Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 20. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 191
Link Soal
Sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat berbagai perubahan sistem pemerintahan. Pada rentang waktu tahun 1949 hingga 1950, sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia dikategorikan sebagai...
A
Presidensial murni
B
Demokrasi Terpimpin
C
Parlementer Semu (Quasi)
D
Monarki Konstitusional
E
Demokrasi Liberal
NO. 192
Link Soal
Memutuskan sengketa kewenangan antarlembaga negara, membubarkan partai politik, serta menangani perselisihan hasil pemilu merupakan wewenang dari...
A
Badan Pemeriksa Keuangan
B
Mahkamah Agung
C
Komisi Yudisial
D
Mahkamah Konstitusi
E
Komisi Pemilihan Umum
NO. 193
Link Soal
Proses terbentuknya suatu negara yang terjadi karena adanya beberapa negara kecil yang saling melebur diri menjadi satu unit negara baru disebut dengan istilah...
A
Occupatie
B
Separatie
C
Fusi
D
Inovatie
E
Cessie
NO. 194
Link Soal
Di sebuah desa terpencil di Republik Andalas, sekelompok pemuda sedang berdiskusi mengenai krisis identitas yang melanda negara mereka setelah serangkaian konflik internal. Pak Cokro, seorang sesepuh yang bijaksana, dengan sabar menjelaskan, 'Para Pejuang Kemerdekaan kita dulu telah melihat betapa rapuhnya persatuan jika tidak ditopang oleh fondasi yang kokoh. Mereka belajar dari pahitnya penjajahan dan ancaman disintegrasi yang selalu mengintai. Oleh karena itu, melalui musyawarah yang panjang dan penuh perjuangan, mereka merumuskan prinsip-prinsip yang kini kita kenal sebagai 'Tiang Penyangga Bangsa', agar Republik Andalas dapat berdiri tegak di tengah keragaman dan tantangan zaman.' Pernyataan Pak Cokro tersebut menekankan bahwa pembentukan 'Tiang Penyangga Bangsa' Republik Andalas sangat dipengaruhi oleh:
A
Keinginan kuat untuk mencegah perpecahan dan menjaga keutuhan negara di tengah heterogenitas masyarakat.
B
Adanya desakan dari kekuatan asing untuk membentuk sistem pemerintahan yang demokratis.
C
Kebutuhan untuk meniru sistem hukum dan politik negara-negara maju di Eropa.
D
Pengaruh ajaran agama tertentu yang dominan dalam masyarakat.
E
Upaya untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi dari sumber daya alam yang melimpah.
NO. 195
Link Soal
Pemerintah suatu daerah mengeluarkan kebijakan yang melarang penggunaan bahasa daerah tertentu dalam ruang publik demi mendorong penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dengan alasan untuk memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan. Kebijakan ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Apabila kebijakan tersebut ditinjau dari perspektif Pilar Negara, implikasi terburuk yang dapat muncul dari kebijakan tersebut adalah...
A
Mengikis semangat persatuan karena menghilangkan identitas lokal yang merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa.
B
Melanggar prinsip kedaulatan rakyat karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan.
C
Menghambat pembangunan ekonomi daerah karena potensi pariwisata berbasis budaya lokal menjadi berkurang.
D
Menimbulkan ketegangan sosial dan memecah belah masyarakat akibat diskriminasi terhadap penutur bahasa daerah.
E
Menciptakan generasi muda yang kurang menghargai sejarah dan warisan budaya nenek moyang mereka.
NO. 196
Link Soal
Dalam mekanisme pengambilan keputusan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), tahap II ditandai dengan dilakukannya...
A
Diskusi komisi atau panitia Ad Hoc mengenai draf keputusan
B
Pemaparan atau penjelasan dalam rapat paripurna Majelis
C
Finalisasi draf oleh Badan Pekerja Majelis
D
Penetapan keputusan akhir dalam rapat paripurna
E
Evaluasi menyeluruh terhadap bahan-bahan dari masyarakat
NO. 197
Link Soal
Letak geografis Indonesia yang strategis melahirkan kemajemukan suku dan budaya. Sikap yang paling tepat dalam memandang keberagaman tersebut sesuai semboyan negara adalah menjadikannya sebagai...
A
Potensi konflik yang harus diredam dengan kekuatan militer
B
Alat tawar menawar politik dengan negara luar
C
Kekayaan budaya nasional yang patut disyukuri
D
Pemicu persaingan antar daerah untuk menjadi yang terbaik
E
Hambatan dalam mewujudkan keseragaman hukum
NO. 198
Link Soal
Jika rumusan dasar negara diperas menjadi satu prinsip tunggal atau disebut 'Ekasila', maka inti dari prinsip tersebut adalah...
A
Musyawarah
B
Keadilan Sosial
C
Religiusitas
D
Kemanusiaan
E
Gotong-Royong
NO. 199
Link Soal
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan Rancangan Undang-Undang. Ketentuan ini diatur dalam UUD 1945 pasal...
A
Pasal 20
B
Pasal 21
C
Pasal 22
D
Pasal 23B
E
Pasal 24
NO. 200
Link Soal
Hukum yang menitikberatkan pada pengaturan hubungan antara sesama manusia atau kepentingan perseorangan, seperti hukum perdata dan hukum dagang, diklasifikasikan sebagai...
A
Hukum Pidana
B
Hukum Publik
C
Hukum Tata Negara
D
Hukum Administrasi Negara
E
Hukum Privat