Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 20. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 191
Link Soal
Setelah melewati empat tahap amendemen, struktur batang tubuh UUD 1945 yang berlaku saat ini secara rinci terdiri atas...
A
16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan
B
19 bab, 27 pasal, 164 ayat, 1 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan
C
29 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan
D
21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan
E
18 bab, 36 pasal, 150 ayat, 2 pasal aturan peralihan, dan 1 pasal aturan tambahan
NO. 192
Link Soal
Pada masa berlakunya UUDS 1950, dibentuk sebuah lembaga negara melalui Pemilu 1955 yang bertugas khusus untuk menyusun konstitusi tetap pengganti UUDS. Lembaga tersebut adalah...
A
Komite Nasional Indonesia Pusat
B
Dewan Perancang Nasional
C
Konstituante
D
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
E
Dewan Pertimbangan Agung
NO. 193
Link Soal
Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan Batang Tubuh UUD 1945 memiliki hubungan kausal-organis. Manakah di bawah ini yang BUKAN merupakan bagian dari hubungan tersebut?
A
Penetapan Pancasila sebagai dasar filosofis negara
B
Bentuk negara Indonesia adalah Republik
C
Prinsip bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat
D
Kedudukan Undang-Undang Dasar secara hierarki berada di atas Pancasila
E
Negara Indonesia ditegaskan bukan sebagai negara sekuler
NO. 194
Link Soal
MPR memiliki kewenangan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu. Aturan ini ditegaskan dalam UUD 1945 pasal...
A
Pasal 1
B
Pasal 3
C
Pasal 7A
D
Pasal 8
E
Pasal 11
NO. 195
Link Soal
Dalam kerangka *checks and balances*, lembaga negara manakah yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang serta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)?
A
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
E
Kementerian Keuangan
NO. 196
Link Soal
Menurut Pasal 1 UUD 1945 amandemen, MPR tidak lagi melakukan sepenuhnya kedaulatan rakyat, karena ...
A
Kedaulatan berada di tangan rakyat
B
Kedaulatan sepenuhnya dilakukan melalui pilpres langsung
C
Kedaulatan berada di tangan legislatif dan presiden/wapres yang dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung
D
Kedaulatan berada di tangan legislatif dan presiden/wapres yang dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung
E
Kedaulatan berada di tangan Mahkamah Konstitusi
NO. 198
Link Soal
Penegasan kembali Landasan Pokok Luar Negeri Republik Indonesia pada masa Orde Baru berdasarkan pada ...
A
TAP MPRS No. XI/MPRS/1966
B
TAP MPRS No. XLIV/MPRS/1968
C
TAP MPRS No. XII/MPRS/1966
D
TAP MPRS No. XLVI/MPRS/1966
E
TAP MPRS No. XXI/MPRS/1966
NO. 199
Link Soal
Berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Asas ini dikenal sebagai...
A
Sentralisasi
B
Dekonsentrasi
C
Tugas Pembantuan
D
Otonomi Khusus
E
Federalisme
NO. 200
Link Soal
Kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara hukum pada tingkat kasasi dipegang oleh lembaga...
A
Komisi Yudisial
B
Mahkamah Konstitusi
C
Mahkamah Agung
D
Kejaksaan Agung
E
Pengadilan Tinggi