Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 21. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 201
Link Soal
Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 guna mengatasi krisis ketatanegaraan. Berikut ini yang BUKAN merupakan poin utama dari isi dekrit tersebut adalah...
A
Pembubaran badan Konstituante
B
Pembentukan Dewan Penasihat Presiden
C
Pernyataan tidak berlakunya UUDS 1950
D
Pemberlakuan kembali UUD 1945
E
Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu singkat
NO. 202
Link Soal
Apa istilah yang menggambarkan terbentuknya sebuah negara melalui proses pendudukan atas wilayah yang sebelumnya tidak memiliki tuan (terra nullius) oleh sekelompok manusia?
A
Inovatie
B
Occupatie
C
Separatie
D
Cessie
E
Anexatie
NO. 203
Link Soal
Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea pertama, terkandung makna filosofis yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia, yaitu...
A
Keinginan luhur bangsa untuk hidup bebas
B
Pernyataan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa
C
Ikut melaksanakan ketertiban dunia
D
Menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia
E
Tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum
NO. 205
Link Soal
Dalam teori kenegaraan, terdapat perbedaan mendasar antara 'Bentuk Negara' (seperti Kesatuan atau Serikat) dengan 'Bentuk Kenegaraan'. Ciri utama yang membedakan bentuk negara Kesatuan dengan negara Serikat (Federal) terletak pada...
A
Sistem pemilihan kepala negaranya
B
Luas wilayah yang dikuasai
C
Ada tidaknya pembagian kedaulatan kepada negara-negara bagian
D
Lamanya masa jabatan pemimpin negara
E
Kekuasaan yudikatif yang berdiri sendiri
NO. 206
Link Soal
Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila memiliki fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia sebagai...
A
Sumber hukum tertinggi dalam tata urutan perundangan
B
Kompas atau pedoman dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa
C
Ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain
D
Aturan dasar yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan
E
Ideologi tertutup yang harus ditaati secara mutlak
NO. 207
Link Soal
Sesuai dengan UU Nomor 33 tahun 2004, Dana Alokasi Umum adalah ...
A
Dana yang bersumber dari pendapatan APBD kabupaten/kotayang dialokasikan dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
B
Dana yang bersumber dari pendanaan Bank Indonesia dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
C
Dana yang bersumber dari pendapatan APBD Provinsi dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
D
Dana yang bersumber dari pendapatan APBN dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
E
Dana yang bersumber dari pendapatan Bank Daerah dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
NO. 208
Link Soal
Amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak empat kali. Pada amandemen ketiga (tahun 2001), salah satu poin krusial yang diubah adalah mengenai...
A
Pembentukan Mahkamah Konstitusi
B
Pembatasan masa jabatan Presiden
C
Bentuk negara kepulauan
D
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung
E
Penghapusan Dewan Pertimbangan Agung
NO. 209
Link Soal
Pasca amandemen UUD 1945, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki wewenang yang lebih kuat. Salah satu wewenang tersebut dalam kaitannya dengan anggaran adalah...
A
Menetapkan APBN secara mandiri tanpa campur tangan Presiden
B
Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
C
Mengajukan rancangan APBN kepada MPR untuk disahkan
D
Memutuskan penggunaan anggaran tanpa perlu persetujuan Presiden
E
Menolak rancangan APBN dan menggunakan APBN tahun sebelumnya secara otomatis tanpa pembahasan
NO. 210
Link Soal
Pada tahun 1960, Presiden membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 dan kemudian membentuk DPR Gotong Royong (DPR GR) karena DPR tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Jika dibandingkan dengan ketentuan UUD NRI 1945 setelah amandemen, bagaimana hubungan antara Presiden dan DPR saat ini?
A
Presiden memiliki kewenangan untuk membubarkan DPR.
B
Presiden tidak diperkenankan membubarkan DPR.
C
Presiden harus bertanggung jawab penuh kepada DPR.
D
DPR dapat meminta pertanggungjawaban dari Presiden.
E
Presiden dan DPR memiliki peran yang sama dalam saling mengawasi.