PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 19. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 181
Mahkamah Agung memiliki kewenangan menguji secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Namun, MA tidak berwenang menguji...
A
Peraturan Pemerintah
B
Keputusan Presiden
C
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)
D
Peraturan Daerah
E
Undang-Undang Dasar 1945

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 182
Sesuai dengan Pasal 37 ayat (3) UUD 1945, persyaratan kehadiran anggota dalam sidang MPR untuk melakukan perubahan terhadap pasal-pasal konstitusi adalah sekurang-kurangnya...
A
Setengah dari seluruh anggota
B
Tiga perlima dari total anggota
C
Dua pertiga dari jumlah anggota
D
Empat perlima dari total anggota
E
Tiga perempat dari jumlah anggota

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 183
Landasan yuridis yang secara khusus menjadi dasar pembentukan lembaga Mahkamah Konstitusi di Indonesia adalah...
A
UU Nomor 21 tahun 2003
B
UU Nomor 22 tahun 2003
C
UU Nomor 23 tahun 2003
D
UU Nomor 24 tahun 2003
E
UU Nomor 25 tahun 2003

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 184
Masa jabatan anggota Senat di negara Perancis yang mewakili wilayah administratif dan teritori adalah selama...
A
5 tahun
B
6 tahun
C
7 tahun
D
8 tahun
E
9 tahun

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 185
Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dalam hal ihwal kegentingan memaksa. Namun, jika dalam masa persidangan berikutnya Perpu tersebut tidak mendapat persetujuan DPR, maka tindakan yang harus diambil adalah...
A
Perpu tersebut harus dicabut
B
Perpu tetap berlaku sampai presiden mengeluarkan perpu baru
C
Perpu otomatis menjadi Undang-Undang
D
Perpu direvisi kembali oleh DPR
E
Perpu ditangguhkan pelaksanaannya sementara

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 186
Pancasila secara tegas menolak ajaran fasisme dalam tata kelola pemerintahan dan bernegara. Hal ini disebabkan karena fasisme memiliki prinsip dasar yang bertumpu pada...
A
Penyerahan seluruh urusan kepada kehendak rakyat
B
Penjagaan keseimbangan antara hak individu dan kelompok
C
Sistem liberalisme yang memuja kebebasan pasar
D
Konsentrasi kekuasaan secara penuh pada satu figur kepemimpinan tunggal
E
Penerapan sistem demokrasi perwakilan yang moderat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 187
Sila Kelima Pancasila jika dijalankan tanpa keterkaitan dengan sila-sila lainnya akan cenderung membentuk paham...
A
Individualisme
B
Komunisme/Sosialisme Atheis
C
Theokrasi
D
Kosmopolitanisme
E
Fasisme

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 188
Dalam struktur pemerintahan di Indonesia, manakah yang TIDAK dikategorikan sebagai unsur 'Pemerintah Daerah'?
A
Gubernur
B
Walikota
C
DPRD
D
Bupati
E
Dinas Daerah

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 189
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945, terdapat pergeseran kekuasaan legislatif. Jika Presiden menolak mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah disetujui bersama DPR, bagaimanakah status RUU tersebut secara hukum?
A
Batal demi hukum karena tidak ada tanda tangan Presiden
B
Dikembalikan ke DPR untuk direvisi ulang
C
Dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji materi
D
Tetap sah menjadi Undang-Undang setelah 30 hari
E
Presiden memiliki hak veto mutlak untuk membatalkan RUU

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 190
Lambang yang merepresentasikan kemakmuran dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada sila kelima adalah...
A
Bintang emas
B
Kepala banteng
C
Padi dan kapas
D
Pohon beringin
E
Rantai

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.