Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 21. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 201
Link Soal
Ketika Pancasila difungsikan sebagai instruksi atau pedoman dalam segala aspek kehidupan guna mengatur tata kelola berbangsa dan bernegara, maka Pancasila berkedudukan sebagai...
A
Ideologi Bangsa
B
Pandangan hidup
C
Norma Dasar
D
Dasar negara
E
Aturan dasar
NO. 202
Link Soal
Terkait Amandemen Pertama UUD 1945, manakah pasangan pasal dan isi perubahannya di bawah ini yang SALAH (tidak tepat)?
A
Pasal 5 ayat 1: Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR
B
Pasal 7: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun
C
Pasal 15: Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lain
D
Pasal 20 ayat 1: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD
E
Pasal 17 ayat 2: Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
NO. 203
Link Soal
Sebuah perdebatan akademis yang signifikan baru-baru ini menyoroti apakah implementasi Pancasila saat ini telah bergeser dari landasan filosofis aslinya, terutama mengenai sila Keadilan Sosial dan prinsip Musyawarah untuk Mufakat. Para kritikus berpendapat bahwa liberalisasi pasar yang gencar dan peningkatan kecenderungan individualisme dalam masyarakat modern Indonesia telah mengikis esensi kolektivitas dan pemerataan yang semula menjadi ciri khas Pancasila di era awal kemerdekaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang relevansi nilai-nilai Pancasila di tengah arus globalisasi ekonomi dan budaya.
A
Pancasila sebagai dasar negara, mengindikasikan tantangan dalam menjaga konsistensi implementasi nilai-nilai fundamentalnya di tengah perubahan zaman dan tekanan eksternal.
B
UUD 1945 sebagai konstitusi, menunjukkan perlunya amandemen lebih lanjut untuk menyesuaikan pasal-pasal ekonomi agar selaras dengan semangat Keadilan Sosial Pancasila.
C
Bhinneka Tunggal Ika, mencerminkan pergeseran identitas kolektif bangsa yang semakin terfragmentasi oleh kepentingan ekonomi dan gaya hidup individualistis.
D
NKRI sebagai bentuk negara, menggarisbawahi potensi disintegrasi akibat ketidakmerataan pembangunan ekonomi antar daerah yang diperparah oleh liberalisme.
E
Pancasila sebagai ideologi terbuka, menegaskan perlunya adaptasi nilai-nilai luhur Pancasila tanpa mengorbankan fondasi filosofis aslinya yang telah terkikis.
NO. 204
Link Soal
Manakah di antara pilihan berikut yang merupakan salah satu wewenang dari Mahkamah Agung (MA)?
A
Memeriksa dan memutus permohonan di tingkat banding
B
Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan yang belum memperoleh status hukum tetap
C
Memberikan nasihat kepada presiden dalam pemberian dan penolakan abolisi
D
Menguji secara material terhadap peraturan perundang-undangan di atas undang-undang
E
Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi Negara
NO. 205
Link Soal
Panitia Sembilan dibentuk untuk mematangkan rumusan dasar negara yang menghasilkan Piagam Jakarta. Di antara nama-nama berikut, siapakah yang tercatat sebagai anggota Panitia Sembilan?
A
Ki Hajar Dewantara
B
Mr. Kasman Singodimejo
C
Dr. Radjiman Widiodiningrat
D
Mr. Ahmad Soebarjo
E
Moh. Natsir
NO. 206
Link Soal
Pancasila memiliki fungsi krusial dalam eksistensi bangsa. Berikut ini yang BUKAN merupakan fungsi atau peran penting Pancasila adalah...
A
Menjadi instrumen penyaring bagi budaya asing yang masuk
B
Menjadi fondasi agar bangsa tetap tegak menghadapi berbagai ancaman
C
Memberikan kapasitas bagi bangsa untuk menutup diri sepenuhnya dari bantuan luar negeri
D
Menjadi rujukan utama dalam mencari solusi konflik sosial dan politik
E
Menetapkan visi dan tujuan nasional yang ingin dicapai bersama
NO. 207
Link Soal
Pancasila memiliki sifat umum universal yang bermakna sebagai...
A
Pangkal tolak derivasi dalam pelaksanaan kenegaraan, tertib hukum, dan realisasi praktis
B
Nilai yang hanya berlaku bagi warga negara Indonesia saja
C
Kesepakatan politik sesaat saat kemerdekaan
D
Aturan teknis dalam birokrasi pemerintahan
E
Satu-satunya sumber hukum internasional
NO. 208
Link Soal
Ketetapan MPR pada masa lalu yang menegaskan kehendak MPR untuk mempertahankan UUD 1945 dan tidak melakukan perubahan terhadapnya tertuang dalam...
A
TAP MPR Nomor IV/MPR/1983
B
TAP MPR Nomor III/MPR/1983
C
TAP MPR Nomor I/MPR/1983
D
TAP MPR Nomor II/MPR/1983
E
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985
NO. 209
Link Soal
Dalam kontestasi politik lokal maupun nasional, seringkali identitas primordial (kesukuan, keagamaan, golongan) dieksploitasi secara berlebihan oleh para kontestan untuk menarik dukungan. Akibatnya, masyarakat terpecah belah berdasarkan afiliasi identitas, dan ruang-ruang publik dipenuhi dengan wacana 'kami' versus 'mereka' yang mendiskreditkan kelompok lain. Fenomena ini tidak hanya menciptakan perpecahan sosial, tetapi juga merusak fondasi dialog dan musyawarah yang esensial untuk menjaga kerukunan dalam keberagaman, serta menghambat tercapainya konsensus untuk kepentingan bersama.
A
Aspek kohesi sosial, karena politik identitas secara fundamental mengikis rasa persaudaraan, solidaritas, dan saling pengertian antarwarga negara yang beragam.
B
Aspek toleransi beragama, karena isu SARA seringkali digunakan untuk menyerang kelompok agama minoritas dalam arena politik, memperdalam jurang perbedaan.
C
Aspek integrasi nasional, karena fragmentasi masyarakat berdasarkan identitas dapat mengancam kesatuan bangsa secara keseluruhan dari dalam.
D
Aspek musyawarah mufakat, karena polarisasi politik dan wacana 'kami' versus 'mereka' menghambat tercapainya konsensus dalam pengambilan keputusan publik.
E
Aspek keadilan sosial, karena diskriminasi berdasarkan identitas primordial dapat menghambat pemerataan hak dan kesempatan bagi seluruh warga negara.
NO. 210
Link Soal
Asas hukum yang menyatakan bahwa undang-undang yang baru akan membatalkan keberlakuan undang-undang lama yang mengatur materi yang sama adalah...
A
Lex Posterior Derogat Legi Priori
B
Lex Specialis Derogat Legi Generali
C
Lex Superior Derogat Legi Inferiori
D
Asas Legalitas
E
Asas Teritorial