Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 18. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 171
Link Soal
Ketentuan mengenai pajak serta pungutan lain yang memiliki sifat memaksa guna memenuhi kebutuhan negara wajib berlandaskan undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 pada pasal...
A
Pasal 23A
B
Pasal 23B
C
Pasal 23C
D
Pasal 23D
E
Pasal 23E
NO. 172
Link Soal
Salah satu agenda arah kebijakan pembangunan hukum adalah menegakkan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum. Guna mendukung terwujudnya hal tersebut secara teknis dan operasional, langkah konkret yang diperlukan adalah...
A
Membuat sebanyak mungkin peraturan daerah baru
B
Perbaikan dan penyempurnaan sarana serta prasarana peradilan yang memadai
C
Menambah jumlah personil polisi di setiap desa
D
Melakukan studi banding hukum ke negara-negara liberal
E
Menyerahkan urusan hukum sepenuhnya kepada hukum adat
NO. 173
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945, terdapat pergeseran kekuasaan legislatif. Jika Presiden menolak mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah disetujui bersama DPR, bagaimanakah status RUU tersebut secara hukum?
A
Batal demi hukum karena tidak ada tanda tangan Presiden
B
Dikembalikan ke DPR untuk direvisi ulang
C
Dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji materi
D
Tetap sah menjadi Undang-Undang setelah 30 hari
E
Presiden memiliki hak veto mutlak untuk membatalkan RUU
NO. 174
Link Soal
Pada periode Orde Lama, terjadi beberapa peristiwa yang dianggap sebagai penyimpangan terhadap sistem ketatanegaraan. Salah satu contohnya adalah...
A
Penerapan sistem demokrasi Pancasila secara murni dan konsekuen.
B
Tindakan Presiden yang melakukan pembubaran terhadap DPR hasil pemilu.
C
Pemisahan peran Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
D
Adanya pembatasan masa jabatan presiden selama dua periode saja.
E
Pembentukan kabinet yang terdiri dari ahli-ahli di bidangnya (zaken kabinet).
NO. 175
Link Soal
Berdasarkan ketentuan konstitusi, dalam jangka waktu satu tahun, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diwajibkan untuk mengadakan sidang sekurang-kurangnya...
A
Satu kali
B
Dua kali
C
Tiga kali
D
Empat kali
E
Lima kali
NO. 176
Link Soal
Kalimat lengkap mengenai semboyan Bhinneka Tunggal Ika secara historis tercatat di dalam karya sastra lama, yaitu...
A
Kitab Mahabharata
B
Kitab Ramayana
C
Kitab Pararaton
D
Kitab Negarakretagama
E
Kitab Sutasoma
NO. 177
Link Soal
Tokoh yang memegang peranan utama dalam mendesain Lambang Negara Republik Indonesia serta menentukan posisi semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah...
A
Ir. Soekarno
B
Drs. Mohammad Hatta
C
Sultan Hamid I
D
Sultan Hamid II
E
Muhammad Yamin
NO. 178
Link Soal
Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang terkandung dalam makna Bhinneka Tunggal Ika, KECUALI...
A
Identitas kedaerahan harus dihilangkan dalam pergaulan masyarakat
B
Keberagaman suku dan adat istiadat bukan menjadi penghalang
C
Tujuan akhirnya adalah persatuan bangsa
D
Bangsa Indonesia memandang kebhinnekaan sebagai aset kekayaan
E
Keanekaragaman tidak menghalangi terbentuknya persatuan
NO. 179
Link Soal
Apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat atau tidak dapat menjalankan kewajibannya secara bersamaan, maka tugas kepresidenan dilaksanakan oleh sebuah 'triumvirat' yang terdiri dari...
A
Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung
B
Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua Mahkamah Agung
C
Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan
D
Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN
E
Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri
NO. 180
Link Soal
Jika terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, lembaga manakah yang berhak memutus sengketa tersebut?
A
Mahkamah Agung
B
Mahkamah Konstitusi
C
Majelis Permusyawaratan Rakyat
D
Presiden
E
Pengadilan Tinggi