Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 19. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 181
Link Soal
Berdasarkan asas kewarganegaraan, status hukum seorang wanita asing yang menikah dengan pria WNI dan kemudian bercerai (putus perkawinan) adalah...
A
Otomatis kehilangan status WNI-nya kembali
B
Tetap berhak menjadi WNI dan tidak otomatis hilang kewarganegaraannya
C
Menjadi warga negara ganda (bipatride)
D
Menjadi tanpa kewarganegaraan (apatride)
E
Wajib segera pulang ke negara asalnya
NO. 182
Link Soal
Setiap keputusan yang ditetapkan harus memiliki landasan pertanggungjawaban moral kepada Tuhan YME serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Prinsip ini adalah pengamalan dari...
A
Sila Kedua
B
Sila Ketiga
C
Sila Pertama
D
Sila Kelima
E
Sila Keempat
NO. 183
Link Soal
Amandemen kedua UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 2000 merombak banyak pasal terkait Pemerintahan Daerah dan Hak Asasi Manusia. Pasal-pasal manakah yang masuk dalam amandemen kedua?
A
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21
B
Pasal 1, 3, 6, 7, 8, 11, 17, 22, 23, 24
C
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 36
D
Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 31, 32, 33
E
Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan
NO. 184
Link Soal
Presiden memiliki hak prerogatif dalam bidang yudikatif, salah satunya adalah memberikan Grasi. Dalam memberikan Grasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari...
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Mahkamah Konstitusi (MK)
C
Mahkamah Agung (MA)
D
Menteri Hukum dan HAM
E
Kejaksaan Agung
NO. 185
Link Soal
Semangat untuk menjadikan kebersihan lingkungan sebagai "tanggung jawab bersama" yang dimulai dari kesadaran individu hingga mencakup keluarga dan tetangga, sebagaimana diuraikan dalam teks, merefleksikan pengamalan nilai Pancasila khususnya dalam aspek...
A
Ketuhanan Yang Maha Esa
B
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
C
Persatuan Indonesia
D
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
E
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
NO. 186
Link Soal
Jika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak memasukkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dikeluarkan Presiden ke dalam agenda persidangan berikutnya untuk dibahas, maka salah satu konsekuensi hukumnya adalah ...
A
DPR akan dianggap tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah.
B
Perppu tersebut akan dianggap cacat hukum sejak awal penerbitannya.
C
Presiden wajib mencabut Perppu tersebut.
D
Perppu secara otomatis akan menjadi Undang-Undang tanpa perlu persetujuan DPR.
E
Presiden tidak perlu lagi mengajukan Perppu tersebut pada masa persidangan berikutnya.
NO. 187
Link Soal
Keputusan mengenai pembentukan 12 kementerian untuk membantu jalannya pemerintahan merupakan hasil dari sidang...
A
Sidang Pertama PPKI
B
Sidang Kedua PPKI
C
Sidang Ketiga PPKI
D
Sidang Panitia Sembilan
E
Sidang Kedua BPUPKI
NO. 188
Link Soal
Sistem kenegaraan yang terdiri dari gabungan dua negara berdaulat dengan satu kepala negara yang sama guna menjaga kedaulatan bersama disebut...
A
Negara Dominion
B
Negara Uni
C
Negara Protektorat
D
Negara Serikat
E
Negara Kesatuan
NO. 189
Link Soal
Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang mengakui keberagaman budaya dan kearifan lokal, termasuk hukum adat. Namun, di sisi lain, prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan supremasi hukum nasional juga menjadi pilar penting. Apabila di suatu daerah terjadi desakan kuat dari masyarakat untuk menerapkan sistem hukum adat secara menyeluruh, termasuk dalam kasus pidana dan perdata, dengan alasan melindungi identitas lokal dan hak asasi masyarakat adat, bagaimana seharusnya pemerintah pusat bertindak untuk menjaga keseimbangan antara pilar-pilar negara tersebut?
A
Mendorong dialog multi-pihak untuk mengkaji secara mendalam harmonisasi hukum adat dengan sistem hukum nasional, memastikan bahwa pengakuan hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip keadilan Pancasila, UUD 1945, serta menjaga keutuhan NKRI.
B
Menolak desakan tersebut secara tegas demi menjaga keseragaman hukum nasional dan menghindari potensi disintegrasi bangsa, tanpa mempertimbangkan kekhususan hukum adat.
C
Memberikan otonomi hukum penuh kepada daerah tersebut untuk menerapkan hukum adatnya, asalkan tidak melanggar hak asasi manusia universal, sebagai bentuk penghargaan terhadap Bhinneka Tunggal Ika.
D
Memprioritaskan pembentukan peraturan daerah yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat ke dalam sistem hukum nasional secara bertahap, namun tetap berada di bawah payung UUD 1945 dan Pancasila.
E
Mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya hukum positif yang berlaku secara nasional dan mengurangi pengaruh hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat untuk mencapai modernisasi hukum.
NO. 190
Link Soal
Langkah awal reformasi konstitusi dimulai dengan amandemen pertama UUD 1945. Sidang Umum MPR yang menghasilkan perubahan pertama ini dilaksanakan pada tanggal 14-21 Oktober tahun...
A
1998
B
1999
C
2000
D
2001
E
2002