Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 21. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 201
Link Soal
Konstitusi merupakan hukum dasar yang penting bagi suatu negara. Secara umum, setiap konstitusi minimal mengatur tentang hal-hal berikut, yakni...
A
Pembagian kekuasaan dan perlindungan Hak Asasi Manusia
B
Dasar negara saja
C
Sistem pertahanan militer secara detail
D
Tata cara upacara kenegaraan
E
Hukum pidana dan hukum perdata
NO. 202
Link Soal
Berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan pelantikan serta pemberhentian Presiden adalah...
A
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
B
KY (Komisi Yudisial)
C
MK (Mahkamah Konstitusi)
D
MA (Mahkamah Agung)
E
MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
NO. 203
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan, fungsi negara yang berkaitan dengan kekuasaan untuk menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai wujud kedaulatan rakyat disebut fungsi...
A
Eksekutif
B
Legislatif
C
Auditif
D
Yudikatif
E
Konstitutif
NO. 204
Link Soal
Segala hal yang berkaitan dengan pembentukan, pengubahan nomenklatur, hingga pembubaran kementerian negara di Indonesia secara konstitusional diatur dalam...
A
Ketetapan MPR
B
Undang-Undang (UU)
C
Keputusan Presiden
D
Peraturan Daerah
E
UUD 1945 secara eksplisit
NO. 205
Link Soal
Bapak Rizal adalah Kepala Seksi Pelayanan Terpadu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Harmoni. Ia sedang memimpin timnya untuk merumuskan standar operasional prosedur (SOP) baru yang lebih efektif dan inklusif. Dalam proses diskusi, muncul perbedaan pendapat yang signifikan di antara anggota tim. Sebagian mengusulkan efisiensi layanan harus menjadi prioritas utama dengan menerapkan sistem online sepenuhnya, yang mungkin menyulitkan warga di daerah terpencil dengan akses internet terbatas. Sementara itu, anggota tim lain bersikeras bahwa aksesibilitas bagi seluruh warga, termasuk yang di daerah terpencil atau kurang melek teknologi, adalah kunci, meskipun berpotensi memperlambat proses secara keseluruhan karena harus mempertahankan layanan manual. Situasi ini mulai menimbulkan ketegangan di antara anggota tim dan dikhawatirkan mengganggu persatuan dalam tim. Bagaimana seharusnya Bapak Rizal menyikapi situasi ini sesuai dengan implementasi nilai-nilai Pilar Negara dalam lingkungan kerja ASN?
A
Mengadakan musyawarah untuk mencari solusi kompromi yang mengintegrasikan efisiensi digital dengan tetap menyediakan opsi layanan luring/manual yang mudah diakses, serta mengedepankan prinsip keadilan sosial dan persatuan.
B
Memutuskan untuk mengadopsi sistem online sepenuhnya demi efisiensi, dengan alasan bahwa adaptasi teknologi adalah keharusan dan mayoritas masyarakat sudah mampu menggunakan internet.
C
Mengikuti saran untuk mempertahankan layanan manual secara dominan agar semua warga terlayani, meskipun tahu akan ada keluhan dari masyarakat yang menginginkan kecepatan layanan digital.
D
Menyerahkan keputusan akhir kepada kepala dinas tanpa memberikan rekomendasi, karena perbedaan pendapat tim terlalu sulit untuk disatukan.
E
Membiarkan setiap anggota tim menyusun draf SOP sesuai pandangannya masing-masing, kemudian memilih salah satu yang paling efisien, tanpa musyawarah lebih lanjut.
NO. 206
Link Soal
Pancasila secara tegas menolak ajaran fasisme dalam tata kelola pemerintahan dan bernegara. Hal ini disebabkan karena fasisme memiliki prinsip dasar yang bertumpu pada...
A
Penyerahan seluruh urusan kepada kehendak rakyat
B
Penjagaan keseimbangan antara hak individu dan kelompok
C
Sistem liberalisme yang memuja kebebasan pasar
D
Konsentrasi kekuasaan secara penuh pada satu figur kepemimpinan tunggal
E
Penerapan sistem demokrasi perwakilan yang moderat
NO. 207
Link Soal
Untuk membentuk karakter masyarakat yang toleran, bagaimana penerapan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kurikulum pendidikan sekolah?
A
Mewajibkan semua siswa mengikuti kegiatan budaya mayoritas.
B
Mengajarkan keberagaman budaya dan agama sebagai bagian dari kurikulum.
C
Menghapus mata pelajaran tentang agama untuk menjaga netralitas.
D
Membatasi pelajaran tentang budaya hanya pada budaya lokal sekolah.
E
Mengajarkan bahwa satu budaya lebih unggul daripada budaya lain.
NO. 208
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang yang harus mendapat persetujuan dari ...
A
DPR
B
Presiden
C
MA
D
MPR
E
Kejaksaan Agung
NO. 209
Link Soal
Manakah di antara pilihan berikut yang merupakan salah satu wewenang dari Mahkamah Agung (MA)?
A
Memeriksa dan memutus permohonan di tingkat banding
B
Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan yang belum memperoleh status hukum tetap
C
Memberikan nasihat kepada presiden dalam pemberian dan penolakan abolisi
D
Menguji secara material terhadap peraturan perundang-undangan di atas undang-undang
E
Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi Negara
NO. 210
Link Soal
Salah satu arah kebijakan pembangunan hukum di Indonesia adalah menegakkan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum. Langkah konkret yang paling relevan untuk mendukung kebijakan ini adalah...
A
Memperbanyak jumlah penjara di setiap kabupaten
B
Menyempurnakan sarana dan prasarana peradilan yang memadai
C
Meningkatkan gaji aparat penegak hukum secara drastis
D
Membuat hukum yang sangat keras dan menakutkan
E
Membatasi hak masyarakat untuk mengajukan banding