Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 21. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 201
Link Soal
Pernyataan di bawah ini yang paling tepat menggambarkan Pancasila sebagai Dasar Negara adalah...
A
Pancasila digunakan sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan negara
B
Pancasila hanya digunakan sebagai semboyan untuk menjaga persatuan
C
Pancasila merupakan alat untuk membatasi kebebasan berpendapat
D
Pancasila adalah dokumen sejarah yang tidak memiliki kekuatan hukum
E
Pancasila berfungsi sebagai kurikulum wajib pendidikan di luar negeri
NO. 202
Link Soal
Lambang Negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Di manakah letak penulisan semboyan 'Bhinneka Tunggal Ika' pada lambang tersebut?
A
Pada perisai di dada burung Garuda
B
Tergantung di leher burung Garuda
C
Di antara sayap kiri dan kanan
D
Pada pita yang dicengkeram oleh kaki Garuda
E
Di bagian belakang kepala Garuda
NO. 203
Link Soal
Pemerintah Daerah "Makmur Jaya" mengusulkan kebijakan baru yang mewajibkan seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayahnya untuk mengalokasikan 70% kuota lowongan kerja bagi penduduk asli daerah tersebut. Kebijakan ini didasari oleh semangat otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, kebijakan tersebut menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi membatasi hak warga negara lain untuk mencari pekerjaan dan berpotensi menciptakan diskriminasi, yang dapat mengancam prinsip persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta semangat Bhinneka Tunggal Ika.
Sebagai seorang aparatur sipil negara (ASN) yang mengemban amanah menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai Pilar Negara, tindakan yang paling komprehensif dan tepat dalam menyikapi kebijakan ini adalah...
A
Mendukung penuh kebijakan tersebut sebagai manifestasi hak otonomi daerah yang sah dan konstitusional demi kesejahteraan masyarakat lokal.
B
Mengusulkan agar pemerintah daerah meninjau ulang kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan prinsip kesetaraan hak warga negara dan menjaga keutuhan NKRI, seraya mencari formulasi yang adil dan tidak diskriminatif dalam pemberdayaan penduduk lokal.
C
Menolak kebijakan tersebut secara mutlak karena dianggap melanggar hak asasi manusia dan langsung mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara untuk pembatalan.
D
Membiarkan kebijakan tersebut berjalan untuk melihat implementasinya terlebih dahulu, dengan harapan bahwa dampak negatifnya tidak terlalu signifikan terhadap persatuan bangsa.
E
Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya kebijakan pro-lokal untuk pembangunan daerah, tanpa menyinggung potensi konflik dengan Pilar Negara.
NO. 204
Link Soal
Amandemen ketiga UUD 1945 menghasilkan perubahan pada Pasal 23A yang isinya mengatur tentang...
A
Kewenangan Bank Sentral
B
Mata uang negara
C
Pemeriksaan keuangan negara
D
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa
E
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
NO. 205
Link Soal
Kalimat kedua dalam naskah proklamasi berbunyi 'Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.' Makna mendalam dari kalimat ini adalah...
A
Pernyataan perang terbuka terhadap Jepang
B
Keinginan untuk membentuk angkatan perang sendiri
C
Langkah teknis administratif untuk mengambil alih kedaulatan pemerintahan
D
Penolakan terhadap bantuan sekutu
E
Pernyataan kemerdekaan secara de facto
NO. 206
Link Soal
Pada masa Orde Baru, pemerintah mengeluarkan aturan yang menyatakan tekad Majelis untuk mempertahankan UUD 1945 dan tidak berkehendak melakukan perubahan. Hal ini dituangkan dalam...
A
Ketetapan MPR No. I/MPR/1983
B
Ketetapan MPR No. II/MPR/1978
C
Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966
D
Undang-Undang No. 5 Tahun 1985
E
Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1983
NO. 207
Link Soal
Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk melakukan pinjaman dalam negeri guna membiayai sebagian anggarannya. Salah satu sumber penerimaan tersebut dapat berasal dari...
A
Pinjaman bilateral antar negara
B
Dana alokasi umum (DAU)
C
Penerbitan obligasi daerah
D
Hasil retribusi daerah
E
Pinjaman multilateral
NO. 208
Link Soal
Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, manakah di antara jenis peraturan berikut yang menempati posisi paling rendah?
A
Peraturan Daerah (Perda)
B
Ketetapan MPR
C
Peraturan Presiden
D
Peraturan Pemerintah
E
Undang-Undang Dasar 1945
NO. 209
Link Soal
Undang-Undang manakah yang dikeluarkan pada masa Orde Baru untuk mengatur tentang referendum sebagai pelaksanaan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983?
A
UU No. 5 Tahun 1985
B
UU No. 5 Tahun 1990
C
UU No. 5 Tahun 1995
D
UU No. 5 Tahun 2000
E
UU No. 5 Tahun 2001
NO. 210
Link Soal
Dalam lambang negara Garuda Pancasila, terdapat perisai yang memuat simbol-simbol sila Pancasila. Simbol bintang dalam perisai tersebut merupakan representasi dari sila...
A
Persatuan Indonesia
B
Ketuhanan Yang Maha Esa
C
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
D
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
E
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan