Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 19. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 181
Link Soal
Dalam praktik ketatanegaraan, terdapat negara yang menerapkan sistem pemerintahan campuran (semi-presidensiil) dengan menggabungkan keunggulan sistem presidensial dan parlementer. Negara manakah yang menggunakan sistem tersebut?
A
Amerika Serikat
B
Belanda
C
Perancis
D
Jerman
E
Italia
NO. 182
Link Soal
Pasal 10 UUD 1945 mengatur mengenai kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas...
A
Kepolisian Republik Indonesia
B
Seluruh aparatur sipil negara di pusat dan daerah
C
Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
D
Lembaga Yudikatif dan Legislatif
E
Sistem peradilan militer
NO. 183
Link Soal
Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, apa pengertian dari referendum yang tepat berkaitan dengan perubahan konstitusi?
A
Sebuah proses pengambilan suara secara nasional untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.
B
Mekanisme pengumpulan pendapat masyarakat untuk menyetujui atau menolak rencana MPR dalam mengamendemen UUD 1945.
C
Proses hukum untuk membatalkan Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan Pancasila oleh Mahkamah Konstitusi.
D
Diskusi terbuka antara pemerintah dan masyarakat mengenai kebijakan ekonomi nasional.
E
Pemungutan suara untuk menentukan status wilayah perbatasan dengan negara tetangga.
NO. 184
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga manakah yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi?
A
Mahkamah Konstitusi (MK)
B
Mahkamah Agung (MA)
C
Komisi Yudisial (KY)
D
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
E
Presiden
NO. 185
Link Soal
Ketetapan MPR No. IV/MPR/1982 mengenai Referendum akhirnya dicabut dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1998. Alasan mendasar pencabutan ketetapan tersebut adalah...
A
Dinilai bertentangan dengan semangat Pasal 37 UUD 1945
B
Memberikan kekuasaan yang terlalu absolut kepada lembaga eksekutif
C
Mekanisme referendum dianggap terlalu mahal dan tidak efektif
D
Menghambat proses demokratisasi di era Reformasi
E
Tidak lagi relevan dengan kondisi politik internasional
NO. 186
Link Soal
Pasal 26 UUD Negara RI Tahun 1945 mengatur tentang warga negara dan penduduk. Pentingnya pengaturan ini dalam konstitusi adalah untuk ...
A
Menjelaskan secara rinci status, hak, dan kewajiban mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
B
Mengatasi perbedaan persepsi di masyarakat tentang definisi penduduk dan warga negara.
C
Membuat kedudukan warga negara dan penduduk lebih terang dalam konteks kebangsaan.
D
Menegaskan perbedaan hak dan kewajiban antara warga negara dan penduduk.
E
Mencegah klaim hak dan kewajiban yang saling tumpang tindih antara warga negara dan penduduk.
NO. 187
Link Soal
Dalam sistem tata negara Indonesia, penyerahan sejumlah wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom dikenal dengan istilah...
A
Tugas Pembantuan
B
Dekonsentrasi
C
Sentralisasi
D
Desentralisasi
E
Otonomi Parsial
NO. 188
Link Soal
Penegasan kembali Landasan Pokok Luar Negeri Republik Indonesia pada masa Orde Baru berdasarkan pada ...
A
TAP MPRS No. XI/MPRS/1966
B
TAP MPRS No. XLIV/MPRS/1968
C
TAP MPRS No. XII/MPRS/1966
D
TAP MPRS No. XLVI/MPRS/1966
E
TAP MPRS No. XXI/MPRS/1966
NO. 189
Link Soal
Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak untuk melakukan investigasi atau penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap penting dan berdampak luas. Hak ini disebut...
A
Hak Interpelasi
B
Hak Angket
C
Hak Menyatakan Pendapat
D
Hak Imunitas
E
Hak Budget
NO. 190
Link Soal
Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan negara untuk mewujudkan 'keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia'. Implementasi nyata dari tujuan ini adalah...
A
Pemerintah menjamin kebebasan berpendapat seluas-luasnya
B
Negara berkewajiban menciptakan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan
C
Setiap warga negara wajib mengikuti wajib militer
D
Pemerintah fokus pada pembangunan di pulau Jawa saja
E
Negara memberikan hak istimewa kepada golongan mayoritas