PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 21. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 201
Pemerintah menyusun berbagai program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sektor kehutanan. Berikut ini adalah program-program utama pembangunan kehutanan, KECUALI...
A
Program pemantapan keamanan dalam negeri
B
Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
C
Program pemantapan pemanfaatan potensi sumber daya hutan
D
Program peningkatan akses informasi sumber daya alam
E
Program peningkatan anggaran perlindungan hutan secara eksklusif

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 202
Metode pembentukan wilayah negara yang terjadi karena adanya penyerahan suatu daerah dari satu negara kepada negara lain berdasarkan kesepakatan tertentu disebut...
A
Anexatie
B
Accessie
C
Cessie
D
Separatie
E
Occupatie

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 203
Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar diatur secara tegas dalam UUD 1945 pada pasal...
A
Pasal 3 Ayat 1
B
Pasal 4 Ayat 2
C
Pasal 5 Ayat 1
D
Pasal 6 Ayat 2
E
Pasal 7 Ayat 1

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 204
Implikasi dari pencabutan TAP MPR No. II/MPR/1978 tentang P4 adalah...
A
Masyarakat bebas menafsirkan Pancasila semau sendiri
B
Pancasila kehilangan maknanya sebagai ideologi
C
Nilai-nilai dasar Pancasila tetap wajib dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa
D
Pancasila hanya dianggap sebagai sejarah masa lalu
E
Sebagian sila Pancasila tidak lagi berlaku

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 205
Lembaga Dewan Pertimbangan Agung (DPA) secara resmi dihapuskan dari struktur ketatanegaraan Indonesia melalui amandemen UUD 1945 yang ke-...
A
Pertama
B
Kedua
C
Ketiga
D
Keempat
E
Kelima

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 206
Penetapan Pancasila sebagai dasar negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 disahkan pada tanggal...
A
1 Juni 1945
B
22 Juni 1945
C
18 Agustus 1945
D
17 Agustus 1945
E
16 Agustus 1945

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 207
Dalam sidang pertama BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Soepomo mengajukan usulan dasar negara yang meliputi...
A
Peri kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, kesejahteraan
B
Peri ketuhanan, internasionalisme, mufakat, kemanusiaan, kesejahteraan
C
Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan lahir batin, Musyawarah, Keadilan rakyat
D
Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme, Mufakat, Kesejahteraan sosial, Ketuhanan
E
Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan lahir batin, Musyawarah, Ketuhanan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 208
Amandemen UUD 1945 dilakukan secara bertahap untuk menyempurnakan tatanan negara. Pada tahun berapakah perubahan (amandemen) pertama UUD 1945 disahkan oleh MPR?
A
1998
B
1999
C
2000
D
2001
E
2002

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 209
Dalam konteks bentuk negara kesatuan yang menjunjung semboyan Bhinneka Tunggal Ika, manakah pernyataan di bawah ini yang BUKAN merupakan prinsip penyelenggaraan negara?
A
Kekayaan alam dan budaya antardaerah harus diseragamkan demi stabilitas pusat
B
Penyelenggaraan negara dilakukan dengan jaminan otonomi seluas-luasnya kepada daerah
C
Daerah diberi hak untuk berkembang sesuai potensi dan kekayaan masing-masing
D
Pemerintah pusat memberikan dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan otonomi daerah
E
Negara memfasilitasi keragaman antardaerah sebagai kekayaan nasional

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 210
Bentuk pemerintahan negara Indonesia sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 adalah...
A
Monarki
B
Serikat
C
Republik
D
Oligarki
E
Parlementer

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.