Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 22. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 211
Link Soal
Sikap yang menunjukkan penolakan terhadap perilaku boros dan gaya hidup bermewah-mewahan merupakan bentuk nyata dari pengamalan sila ke...
A
2
B
3
C
4
D
5
E
1
NO. 212
Link Soal
Era Orde Baru, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, mengklaim melakukan koreksi terhadap penerapan Pancasila dan UUD 1945 pada masa Soekarno dengan tujuan ...
A
Mengatur ulang pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945.
B
Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara teratur.
C
Menerapkan Pancasila dan UUD 1945 dengan cara yang luar biasa.
D
Menjalankan Pancasila dan UUD 1945 sesuai konstitusi.
E
Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
NO. 213
Link Soal
Lembaga kepresidenan di Indonesia diatur secara eksplisit dalam UUD NRI 1945. Keberadaan dan pengaturan lembaga ini dalam konstitusi sangat krusial karena ....
A
Pemerintahan di Indonesia tidak akan berjalan efektif tanpa adanya seorang presiden
B
Diperlukan untuk menyesuaikan dengan prinsip demokrasi Pancasila yang dianut Indonesia
C
Indonesia menganut sistem presidensial murni yang mengharuskan adanya lembaga kepresidenan
D
Setiap sistem pemerintahan membutuhkan eksekutor untuk melaksanakan kebijakan
E
Dalam kerangka Trias Politica, harus ada lembaga yang menjalankan fungsi eksekutif
NO. 214
Link Soal
Sidang MPR dapat mengagendakan usulan perubahan pasal-pasal UUD jika diajukan oleh syarat minimal anggota, yaitu...
A
Paling sedikit 1/2 dari total anggota DPR
B
Paling sedikit 1/3 dari total anggota MPR
C
Paling sedikit 2/3 dari total anggota MPR
D
Paling sedikit 1/3 dari total anggota DPR
E
Paling sedikit 50% + 1 anggota MPR
NO. 215
Link Soal
Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat terdapat hal-hal pokok yang bertalian dengan Negara RI, kecuali ...
A
Dasar Negara
B
Asas politik Negara
C
Ketentuan UUD
D
Bentuk Negara
E
Tujuan Negara
NO. 216
Link Soal
Pemerintah Daerah 'X' mengeluarkan kebijakan kontroversial yang membatasi kepemilikan aset dan kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia yang bukan penduduk asli daerah tersebut, dengan dalih melindungi ekonomi lokal dan sumber daya daerah. Kebijakan ini juga menetapkan standar perpajakan dan retribusi khusus yang berbeda dari ketentuan nasional, serta berencana membentuk 'lembaga pengawas keuangan daerah' yang sepenuhnya independen dari koordinasi dengan lembaga keuangan pusat. Jika dianalisis dari perspektif Pilar Negara, tindakan Pemerintah Daerah 'X' tersebut paling berpotensi mengikis fundamental dari...
A
Pancasila, khususnya sila Persatuan Indonesia dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama prinsip negara kesatuan dan otonomi daerah yang bertanggung jawab.
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai wujud persatuan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah bangsa.
D
Bhinneka Tunggal Ika, dalam semangat kesetaraan hak dan kewajiban antarwarga negara di seluruh wilayah Indonesia.
E
Wawasan Nusantara, sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional.
NO. 217
Link Soal
Menurut Pasal 3 UUD Negara RI Tahun 1945 setelah amandemen, salah satu kewenangan utama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tinggi negara adalah ...
A
Mengangkat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
B
Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
C
Memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden.
D
Membubarkan partai politik.
E
Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
NO. 218
Link Soal
Masa jabatan anggota Senat di negara Perancis yang mewakili wilayah administratif dan teritori adalah selama...
A
5 tahun
B
6 tahun
C
7 tahun
D
8 tahun
E
9 tahun
NO. 219
Link Soal
Setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana bunyi pasal 28 UUD 1945. Aspirasi tersebut dapat disalurkan dalam ...
A
Organisasi pemerintah dan organisasi massa
B
Organisasi politik
C
DPR dan dewan kehormatan
D
MPR dan dewan pertimbangan rakyat
E
Menteri dalam negeri
NO. 220
Link Soal
Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan Batang Tubuh UUD 1945 memiliki hubungan kausal-organis. Manakah di bawah ini yang BUKAN merupakan bagian dari hubungan tersebut?
A
Penetapan Pancasila sebagai dasar filosofis negara
B
Bentuk negara Indonesia adalah Republik
C
Prinsip bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat
D
Kedudukan Undang-Undang Dasar secara hierarki berada di atas Pancasila
E
Negara Indonesia ditegaskan bukan sebagai negara sekuler