Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 19. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 181
Link Soal
Ketentuan mengenai intensitas sidang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam kurun waktu satu tahun minimal adalah...
A
Sekali setahun
B
Dua kali setahun
C
Tiga kali setahun
D
Empat kali setahun
E
Lima kali setahun
NO. 182
Link Soal
Pasca-Reformasi, salah satu perubahan fundamental dalam UUD 1945 adalah amandemen yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden hanya untuk dua periode. Amandemen ini dilakukan untuk merespons pengalaman sejarah politik bangsa Indonesia. Secara mendasar, perubahan ini bertujuan untuk mencegah...
A
Terjadinya instabilitas politik akibat pergantian kepemimpinan yang terlalu sering.
B
Pemusatan kekuasaan yang berlebihan dan potensi munculnya rezim otoriter.
C
Intervensi asing dalam sistem pemerintahan Indonesia.
D
Pelemahan peran lembaga legislatif dalam sistem ketatanegaraan.
E
Terhambatnya regenerasi kepemimpinan nasional dari generasi muda.
NO. 183
Link Soal
Berdasarkan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan kesamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan, bagaimana prinsip ini seharusnya diimplementasikan dalam kebijakan penegakan hukum di Indonesia?
A
Menerapkan standar hukum yang berbeda untuk kelompok masyarakat dengan status sosial yang tidak sama.
B
Memastikan bahwa setiap individu warga negara memperoleh perlakuan yang setara tanpa diskriminasi dalam proses hukum.
C
Memprioritaskan penegakan hukum hanya di wilayah perkotaan yang padat penduduk.
D
Memberikan keringanan atau perlakuan khusus kepada pejabat publik saat menghadapi proses hukum.
E
Menyederhanakan prosedur hukum demi efisiensi tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan.
NO. 184
Link Soal
Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah...
A
Republik
B
Monarki Konstitusional
C
Presidensial
D
Demokrasi Parlementer
E
Federasi
NO. 185
Link Soal
Di era reformasi, Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi lembaga kehakiman yang memiliki kewenangan penting. Salah satu kewenangan utama MK adalah dalam hal...
A
Melakukan pengujian materi Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD).
B
Membubarkan organisasi kemasyarakatan yang dianggap melanggar hukum.
C
Memberikan grasi atau pengampunan kepada terpidana kasus pidana.
D
Melaksanakan uji materi peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU.
E
Bertanggung jawab atas seleksi calon hakim agung di Mahkamah Agung.
NO. 186
Link Soal
Siapakah pemegang kekuasaan pemerintahan (Eksekutif) menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
A
Presiden dibantu Wakil Presiden
B
Presiden dan DPR
C
Presiden dan MPR
D
Perdana Menteri
E
Menteri Dalam Negeri
NO. 187
Link Soal
Kebijakan Umum pada tingkat Nasional dibuat dan ditetapkan oleh ...
A
MPR
B
DPR
C
Presiden
D
DPR & DPRD
E
MPR & Presiden
NO. 188
Link Soal
Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) diamanatkan untuk selesai paling lambat pada 17 Agustus 2003. Selama MK belum terbentuk, kewenangannya dijalankan oleh Mahkamah Agung. Ketentuan ini diatur dalam...
A
Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945
B
Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945
C
Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945
D
Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945
E
Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945
NO. 189
Link Soal
Munculnya paham Demokrasi Liberal merupakan konsekuensi jika salah satu sila Pancasila dipisahkan dari kesatuan sila lainnya. Sila yang dimaksud adalah...
A
Sila Kedua
B
Sila Keempat
C
Sila Kelima
D
Sila Ketiga
E
Sila Kesatu
NO. 190
Link Soal
Menurut pandangan Laica Marzuki, esensi dari konstitusionalisme mencakup beberapa prinsip utama, yaitu...
A
Pemusatan kekuasaan pada eksekutif demi stabilitas
B
Supremasi hukum, terciptanya rasa aman, dan pembatasan kekuasaan negara
C
Penghapusan perbedaan kelas sosial secara paksa
D
Kebebasan individu tanpa batas hukum
E
Dominasi parlemen atas lembaga peradilan