Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 22. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 211
Link Soal
Sebelum pengesahan UUD 1945, terjadi perubahan pada sila pertama Piagam Jakarta demi menjaga persatuan. Moh. Hatta berkonsultasi dengan tokoh-tokoh Islam untuk menyetujui perubahan tersebut. Siapakah tokoh yang TIDAK termasuk dalam konsultasi tersebut?
A
Ki Bagus Hadikusumo
B
Muh. Natsir
C
KH. Wachid Hasyim
D
Mr. Kasman Singodimejo
E
Teuku Moh. Hasan
NO. 212
Link Soal
Bentuk pemerintahan monarki (kerajaan) masih diterapkan oleh beberapa negara di dunia. Di antara negara-negara berikut, manakah yang TIDAK menganut sistem pemerintahan monarki?
A
Qatar
B
Malaysia
C
Jepang
D
Jerman
E
Arab Saudi
NO. 213
Link Soal
Dalam sistematika UUD 1945, persoalan mengenai Kekuasaan Kehakiman diatur dalam bab tertentu. Bab yang dimaksud adalah...
A
Bab VII
B
Bab VIII
C
Bab IX
D
Bab X
E
Bab XI
NO. 214
Link Soal
Ketika sistem ekonomi dikembangkan dengan berlandaskan pada etika dan nilai moral Pancasila, hal ini merupakan wujud dari...
A
Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Ekonomi
B
Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Politik
C
Pancasila sebagai Paradigma Pertahanan Keamanan
D
Pancasila sebagai Paradigma Sosial Budaya
E
Pancasila sebagai Dasar Hukum Internasional
NO. 215
Link Soal
Sebelum disahkan menjadi Pembukaan UUD 1945, rancangan dasar negara dikenal sebagai Piagam Jakarta. Panitia yang merumuskan naskah tersebut disebut...
A
Panitia Persiapan Kemerdekaan
B
Panitia Perancang Undang-Undang
C
Panitia Sembilan
D
BPUPKI
E
Panitia Ad Hoc
NO. 216
Link Soal
Sebuah provinsi di Indonesia menghadapi konflik horizontal yang semakin memanas antara kelompok masyarakat adat yang berpegang teguh pada hukum adat mereka dan kelompok masyarakat pendatang yang menuntut penegakan hukum positif nasional secara mutlak. Kondisi ini menyebabkan stagnasi pembangunan, polarisasi sosial, dan bahkan ancaman disintegrasi. Dalam konteks implementasi Pilar Negara, pendekatan strategis manakah yang paling tepat untuk pemerintah pusat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut?
A
Menegakkan supremasi hukum positif nasional secara tegas di seluruh wilayah tanpa kompromi, dengan mengerahkan aparat keamanan untuk menjamin ketertiban dan kepatuhan.
B
Mengadakan dialog intensif yang melibatkan semua pihak, fasilitasi musyawarah untuk mencapai konsensus, serta melakukan harmonisasi hukum adat dengan hukum nasional, dengan tetap menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara.
C
Memberikan otonomi khusus yang sangat luas kepada provinsi tersebut, termasuk pengakuan penuh terhadap hukum adat tanpa batasan, untuk meredakan ketegangan dan menghindari perpecahan.
D
Membentuk tim studi independen untuk mendokumentasikan konflik dan menganalisis dampaknya secara mendalam, kemudian menyosialisasikan pentingnya Bhinneka Tunggal Ika tanpa intervensi langsung dalam penyelesaian konflik.
E
Mendorong inisiatif masyarakat lokal untuk menyelesaikan konflik mereka sendiri melalui mekanisme tradisional, dengan pemerintah bertindak sebagai mediator pasif untuk memastikan proses berjalan adil.
NO. 217
Link Soal
Mekanisme sirkulasi kekuasaan eksekutif berupa pergantian Presiden setiap lima tahun sekali diatur secara tegas dalam UUD 1945 pada...
A
Bab I Pasal 1
B
Bab II Pasal 2
C
Bab III Pasal 4
D
Bab III Pasal 7
E
Bab IV Pasal 18
NO. 218
Link Soal
Pancasila memiliki sifat 'khusus konkret' dalam implementasinya. Hal ini berarti bahwa...
A
Nilai Pancasila diterapkan secara nyata dan dinamis dalam berbagai sektor kehidupan
B
Ilmu pengetahuan tentang Pancasila didasarkan pada riset yang spesifik
C
Pancasila hanya boleh diterapkan di wilayah hukum Indonesia
D
Pancasila adalah hasil adopsi dari nilai-nilai luhur bangsa asing
E
Nilai Pancasila bersifat statis dan tidak dapat diubah pelaksanaannya
NO. 219
Link Soal
Sikap menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak pribadi dalam forum musyawarah merupakan cerminan dari sila...
A
Pertama
B
Kedua
C
Ketiga
D
Keempat
E
Kelima
NO. 220
Link Soal
Dalam struktur kelengkapan DPR RI, komisi yang memiliki lingkup tugas di bidang Kependudukan, Kesehatan, dan Tenaga Kerja adalah...
A
Komisi VII
B
Komisi VIII
C
Komisi IX
D
Komisi X
E
Komisi XI