Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 2. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 11
Link Soal
Amandemen UUD 1945 membawa perubahan signifikan pada kewenangan lembaga negara. Lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 serta memutus sengketa hasil pemilihan umum adalah...
A
Mahkamah Agung (MA)
B
Komisi Yudisial (KY)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
NO. 12
Link Soal
Bila kebhinnekaan diartikan sebagai kenyataan yang ada, maka unsur 'ke-tunggal-ika-an' dalam semboyan negara kita bermakna...
A
Kondisi sosiologis masyarakat
B
Tujuan dan cita-cita bersama bangsa
C
Langkah awal pembangunan nasional
D
Identitas sebagai negara yang bebas
E
Kekuasaan yang bersifat mandiri
NO. 13
Link Soal
Sila kelima Pancasila, 'Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia', mengandung nilai bahwa pembangunan nasional harus...
A
Menguntungkan investor asing saja
B
Berpusat di pulau Jawa (Jawasentris)
C
Merata dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat
D
Fokus pada pembangunan gedung-gedung mewah
E
Mengabaikan daerah terpencil yang minim penduduk
NO. 14
Link Soal
Setelah melalui proses persidangan yang panjang, rumusan Pancasila hasil penggalian Ir. Soekarno akhirnya disepakati untuk dicantumkan secara resmi dalam...
A
Naskah Pidato Kebangsaan
B
Pembukaan (Mukadimah) UUD 1945
C
Naskah Teks Proklamasi
D
Dokumen Sidang BPUPKI
E
Batang Tubuh UUD 1945
NO. 15
Link Soal
Partisipasi warga negara dalam mendirikan organisasi masyarakat (Ormas) atau partai politik merupakan wujud nyata pembangunan di bidang...
A
Ekonomi Kerakyatan
B
Sosial Budaya
C
Pertahanan Keamanan
D
Politik
E
Lingkungan Hidup
NO. 16
Link Soal
Sebuah instansi pemerintahan terindikasi kuat terlibat dalam praktik korupsi sistemik, yang melibatkan berbagai level jabatan, dari pejabat tinggi hingga staf pelaksana. Akibatnya, milyaran rupiah dana publik disalahgunakan, menghambat program pelayanan masyarakat dan merugikan negara. Meskipun berbagai regulasi anti-korupsi dan lembaga pengawas telah ada, fenomena ini terus berulang. Bagaimana Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi dapat menjadi landasan fundamental untuk menanamkan integritas dan memberantas korupsi secara sistemik di kalangan ASN?
A
Memfokuskan pada peningkatan sanksi hukum yang berat dan memperbanyak operasi tangkap tangan (OTT) untuk memberikan efek jera, tanpa perlu mengaitkan dengan nilai-nilai filosofis.
B
Menanamkan nilai-nilai Pancasila secara mendalam melalui pendidikan karakter dan pelatihan integritas ASN, diiringi penegakan hukum yang konsisten dan sistem pengawasan yang efektif, serta budaya anti-korupsi di lingkungan kerja.
C
Melakukan reformasi birokrasi total dengan mengganti seluruh pejabat yang terindikasi korupsi, serta memprivatisasi beberapa layanan publik untuk mengurangi peluang korupsi.
D
Meningkatkan gaji dan kesejahteraan ASN secara signifikan agar tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk melakukan korupsi, karena masalahnya adalah kekurangan ekonomi.
E
Mendesentralisasikan sepenuhnya kewenangan anggaran ke daerah, dengan harapan transparansi di tingkat lokal akan lebih mudah dicapai daripada di tingkat pusat.
NO. 17
Link Soal
Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang mengakui keberagaman budaya dan kearifan lokal, termasuk hukum adat. Namun, di sisi lain, prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan supremasi hukum nasional juga menjadi pilar penting. Apabila di suatu daerah terjadi desakan kuat dari masyarakat untuk menerapkan sistem hukum adat secara menyeluruh, termasuk dalam kasus pidana dan perdata, dengan alasan melindungi identitas lokal dan hak asasi masyarakat adat, bagaimana seharusnya pemerintah pusat bertindak untuk menjaga keseimbangan antara pilar-pilar negara tersebut?
A
Mendorong dialog multi-pihak untuk mengkaji secara mendalam harmonisasi hukum adat dengan sistem hukum nasional, memastikan bahwa pengakuan hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip keadilan Pancasila, UUD 1945, serta menjaga keutuhan NKRI.
B
Menolak desakan tersebut secara tegas demi menjaga keseragaman hukum nasional dan menghindari potensi disintegrasi bangsa, tanpa mempertimbangkan kekhususan hukum adat.
C
Memberikan otonomi hukum penuh kepada daerah tersebut untuk menerapkan hukum adatnya, asalkan tidak melanggar hak asasi manusia universal, sebagai bentuk penghargaan terhadap Bhinneka Tunggal Ika.
D
Memprioritaskan pembentukan peraturan daerah yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat ke dalam sistem hukum nasional secara bertahap, namun tetap berada di bawah payung UUD 1945 dan Pancasila.
E
Mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya hukum positif yang berlaku secara nasional dan mengurangi pengaruh hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat untuk mencapai modernisasi hukum.
NO. 18
Link Soal
Untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bagaimanakah pola koordinasi yang ideal antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan dapat berjalan efektif?
A
Pemerintah daerah dibiarkan mengatur kebijakan nasional secara mandiri.
B
Pemerintah pusat menetapkan kebijakan secara sepihak tanpa melibatkan daerah.
C
Membangun komunikasi yang intensif dan koordinasi yang berkelanjutan antara pusat dan daerah.
D
Seluruh tanggung jawab pemerintahan diserahkan sepenuhnya kepada daerah.
E
Wewenang daerah dibatasi secara penuh agar tunduk pada pusat.
NO. 19
Link Soal
Salah satu ideologi besar di dunia adalah Sosialisme/Komunisme. Tokoh utama yang mencetuskan dasar-dasar pemikiran ideologi ini adalah...
A
Karl Marx
B
Adam Smith
C
Plato
D
Aristoteles
E
John Locke
NO. 20
Link Soal
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjalankan tugas strategis dalam pengawasan keuangan negara dengan tiga fungsi pokok, yaitu...
A
Efisiensi, yudikatif, dan auditif
B
Rekomendatif, yudikatif, dan auditif
C
Yudikatif, operatif, dan rekomendatif
D
Operatif, auditif, dan efisiensi
E
Rekomendatif, legislatif, dan inovatif