Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 20. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 191
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan, konvensi dapat diakui sebagai konstitusi tidak tertulis apabila memenuhi beberapa syarat. Manakah di bawah ini yang BUKAN merupakan syarat sahnya sebuah konvensi?
A
Tidak bertentangan dengan UUD 1945
B
Diterima dan dijalankan berulang-ulang dalam penyelenggaraan negara
C
Memperhatikan aturan pelengkap UUD
D
Isinya tidak melanggar nilai-nilai Pancasila
E
Harus dibuat dan disahkan oleh Presiden bersama Lembaga Tinggi Negara
NO. 192
Link Soal
Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah diberikan hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri melalui konsep Otonomi Daerah. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mendefinisikan esensi dari Otonomi Daerah?
A
Kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan sepenuhnya kepada gubernur.
B
Hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
C
Pemusatan kekuasaan administrasi di ibu kota provinsi untuk efisiensi anggaran.
D
Penyerahan wewenang mutlak dari presiden kepada bupati/walikota tanpa pengawasan.
E
Kewajiban daerah untuk menyetorkan seluruh pendapatan asli daerah ke kas negara.
NO. 193
Link Soal
Pada masa awal kemunculannya, penggunaan ungkapan Bhinneka Tunggal Ika oleh Mpu Tantular memiliki tujuan utama yaitu...
A
Menjadi semboyan resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia
B
Memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit
C
Menciptakan kerukunan dan toleransi agar penganut agama Hindu dan Buddha dapat hidup berdampingan secara damai
D
Menyatukan beragam etnis di Nusantara dalam satu bahasa nasional
E
Sebagai syarat masuk ke dalam teks Kitab Ramayana
NO. 194
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen UUD 1945, terdapat lembaga yang berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Lembaga manakah yang dimaksud?
A
Mahkamah Agung
B
Komisi Yudisial
C
Mahkamah Konstitusi
D
Dewan Perwakilan Rakyat
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat
NO. 195
Link Soal
Presiden memiliki hak prerogatif dalam bidang yudikatif, salah satunya adalah memberikan Grasi. Dalam memberikan Grasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari...
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Mahkamah Konstitusi (MK)
C
Mahkamah Agung (MA)
D
Menteri Hukum dan HAM
E
Kejaksaan Agung
NO. 196
Link Soal
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan salah satu lembaga negara yang dibentuk setelah amandemen UUD 1945. Salah satu alasan utama pembentukan DPD adalah untuk...
A
Memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan representasi kepentingan daerah.
B
Menjadi penyeimbang terhadap pelaksanaan fungsi legislasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
C
Menerapkan prinsip pengawasan dan keseimbangan (checks and balances) antarlembaga.
D
Memastikan partisipasi aktif seluruh provinsi dalam proses pembentukan undang-undang nasional.
E
Mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
NO. 197
Link Soal
Upaya pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai religius dan persatuan demi kesejahteraan manusia diatur dalam UUD 1945 pada...
A
Pasal 31 Ayat 1
B
Pasal 31 Ayat 3
C
Pasal 31 Ayat 5
D
Pasal 32 Ayat 1
E
Pasal 32 Ayat 2
NO. 198
Link Soal
Demokrasi telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat desa di Indonesia. Berikut ini adalah wujud nyata praktik demokrasi di tingkat desa dalam menyelesaikan masalah bersama, KECUALI...
A
Partisipasi aktif warga
B
Hanya mengandalkan doa tanpa usaha
C
Sumbangan materi atau tenaga
D
Gotong royong
E
Kerja bakti
NO. 199
Link Soal
Penegasan bahwa bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercantum secara jelas dalam UUD 1945 pasal...
A
Pasal 1 ayat (1)
B
Pasal 1 ayat (2)
C
Pasal 1 ayat (3)
D
Pasal 2 ayat (1)
E
Pasal 2 ayat (2)
NO. 200
Link Soal
Salah satu ciri pemerintahan yang demokratis adalah adanya pembagian kekuasaan (check and balances). Dalam hal pembentukan Undang-Undang (Legislasi), UUD 1945 menetapkan bahwa kekuasaan membentuk Undang-Undang ada pada DPR, namun pembahasan setiap RUU harus dilakukan bersama...
A
Mahkamah Konstitusi
B
Presiden
C
MPR
D
DPD (untuk semua RUU)
E
Mahkamah Agung