Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 18. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 171
Link Soal
Dalam sejarah perumusan dasar negara, siapakah figur yang pertama kali memberikan saran agar frasa Bhinneka Tunggal Ika dijadikan sebagai semboyan resmi negara?
A
Ir. Soekarno
B
Drs. Mohammad Hatta
C
Sultan Hamid I
D
Sultan Hamid II
E
Muhammad Yamin
NO. 172
Link Soal
Menjunjung tinggi persamaan derajat dan tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan suku, agama, atau golongan merupakan wujud nyata dari sila...
A
Ke-1
B
Ke-2
C
Ke-3
D
Ke-4
E
Ke-5
NO. 173
Link Soal
Masyarakat Indonesia dikenal beragam suku, agama, bahasa, dan budaya, namun bersatu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Di antara dampak positif dari keberagaman ini adalah ...
A
Mendorong semangat untuk meraih tujuan bersama.
B
Memicu munculnya sikap yang menonjolkan sentimen kedaerahan.
C
Meningkatkan potensi instabilitas keamanan nasional.
D
Menimbulkan kompetisi tidak sehat antar kelompok.
E
Mendorong ketidakstabilan sosial dan ekonomi.
NO. 174
Link Soal
Lembaga yang secara resmi mengesahkan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah...
A
BPUPKI
B
Panitia Sembilan
C
PPKI
D
KNIP
E
Dewan Pertimbangan Agung
NO. 175
Link Soal
Setelah disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, di media manakah konstitusi (UUD 1945) pertama kali diumumkan secara resmi kepada publik?
A
TAP MPR No. XI/MPR/1978
B
TAP MPRS No. V/MPRS/1959
C
Berita Republik Indonesia Tahun 1946 No. 7
D
Berita Republik Indonesia Tahun 1946 No. 5
E
Perpres No. XIV Tahun 1983
NO. 176
Link Soal
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna mendalam mengenai persatuan bangsa. Berikut ini merupakan pernyataan yang kurang tepat mengenai esensi semboyan tersebut adalah...
A
Simbol pemersatu yang lahir dari realitas keberagaman bangsa
B
Penegasan bahwa meskipun terdiri dari beragam suku dan budaya, kita tetap satu kesatuan
C
Kesepakatan untuk menjunjung satu tanah air dan satu bahasa persatuan yaitu Indonesia
D
Penggunaan bendera Merah Putih sebagai identitas bangsa di bawah naungan Pancasila
E
Keharusan untuk hanya memegang teguh pedoman kelompok atau daerah masing-masing secara eksklusif dalam keseharian
NO. 177
Link Soal
Dalam kitab Negarakertagama dan Sutasoma, istilah Pancasila merujuk pada 'Pancasila Krama' yang berisi lima larangan kesusilaan. Berikut ini yang BUKAN merupakan bagian dari lima larangan tersebut adalah...
A
Dilarang melakukan kekerasan
B
Dilarang mencuri
C
Dilarang berbohong
D
Dilarang hidup bermewah-mewahan
E
Dilarang berjiwa dengki
NO. 178
Link Soal
Di Provinsi Nusa Harapan, Kabupaten Makmur yang kaya sumber daya alam menerapkan kebijakan otonomi daerah yang sangat ketat, mengutamakan alokasi seluruh hasil bumi mereka hanya untuk pembangunan internal dan kesejahteraan warganya. Mereka bahkan mulai membatasi akses warga dari Kabupaten Sejahtera, daerah tetangga yang lebih miskin, untuk bekerja atau berinvestasi di Makmur dengan dalih 'melindungi kepentingan lokal'. Kebijakan ini, yang didukung oleh sentimen kedaerahan yang kuat, telah menimbulkan ketegangan sosial yang signifikan. Warga Kabupaten Sejahtera merasa dianaktirikan dan menuntut keadilan, seringkali berujung pada demonstrasi massa dan bahkan gesekan fisik di perbatasan kedua kabupaten. Pemerintah pusat pun kesulitan menengahi karena resistensi kuat dari elite Makmur.
Dampak negatif yang terjadi di Provinsi Nusa Harapan tersebut paling relevan dengan pengabaian salah satu nilai fundamental dari Pilar Negara, yaitu...
A
Pancasila, terutama nilai persatuan dan keadilan sosial.
B
UUD NRI Tahun 1945, khususnya pasal tentang hak asasi manusia.
C
Bhinneka Tunggal Ika, terkait dengan semangat toleransi antarumat beragama.
D
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dalam aspek kedaulatan wilayah.
E
Wawasan Nusantara, mengenai integritas wilayah laut Indonesia.
NO. 179
Link Soal
Dalam sebuah forum diskusi, sebuah usulan muncul untuk mengubah sistem pemilihan umum di Indonesia menjadi sistem perwakilan berjenjang yang hanya menguntungkan partai politik besar, dengan dalih efisiensi dan stabilitas politik. Pengusul berargumen bahwa hal ini akan mempercepat pengambilan keputusan dan mengurangi potensi konflik antarpartai kecil. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara yang memahami dan mengamalkan Pilar Negara, khususnya Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bagaimana Anda seharusnya menyikapi usulan tersebut?
A
Mendukung usulan tersebut dengan pertimbangan efisiensi pemerintahan akan membawa kemajuan ekonomi yang lebih cepat, sesuai dengan amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
B
Menolak usulan tersebut karena sistem yang menguntungkan partai besar akan mengancam prinsip kebhinekaan dan inklusivitas politik, berpotensi memecah belah persatuan dalam bingkai NKRI.
C
Mengusulkan pembentukan tim kajian independen untuk meninjau dampak positif dan negatifnya secara komprehensif, tanpa memihak salah satu pandangan awal.
D
Berpendapat bahwa perubahan sistem pemilu adalah ranah legislatif dan tidak menjadi kompetensi ASN untuk memberikan pandangan substansif terhadapnya.
E
Mengajukan revisi terhadap usulan agar tetap menjamin representasi minoritas meskipun dengan proporsi yang lebih kecil, demi mengakomodasi semua pihak.
NO. 180
Link Soal
Dalam menjalankan wewenang diplomatik untuk mengangkat duta bagi negara sahabat, Presiden wajib mendengarkan pertimbangan dari...
A
Mahkamah Agung
B
Dewan Perwakilan Rakyat
C
Menteri Sekretaris Negara
D
Majelis Permusyawaratan Rakyat
E
Komisi Luar Negeri