantuan
E
Otonomi Khusus