Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 2. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 11
Link Soal
Berdasarkan GBHN 1999, pembangunan nasional Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut ini, KECUALI...
A
Demokrasi
B
Perikemanusiaan dan keseimbangan
C
Adil dan merata
D
Manfaat
E
Persatuan Indonesia
NO. 12
Link Soal
Pasca pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS), Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan dengan menggunakan konstitusi...
A
UUD 1945 Asli
B
Undang-Undang Dasar Sementara 1950
C
UUD NRI 1945 Amandemen
D
Konstitusi RIS 1949
E
Piagam Jakarta
NO. 13
Link Soal
Setelah amandemen, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut...
A
Kehendak Majelis Permusyawaratan Rakyat
B
Undang-Undang Dasar
C
Pancasila dan Pembukaan UUD 1945
D
Sistem demokrasi terpimpin
E
Keputusan Presiden selaku mandataris MPR
NO. 14
Link Soal
Sistem pemerintahan di mana lembaga legislatif dan eksekutif memiliki posisi sejajar dan saling mengawasi melalui mekanisme 'checks and balances' dikenal dengan istilah...
A
Monarki
B
Aristokrasi
C
Presidensial
D
Parlementer
E
Komunis
NO. 15
Link Soal
Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, muncul berbagai ideologi transnasional yang berpotensi mengikis nilai-nilai Pancasila dan persatuan bangsa. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), Anda menemukan adanya kelompok masyarakat di lingkungan kerja Anda yang secara terbuka menyebarkan narasi-narasi yang meragukan relevansi Pancasila sebagai dasar negara dan mencoba mempromosikan ideologi lain yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
Tindakan paling strategis dan berlandaskan pada pemahaman Pilar Negara yang seharusnya Anda ambil adalah:
A
Melaporkan kelompok tersebut kepada pihak berwajib dan menjaga jarak dari mereka agar tidak terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum.
B
Mengadakan dialog terbuka dengan perwakilan kelompok tersebut untuk memahami sudut pandang mereka, sambil secara persuasif menjelaskan kembali nilai-nilai Pancasila dan urgensi NKRI.
C
Menggalang dukungan dari rekan-rekan kerja dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama melakukan kontra-narasi melalui media sosial dan forum diskusi publik secara massif.
D
Berinisiatif mengorganisir program edukasi dan sosialisasi kebangsaan secara masif di lingkungan kerja dan masyarakat sekitar, dengan fokus pada pemahaman mendalam tentang keempat Pilar Negara.
E
Mengabaikan narasi tersebut, karena kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara, dan fokus pada tugas pokok dan fungsi sebagai ASN.
NO. 16
Link Soal
Pada lambang negara Burung Garuda, sila keempat 'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan' disimbolkan dengan gambar...
A
Bintang emas
B
Rantai emas
C
Pohon beringin
D
Kepala banteng
E
Padi dan kapas
NO. 17
Link Soal
Berikut ini yang bukan merupakan hak DPD adalah ...
A
Hak Menyampaikan Usul
B
Hak Imunitas
C
Hak Interpelasi
D
Hak Protokoler
E
Hak Membela Diri
NO. 18
Link Soal
Setelah mengalami beberapa kali amandemen UUD 1945, pada Pasal 28 D ayat (3) berubah menjadi ....
A
Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya
B
Setiap orang berhak atas status warga Negara
C
Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
D
Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat
E
Setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya
NO. 19
Link Soal
Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki sembilan orang hakim konstitusi. Dari manakah asal usulan kesembilan hakim tersebut?
A
Sepenuhnya dipilih oleh Presiden
B
Dipilih oleh DPR melalui uji kelayakan
C
3 dari MA, 3 dari DPR, dan 3 dari Presiden
D
3 dari KY, 3 dari MA, dan 3 dari Presiden
E
Dipilih langsung oleh rakyat saat Pemilu
NO. 20
Link Soal
Berikut ini merupakan pernyataan yang benar mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945, kecuali...
A
UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang sah di NKRI
B
UUD 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia
C
UUD 1945 secara konsisten menjadi konstitusi tunggal sejak 5 Juli 1945
D
UUD 1945 bukan merupakan satu-satunya dasar hukum di Indonesia
E
UUD 1945 adalah bagian dari hukum dasar yang berlaku