Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 21. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 201
Link Soal
Sebelum disahkan menjadi Pancasila, terdapat rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta yang kemudian mengalami perubahan. Bagaimanakah bunyi asli sila pertama dalam naskah Piagam Jakarta tersebut?
A
Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan hukum-hukum Islam
B
Ketuhanan dengan kewajiban mengamalkan ajaran Islam bagi pemeluk-pemeluknya
C
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan ibadah Agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya
D
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
E
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan hukum Islam secara murni
NO. 202
Link Soal
Dalam era digital, penyebaran informasi palsu (hoax) dan ujaran kebencian (hate speech) telah menjadi ancaman serius terhadap kohesi sosial dan persatuan bangsa Indonesia, seringkali memecah belah masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. Untuk mengatasi tantangan ini secara fundamental dan berkelanjutan, implementasi nilai-nilai Pilar Negara manakah yang paling relevan dan mendesak untuk diarusutamakan?
A
Penegakan hukum yang ketat terhadap setiap pelanggaran undang-undang ITE untuk memberikan efek jera kepada pelaku.
B
Peningkatan kapasitas dan peran lembaga keagamaan serta adat dalam mempromosikan moderasi beragama dan toleransi antarumat beragama dan berbudaya.
C
Penguatan struktur militer dan kepolisian sebagai garda terdepan penjaga keutuhan NKRI dari segala bentuk ancaman disintegrasi.
D
Rekonstruksi narasi sejarah nasional melalui pendidikan formal agar masyarakat memiliki pemahaman yang kuat tentang pentingnya persatuan.
E
Pelibatan aktif pemuda dalam kampanye anti-hoax dan gerakan literasi digital di media sosial.
NO. 203
Link Soal
Istilah 'Eka Prasetya Pancakarsa' merupakan nama lain yang digunakan secara resmi untuk menyebut...
A
Sistem Pendidikan Kewarganegaraan
B
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)
C
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)
D
Pokok-Pokok Pikiran UUD 1945
E
Prinsip Gotong Royong Nasional
NO. 204
Link Soal
Berdasarkan UUD 1945, terdapat suatu lembaga Negara yang berwenang dalam memberikan grasi, amnesty dan rehabilitasi adalah lembaga tersebut adalah ....
A
Presiden
B
Mahkamah Agung
C
DPR
D
Mahkamah Konstitusi
E
Komisi Yudisial
NO. 205
Link Soal
Wacana amandemen kelima UUD 1945 kembali bergulir, dengan argumen utama untuk memperkuat sistem presidensial dan efektivitas pemerintahan. Namun, kekhawatiran juga muncul akan potensi penyalahgunaan kekuasaan atau pergeseran fondasi negara yang telah terbangun. Sejarah amandemen UUD 1945 sebelumnya menunjukkan dinamika besar dalam struktur ketatanegaraan. Apa implikasi filosofis dan politis dari kemungkinan amandemen terhadap UUD 1945 sebagai pilar negara dalam menjaga stabilitas dan adaptabilitas negara?
A
Amandemen UUD 1945 secara periodik adalah keniscayaan dalam negara demokrasi modern untuk memastikan konstitusi tetap relevan dengan zaman, tanpa batas frekuensi.
B
Amandemen UUD 1945 harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dengan menjaga nilai-nilai dasar Pancasila dan tidak mengubah pembukaan UUD, agar tidak menggerus legitimasi dan stabilitas hukum yang telah ada.
C
Setiap amandemen adalah peluang untuk menciptakan sistem politik yang sempurna, sehingga perdebatan harus terbuka selebar-lebarnya demi konstitusi terbaik yang pernah ada.
D
Implikasinya adalah potensi ketidakpastian hukum dan politik yang berkepanjangan, karena amandemen selalu membuka celah bagi kepentingan kelompok tertentu untuk mendominasi.
E
Konstitusi yang baik adalah konstitusi yang tidak pernah diamandemen, karena perubahan hanya akan menimbulkan kekacauan dan mengkhianati semangat para pendiri bangsa.
NO. 206
Link Soal
Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. Urutan yang benar setelah UUD 1945 adalah...
A
UU/Perppu - Tap MPR - PP
B
Tap MPR - UU/Perppu - PP
C
PP - Tap MPR - UU/Perppu
D
UU/Perppu - PP - Perpres
E
Tap MPR - PP - Perpres
NO. 207
Link Soal
Lembaga negara yang memiliki kewenangan mutlak untuk mengadili dan memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum adalah...
A
Komisi Pemilihan Umum
B
Mahkamah Agung
C
Mahkamah Konstitusi
D
Badan Pengawas Pemilu
E
Pengadilan Tata Usaha Negara
NO. 208
Link Soal
Pasal 37 Ayat 5 UUD 1945 memberikan batasan tegas mengenai amandemen konstitusi. Materi yang secara eksplisit dilarang untuk diubah adalah...
A
Pembukaan UUD 1945
B
Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
C
Sistem Pemerintahan Presidensial
D
Lagu Kebangsaan dan Bendera Negara
E
Pasal 29 tentang Agama
NO. 209
Link Soal
Pemerintah menyusun berbagai program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sektor kehutanan. Berikut ini adalah program-program utama pembangunan kehutanan, KECUALI...
A
Program pemantapan keamanan dalam negeri
B
Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
C
Program pemantapan pemanfaatan potensi sumber daya hutan
D
Program peningkatan akses informasi sumber daya alam
E
Program peningkatan anggaran perlindungan hutan secara eksklusif
NO. 210
Link Soal
Untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat dan praktik monopoli yang merugikan masyarakat, pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor...
A
UU No. 2 Tahun 1999
B
UU No. 5 Tahun 1999
C
UU No. 7 Tahun 1998
D
UU No. 12 Tahun 2000
E
UU No. 25 Tahun 1999