Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 21. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 201
Link Soal
Pada masa kolonial Belanda, gedung yang menjadi lokasi sidang BPUPKI disebut sebagai Gedung Volksraad. Istilah 'Volksraad' memiliki pengertian sebagai...
A
Dewan Pertimbangan Agung
B
Gedung Rapat Kabinet
C
Lembaga Peradilan Tinggi
D
Kantor Pusat Pemerintahan
E
Gedung Perwakilan Rakyat
NO. 202
Link Soal
Pada masa Orde Baru, terdapat ketetapan yang mengharuskan adanya referendum (meminta pendapat rakyat) jika MPR berkehendak mengubah UUD 1945. Ketetapan tersebut adalah...
A
Tap MPR No. I/MPR/1983
B
Tap MPR No. II/MPR/1978
C
Tap MPR No. IV/MPR/1983
D
Tap MPR No. XX/MPRS/1966
E
Tap MPR No. III/MPR/2000
NO. 203
Link Soal
Sesuai dengan UU Nomor 33 tahun 2004, Dana Alokasi Umum adalah ...
A
Dana yang bersumber dari pendapatan APBD kabupaten/kotayang dialokasikan dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
B
Dana yang bersumber dari pendanaan Bank Indonesia dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
C
Dana yang bersumber dari pendapatan APBD Provinsi dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
D
Dana yang bersumber dari pendapatan APBN dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
E
Dana yang bersumber dari pendapatan Bank Daerah dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
NO. 204
Link Soal
Bab III dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian yang sangat krusial karena mengatur tentang fungsi eksekutif tertinggi. Bab ini menjelaskan mengenai...
A
Majelis Permusyawaratan Rakyat
B
Kekuasaan Pemerintahan Negara (Presiden)
C
Kementerian Negara
D
Pemerintah Daerah
E
Dewan Perwakilan Rakyat
NO. 205
Link Soal
Meskipun Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, dalam proses pembentukan undang-undang, Presiden memerlukan persetujuan dari...
A
Rakyat
B
MPR
C
DPR
D
MA
E
Komisi Yudisial
NO. 206
Link Soal
Dalam sidang BPUPKI, tokoh pergerakan nasional yang mengemukakan usulan dasar negara berupa Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat adalah...
A
Ir. Soekarno
B
Mr. Soepomo
C
Mr. Mohammad Yamin
D
Drs. Moh. Hatta
E
Radjiman Wedyodiningrat
NO. 207
Link Soal
Di dunia internasional, terdapat beberapa negara yang tidak menghimpun undang-undang dasar mereka dalam satu naskah tertulis (unwritten constitution). Contoh negara tersebut adalah...
A
Prancis dan Jerman
B
Inggris dan Israel
C
Amerika Serikat dan Rusia
D
Jepang dan Belanda
E
Singapura dan Malaysia
NO. 208
Link Soal
Pasal 28I UUD 1945 menegaskan tentang hak asasi manusia yang non-derogable (tidak dapat dikurangi). Bagaimana pemerintah harus menerapkan ini dalam penegakan hukum?
A
Membatasi hak warga negara tertentu demi alasan ketertiban.
B
Melindungi dan menghormati HAM setiap individu tanpa diskriminasi.
C
Membedakan perlakuan hukum berdasarkan status sosial.
D
Hak asasi hanya diberikan kepada warga yang tidak pernah melanggar hukum.
E
Menghapus hak asasi jika dianggap mengganggu stabilitas.
NO. 209
Link Soal
Sebuah provinsi di Indonesia menghadapi konflik horizontal yang semakin memanas antara kelompok masyarakat adat yang berpegang teguh pada hukum adat mereka dan kelompok masyarakat pendatang yang menuntut penegakan hukum positif nasional secara mutlak. Kondisi ini menyebabkan stagnasi pembangunan, polarisasi sosial, dan bahkan ancaman disintegrasi. Dalam konteks implementasi Pilar Negara, pendekatan strategis manakah yang paling tepat untuk pemerintah pusat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut?
A
Menegakkan supremasi hukum positif nasional secara tegas di seluruh wilayah tanpa kompromi, dengan mengerahkan aparat keamanan untuk menjamin ketertiban dan kepatuhan.
B
Mengadakan dialog intensif yang melibatkan semua pihak, fasilitasi musyawarah untuk mencapai konsensus, serta melakukan harmonisasi hukum adat dengan hukum nasional, dengan tetap menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara.
C
Memberikan otonomi khusus yang sangat luas kepada provinsi tersebut, termasuk pengakuan penuh terhadap hukum adat tanpa batasan, untuk meredakan ketegangan dan menghindari perpecahan.
D
Membentuk tim studi independen untuk mendokumentasikan konflik dan menganalisis dampaknya secara mendalam, kemudian menyosialisasikan pentingnya Bhinneka Tunggal Ika tanpa intervensi langsung dalam penyelesaian konflik.
E
Mendorong inisiatif masyarakat lokal untuk menyelesaikan konflik mereka sendiri melalui mekanisme tradisional, dengan pemerintah bertindak sebagai mediator pasif untuk memastikan proses berjalan adil.
NO. 210
Link Soal
Frasa 'Bhinneka Tunggal Ika' yang menjadi semboyan persatuan bangsa Indonesia dikutip dari sebuah kitab sastra kuno zaman Majapahit, yaitu...
A
Kitab Negarakertagama
B
Kitab Sutasoma
C
Kitab Arjuna Wiwaha
D
Kitab Baratayudha
E
Kitab Smaradahana