Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 2. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 11
Link Soal
Pembangunan proyek-proyek infrastruktur berskala nasional yang ambisius seringkali dihadapkan pada dilema antara pencapaian kepentingan ekonomi makro dan keberlanjutan budaya lokal atau hak-hak masyarakat adat. Meskipun proyek-proyek tersebut dianggap penting untuk mewujudkan kemajuan dan pemerataan pembangunan, namun kerap menimbulkan konflik sosial, pergeseran budaya, dan bahkan hilangnya identitas lokal di beberapa komunitas. Timbul pertanyaan, sejauh mana proyek pembangunan negara dapat menjustifikasi dampak negatif terhadap keberagaman lokal demi persatuan dan kemajuan nasional?
A
Tegangan antara pembangunan fisik yang berorientasi sentralistik dengan pelestarian identitas multikultural yang berakar pada otonomi daerah dan kearifan lokal.
B
Tegangan antara kedaulatan negara atas sumber daya alam dengan hak ulayat masyarakat adat yang dijamin oleh konstitusi sebagai hak fundamental.
C
Tegangan antara konsep persatuan politik-ekonomi bangsa yang didorong oleh negara dengan penghargaan terhadap keragaman budaya sebagai kekayaan nasional yang harus dilindungi.
D
Tegangan antara cita-cita negara kesejahteraan sosial dengan prinsip keberlanjutan lingkungan yang menjadi hak setiap warga negara dan generasi mendatang.
E
Tegangan antara modernisasi yang digerakkan oleh pemerintah pusat dengan resistensi konservatif dari komunitas tradisional di daerah yang enggan berubah.
NO. 12
Link Soal
Sesuai dengan ketentuan konstitusi, dalam hal Presiden akan membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat, Presiden wajib mendapatkan persetujuan dari...
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C
Menteri Luar Negeri
D
Duta Besar negara mitra
E
Mahkamah Agung (MA)
NO. 13
Link Soal
Dalam pembagian administratif wilayah di Indonesia, entitas yang dikategorikan sebagai Pemerintah Daerah Tingkat II adalah...
A
Negara
B
Provinsi
C
Kabupaten atau Kotamadya
D
Kecamatan
E
Desa atau Kelurahan
NO. 14
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945, terdapat pergeseran kekuasaan legislatif. Jika Presiden menolak mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah disetujui bersama DPR, bagaimanakah status RUU tersebut secara hukum?
A
Batal demi hukum karena tidak ada tanda tangan Presiden
B
Dikembalikan ke DPR untuk direvisi ulang
C
Dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji materi
D
Tetap sah menjadi Undang-Undang setelah 30 hari
E
Presiden memiliki hak veto mutlak untuk membatalkan RUU
NO. 15
Link Soal
Sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959, terdapat berbagai usulan rumusan dasar negara. Dokumen atau peristiwa di bawah ini memuat rumusan Pancasila, KECUALI...
A
Pidato Moh. Hatta tanggal 29 Mei 1945
B
Usulan Moh. Yamin secara tertulis pada 29 Mei 1945
C
Mukadimah Konstitusi RIS 1949
D
Mukadimah UUDS 1950
E
Pidato Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945
NO. 16
Link Soal
Sebagai sistem filsafat, Pancasila ditinjau dari aspek Ontologis. Pernyataan yang mencerminkan dasar ontologis tersebut adalah...
A
Pancasila merupakan metode pengetahuan yang sistematis bagi bangsa
B
Pancasila adalah sekumpulan nilai-nilai estetika dan etika
C
Pancasila sudah menjiwai dalam diri setiap manusia secara kodrati
D
Pancasila menjadi landasan hukum dalam pengambilan keputusan
E
Pancasila merupakan hasil pemikiran tokoh-tokoh revolusioner
NO. 17
Link Soal
Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan terbebas dari campur tangan kekuasaan pemerintah ditegaskan dalam...
A
Pembukaan UUD 1945
B
Pasal 24 Ayat 1 UUD 1945
C
Pasal 24 Ayat 2 UUD 1945
D
Pasal 25 UUD 1945
E
Aturan Peralihan UUD 1945
NO. 18
Link Soal
Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan, maka pelaksana tugas kepresidenan dipegang oleh 'Triumvirat'. Siapa sajakah yang termasuk di dalamnya?
A
Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan
B
Ketua DPR, Ketua MPR, dan Ketua DPD
C
Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum HAM
D
Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung
E
Ketua Mahkamah Agung, Ketua MK, dan Ketua KY
NO. 19
Link Soal
Hukum yang menitikberatkan pada pengaturan hubungan antara sesama manusia atau kepentingan perseorangan, seperti hukum perdata dan hukum dagang, diklasifikasikan sebagai...
A
Hukum Pidana
B
Hukum Publik
C
Hukum Tata Negara
D
Hukum Administrasi Negara
E
Hukum Privat
NO. 20
Link Soal
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung nilai paradoksal yang mencerminkan realitas bangsa. Manakah perilaku yang paling mencerminkan implementasi nilai tersebut dalam pergaulan lintas budaya?
A
Menganggap budaya sendiri paling unggul dibanding budaya lain
B
Mempelajari budaya lain hanya untuk mencari kelemahannya
C
Menerima perbedaan sebagai kekayaan bangsa dan tetap mengutamakan persatuan
D
Menghilangkan identitas budaya daerah demi menjadi nasionalis sejati
E
Hanya bergaul dengan kalangan satu suku untuk menjaga kemurnian adat