Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 19. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 181
Link Soal
Mengapa bidang Pendidikan dan Kebudayaan dianggap sangat penting hingga diatur dalam Pasal 31 UUD Negara RI Tahun 1945?
A
Pendidikan adalah fondasi utama pembangunan Indonesia menuju negara maju.
B
Keragaman budaya di Indonesia harus dikelola untuk kemajuan.
C
Pendidikan dan kebudayaan memiliki peran krusial dalam membentuk peradaban bangsa.
D
Tanpa intervensi negara, pendidikan dan kebudayaan hanya akan berkembang di sektor tertentu.
E
Kemajuan peradaban suatu negara sangat bergantung pada perkembangan teknologi pendidikan.
NO. 182
Link Soal
Sebelum mengalami amandemen, sistematika naskah asli Batang Tubuh UUD 1945 terdiri atas...
A
16 bab dan 37 pasal
B
15 bab dan 36 pasal
C
14 bab dan 35 pasal
D
13 bab dan 34 pasal
E
16 bab dan 36 pasal
NO. 183
Link Soal
Ajaran yang dianut oleh Machiavelli menyatakan bahwa suatu negara terbentuk karena adanya dominasi dan kekuatan fisik dari individu yang paling kuat atas individu lainnya. Pemikiran ini merupakan inti dari...
A
Teori Hukum Alam
B
Teori Perjanjian Masyarakat
C
Teori Teokrasi
D
Teori Kedaulatan Rakyat
E
Teori Kekuasaan
NO. 184
Link Soal
Amandemen UUD 1945 mempertegas identitas nasional. Pasal manakah yang secara spesifik mengatur bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika?
A
Pasal 35
B
Pasal 36
C
Pasal 36A
D
Pasal 36B
E
Pasal 36C
NO. 185
Link Soal
Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sering dihadapkan pada dinamika antara kearifan lokal dan norma hukum positif. Di suatu wilayah, terdapat praktik adat yang mewajibkan seluruh transaksi kepemilikan tanah melalui persetujuan dewan adat, bahkan untuk warga yang secara hukum telah memiliki sertifikat hak milik. Praktik ini dinilai menghambat investasi dan mobilitas ekonomi, serta berpotensi diskriminatif terhadap pendatang. Dalam konteks pemahaman Pilar Negara, pendekatan manakah yang paling tepat untuk mengatasi dilema ini agar keadilan sosial terwujud sekaligus menghormati keberadaan hukum adat?
A
Mempertahankan sepenuhnya hukum adat demi menjaga identitas dan kearifan lokal, sekalipun menimbulkan friksi dengan hukum nasional.
B
Menegakkan secara mutlak hukum nasional tentang kepemilikan tanah tanpa mempertimbangkan sedikitpun aspek hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut.
C
Melakukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, dengan menempatkan Pancasila sebagai filter dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai payung hukum tertinggi, guna mencapai keadilan sosial yang berkeadilan.
D
Menginisiasi forum dialog antara pemerintah daerah, masyarakat adat, dan pihak terkait untuk mencari solusi tanpa intervensi hukum dari pemerintah pusat.
E
Meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan semua peraturan adat yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara langsung.
NO. 186
Link Soal
Pancasila memiliki nilai yang bersifat kontekstual dan dapat disesuaikan dengan tantangan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya. Sifat nilai yang dapat berubah ini disebut sebagai...
A
Nilai Fundamental
B
Nilai Material
C
Nilai Spiritual
D
Nilai Instrumental
E
Nilai Vital
NO. 187
Link Soal
Kualitas suatu ideologi yang mampu memberikan harapan serta cita-cita masa depan yang lebih baik bagi masyarakatnya merupakan penjelasan dari dimensi...
A
Dimensi Fleksibilitas
B
Dimensi Realita
C
Dimensi Idealisme
D
Dimensi Subjektif
E
Dimensi Kultural
NO. 188
Link Soal
Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan tuntutan pembangunan berkelanjutan, setiap negara perlu merumuskan kerangka kebijakan fiskal yang strategis. Di Indonesia, proses penyusunan kerangka tersebut diawali oleh suatu entitas negara yang bertanggung jawab menganalisis kebutuhan belanja, potensi pendapatan, serta proyeksi pembiayaan negara. Dokumen awal yang komprehensif ini, sebelum menjadi undang-undang, disiapkan dan diajukan oleh entitas tersebut kepada lembaga legislatif untuk kemudian dibahas dan disepakati bersama. Tanpa inisiasi dari entitas ini, pembahasan APBN tidak dapat dimulai secara resmi.
Berdasarkan deskripsi peran dan tahapan tersebut, entitas negara manakah yang memiliki kewenangan untuk mengajukan draf awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)?
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Presiden Republik Indonesia bersama jajarannya (Pemerintah)
E
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
NO. 189
Link Soal
Asal mula bentuk atau Causa Formalis dalam sejarah Pancasila berkaitan erat dengan...
A
Tradisi lisan masyarakat di pedesaan Indonesia
B
Kegiatan PPKI dalam mengesahkan dasar negara
C
Bagaimana rumusan Pancasila disusun dan dibentuk dalam Pembukaan UUD 1945
D
Keinginan luhur bangsa untuk menghapus penjajahan
E
Norma-norma agama yang dianut mayoritas penduduk
NO. 190
Link Soal
Salah satu bentuk kebijakan publik adalah kebijakan redistributif (mengatur alokasi kekayaan/hak). Contoh penerapan kebijakan redistributif di Indonesia adalah...
A
Kebijakan larangan kepemilikan senjata api oleh sipil.
B
Kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
C
Kebijakan tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum.
D
Kebijakan penyediaan fasilitas jalan raya dan jembatan.
E
Kebijakan subsidi perumahan rakyat sederhana.