Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 19. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 181
Link Soal
Keberadaan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilu merupakan wujud partisipasi rakyat dalam fungsi...
A
Permusyawaratan
B
Perwakilan
C
Eksekutif
D
Yudikatif
E
Keprotokoleran
NO. 182
Link Soal
Nilai-nilai dasar dalam sebuah ideologi haruslah berakar dan mencerminkan kehidupan nyata yang ada di masyarakat. Hal ini disebut sebagai dimensi...
A
Dimensi Realita
B
Dimensi Fleksibilitas
C
Dimensi Idealisme
D
Dimensi Normatif
E
Dimensi Struktural
NO. 183
Link Soal
Setelah periode reformasi, Indonesia mengalami serangkaian amandemen konstitusi yang mengubah secara fundamental struktur kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk membangun sistem checks and balances yang lebih kuat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul wacana dan upaya-upaya yang dianggap publik berpotensi mengembalikan praktik kekuasaan yang cenderung sentralistik atau bahkan melampaui batas kewenangan konstitusional, misalnya melalui revisi undang-undang strategis yang cenderung mengurangi partisipasi publik atau memperkuat dominasi satu cabang kekuasaan atas yang lain.
A
Memastikan semangat checks and balances antarlembaga negara tetap berjalan efektif sesuai dengan prinsip konstitusionalisme modern yang menjunjung tinggi pembatasan kekuasaan.
B
Mencegah amandemen UUD 1945 yang terlalu sering sehingga mengaburkan identitas konstitusional bangsa dan mengurangi legitimasi konstitusi.
C
Menjamin partisipasi publik yang masif dan bermakna dalam setiap proses pembentukan undang-undang agar sesuai dengan kehendak dan aspirasi rakyat.
D
Mempertahankan substansi nilai-nilai Pancasila agar tidak terkikis oleh interpretasi hukum yang legalistik-positivistik dan mengabaikan nilai moral.
E
Menjamin independensi lembaga peradilan sebagai penjaga konstitusi dari intervensi kekuasaan lainnya, baik eksekutif maupun legislatif.
NO. 184
Link Soal
Dalam sistematika UUD 1945, persoalan mengenai Kekuasaan Kehakiman diatur dalam bab tertentu. Bab yang dimaksud adalah...
A
Bab VII
B
Bab VIII
C
Bab IX
D
Bab X
E
Bab XI
NO. 185
Link Soal
Jika ditinjau dari fungsinya sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya, Pancasila dipahami dalam pengertian...
A
Yuridis konstitusional
B
Sosiologis
C
Etis
D
Filosofis
E
Aksiologis
NO. 186
Link Soal
Salah satu agenda arah kebijakan pembangunan hukum adalah menegakkan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum. Guna mendukung terwujudnya hal tersebut secara teknis dan operasional, langkah konkret yang diperlukan adalah...
A
Membuat sebanyak mungkin peraturan daerah baru
B
Perbaikan dan penyempurnaan sarana serta prasarana peradilan yang memadai
C
Menambah jumlah personil polisi di setiap desa
D
Melakukan studi banding hukum ke negara-negara liberal
E
Menyerahkan urusan hukum sepenuhnya kepada hukum adat
NO. 187
Link Soal
Konstitusi merupakan hukum dasar yang penting bagi suatu negara. Secara umum, setiap konstitusi minimal mengatur tentang hal-hal berikut, yakni...
A
Pembagian kekuasaan dan perlindungan Hak Asasi Manusia
B
Dasar negara saja
C
Sistem pertahanan militer secara detail
D
Tata cara upacara kenegaraan
E
Hukum pidana dan hukum perdata
NO. 188
Link Soal
Berdasarkan ketentuan Pasal 23F UUD 1945, mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilakukan oleh...
A
Presiden dengan pertimbangan DPR
B
DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD
C
DPR atas usul Presiden
D
DPD dengan persetujuan DPR
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat
NO. 189
Link Soal
Isi dari batang tubuh atau pasal-pasal UUD 1945 secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama. Apa sajakah kategori tersebut?
A
Bentuk negara, kedaulatan negara, dan warga negara
B
Bentuk negara, lembaga negara, dan warga negara
C
Kedaulatan negara, kementerian negara, dan tujuan negara
D
Bentuk negara, wilayah negara, dan hak asasi manusia
E
Cita-cita negara, sistem hukum, dan kedaulatan rakyat
NO. 190
Link Soal
Perubahan ketiga UUD 1945 membawa perubahan signifikan pada lembaga-lembaga negara seperti MPR dan Kekuasaan Kehakiman. Pasal-pasal yang diamandemen pada tahap ketiga adalah...
A
Pasal 1, 3, 6, 7, 8, 11, 17, 22, 23, 24
B
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 36
C
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21
D
Pasal 4, 10, 12, 29, 35
E
Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24