Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 19. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 181
Link Soal
Amandemen kedua UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 2000 merombak banyak pasal terkait Pemerintahan Daerah dan Hak Asasi Manusia. Pasal-pasal manakah yang masuk dalam amandemen kedua?
A
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21
B
Pasal 1, 3, 6, 7, 8, 11, 17, 22, 23, 24
C
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 36
D
Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 31, 32, 33
E
Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan
NO. 182
Link Soal
UUD 1945 mengatur mengenai hak-hak DPR dalam menjalankan fungsinya. Pasal manakah yang secara spesifik menyebutkan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat?
A
Pasal 20A ayat (1)
B
Pasal 20A ayat (2)
C
Pasal 20A ayat (3)
D
Pasal 20A ayat (4)
E
Pasal 20A ayat (5)
NO. 183
Link Soal
Negara manakah yang dikenal menerapkan sistem pemerintahan referendum di mana pelaksanaan pemerintahan diawasi langsung oleh rakyatnya?
A
Swiss
B
Inggris
C
Italia
D
Belanda
E
Belgia
NO. 184
Link Soal
Sebelum pengesahan UUD 1945, terjadi perubahan pada sila pertama Piagam Jakarta demi menjaga persatuan. Moh. Hatta berkonsultasi dengan tokoh-tokoh Islam untuk menyetujui perubahan tersebut. Siapakah tokoh yang TIDAK termasuk dalam konsultasi tersebut?
A
Ki Bagus Hadikusumo
B
Muh. Natsir
C
KH. Wachid Hasyim
D
Mr. Kasman Singodimejo
E
Teuku Moh. Hasan
NO. 185
Link Soal
Keputusan hakim terdahulu yang digunakan sebagai landasan oleh hakim lain dalam memutus perkara serupa disebut...
A
Statue
B
Custom
C
Jurisprudensi
D
Treaty
E
Doktrin
NO. 186
Link Soal
Secara etimologis, kata ideologi berasal dari bahasa Yunani 'idea' dan 'logos'. Jika 'idea' berarti gagasan atau konsep, maka makna dari 'logos' adalah...
A
Penelitian
B
Perumusan
C
Pandangan
D
Pengetahuan
E
Pengakuan
NO. 187
Link Soal
Sebuah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh sekelompok cendekiawan atau orang-orang cerdik pandai demi menegakkan keadilan disebut...
A
Tirani
B
Monarki
C
Oligarki
D
Demokrasi
E
Aristokrasi
NO. 188
Link Soal
Dalam struktur ketatanegaraan, Wakil Presiden memiliki tugas membantu Presiden, salah satunya adalah melakukan pengawasan operasional pembangunan dengan bantuan Inspektur Jenderal departemen. Mengapa fungsi pengawasan ini secara spesifik diamanatkan kepada Wakil Presiden dalam konteks manajemen pemerintahan?
A
Agar Presiden dapat fokus sepenuhnya pada hubungan internasional dan politik luar negeri.
B
Untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan lintas sektoral.
C
Karena Inspektur Jenderal tidak memiliki wewenang untuk melaporkan langsung kepada Presiden.
D
Sebagai bentuk pembagian kekuasaan legislatif yang melekat pada jabatan Wakil Presiden.
E
Untuk mengurangi beban administrasi kementerian yang terlalu besar.
NO. 189
Link Soal
Penegasan bahwa bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercantum secara jelas dalam UUD 1945 pasal...
A
Pasal 1 ayat (1)
B
Pasal 1 ayat (2)
C
Pasal 1 ayat (3)
D
Pasal 2 ayat (1)
E
Pasal 2 ayat (2)
NO. 190
Link Soal
Proses amandemen UUD 1945 berlangsung secara bertahap dari tahun 1999 hingga 2002. Perubahan keempat (terakhir) disahkan dalam Sidang Tahunan MPR pada tahun...
A
1999
B
2000
C
2001
D
2002
E
2003