Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 2. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 11
Link Soal
Implementasi semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam rangka membina persatuan dan kesatuan bangsa mengandung esensi bahwa...
A
Setiap individu harus mampu beradaptasi dalam pergaulan
B
Pelestarian budaya daerah adalah kewajiban mutlak
C
Tidak diperbolehkan adanya diskriminasi suku dalam pergaulan sosial
D
Budaya asli masyarakat tidak dapat tergantikan oleh budaya asing
E
Mustahil menyatukan keberagaman yang ada
NO. 12
Link Soal
Salah satu poin krusial yang termuat dalam isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah...
A
Memberlakukan kembali UUDS 1950 sebagai hukum dasar
B
Membubarkan lembaga Konstituante yang tidak berhasil menyusun UUD baru
C
Memerintahkan Konstituante untuk segera merampungkan tugasnya
D
Menghapus jabatan Majelis Permusyawaratan Rakyat
E
Menetapkan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR baru
NO. 13
Link Soal
Setelah mengalami beberapa kali amandemen UUD 1945, pada Pasal 28 D ayat (3) berubah menjadi ....
A
Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya
B
Setiap orang berhak atas status warga Negara
C
Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
D
Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat
E
Setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya
NO. 14
Link Soal
Pada lambang negara Garuda Pancasila, terdapat simbol padi dan kapas. Simbol tersebut merepresentasikan sila Pancasila yang berbunyi...
A
Ketuhanan Yang Maha Esa
B
Kemanusiaan yang adil dan beradab
C
Persatuan Indonesia
D
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
E
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
NO. 15
Link Soal
Pada masa Orde Baru, pemerintah mengeluarkan aturan yang menyatakan tekad Majelis untuk mempertahankan UUD 1945 dan tidak berkehendak melakukan perubahan. Hal ini dituangkan dalam...
A
Ketetapan MPR No. I/MPR/1983
B
Ketetapan MPR No. II/MPR/1978
C
Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966
D
Undang-Undang No. 5 Tahun 1985
E
Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1983
NO. 16
Link Soal
Sebelum disahkan sebagai Sila Pertama Pancasila, terdapat rumusan asli dalam Piagam Jakarta yang kemudian diubah. Bunyi rumusan yang diubah tersebut adalah...
A
Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan hukum-hukum Islam
B
Ketuhanan dengan kewajiban mengamalkan ajaran Islam bagi pemeluk-pemeluknya
C
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan ibadah Agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya
D
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
E
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan hukum Islam
NO. 17
Link Soal
Di sebuah daerah, praktik intoleransi meningkat tajam, dipicu oleh kelompok yang mengklaim kebebasan berekspresi untuk menyebarkan narasi eksklusif dan mendiskreditkan kelompok lain. Narasi ini, meskipun berbalut argumentasi agama, secara fundamental mengikis nilai-nilai inklusivitas dan persatuan. Fenomena ini menimbulkan keresahan dan berpotensi memecah belah masyarakat. Dalam konteks ini, bagaimana Pancasila sebagai ideologi terbuka seharusnya diaktualisasikan oleh aparatur negara dan masyarakat untuk mengatasi ancaman terhadap harmoni sosial dan kebangsaan?
A
Mengizinkan setiap kelompok untuk mengekspresikan keyakinannya secara mutlak, selama tidak ada kekerasan fisik, sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat.
B
Menerapkan sanksi hukum yang tegas terhadap setiap ujaran kebencian, tanpa memberikan ruang dialog, untuk menegaskan superioritas hukum positif negara atas tafsir keagamaan sempit.
C
Mendorong dialog antarumat beragama yang difasilitasi oleh pemerintah, sekaligus memperkuat pendidikan kewarganegaraan yang menekankan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis batas toleransi dan inklusivitas.
D
Membatasi ekspresi keagamaan di ruang publik dan mengedepankan identitas nasional tunggal untuk mencegah polarisasi yang berlebihan, sehingga kerukunan dapat terjaga secara pragmatis.
E
Menyerahkan penyelesaian konflik kepada pemimpin agama setempat, dengan harapan kearifan lokal dapat mengembalikan harmoni, serta menghindari intervensi negara dalam urusan keyakinan.
NO. 18
Link Soal
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kedudukan yang sangat strategis dan kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945. Salah satu indikator utama kekuatan DPR dalam fungsi anggaran (budgeting) adalah...
A
DPR berhak menyusun Rancangan Undang-Undang
B
DPR memiliki hak veto terhadap keputusan Presiden
C
DPR berhak menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
D
DPR dapat membubarkan kabinet menteri
E
DPR mengatur kebijakan moneter secara langsung
NO. 19
Link Soal
Proses perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR pembahasannya melalui beberapa tingkatan. Pembahasan tingkat yang ketiga dilakukan oleh ...
A
Badan Pekerja MPR
B
Rapat paripurna MPR
C
Komisi/Panitia Ad Hoc
D
Rapat Fraksi-fraksi
E
Sidang Umum MPR
NO. 20
Link Soal
Sistem prinsip yang menjadi landasan, pemberi arah, serta tujuan dalam keberlangsungan hidup nasional suatu negara dikenal dengan istilah...
A
Visi Misi
B
Konstitusi
C
Wawasan Nusantara
D
Ideologi
E
Ketahanan Nasional