Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 22. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 211
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip 'checks and balances', Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki wewenang konstitusional untuk...
A
Mengajukan rancangan undang-undang APBN
B
Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden atas usul DPR
C
Mengadili sengketa hasil pemilihan umum
D
Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
E
Mengangkat menteri-menteri negara
NO. 212
Link Soal
Di sebuah kota, muncul kontroversi besar terkait kebijakan pemerintah daerah yang memprioritaskan pembangunan mega proyek pariwisata, mengabaikan keluhan masyarakat adat dan petani lokal yang terdampak langsung. Meskipun proses legislasi kebijakan tersebut telah sesuai prosedur formal, namun partisipasi publik dalam perumusannya sangat minim dan dianggap hanya formalitas. Masyarakat merasa hak-hak mereka diabaikan demi kepentingan investasi. Situasi ini memicu demonstrasi dan gugatan hukum. Bagaimana implikasi peristiwa ini terhadap prinsip kedaulatan rakyat dan peran lembaga negara menurut UUD 1945 sebagai pilar negara?
A
Menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat hanya berlaku dalam pemilihan umum, sedangkan dalam implementasi kebijakan, kekuasaan ada pada pemerintah dan DPR/DPRD sebagai representasi.
B
Membuktikan adanya kegagalan dalam penerapan prinsip 'checks and balances' serta penegakan hak asasi warga negara, yang berpotensi melemahkan legitimasi pemerintah di mata publik.
C
Mengindikasikan bahwa konstitusi Indonesia belum cukup kuat mengatur partisipasi publik yang substansial, sehingga diperlukan amandemen untuk mempertegas mekanisme aspirasi masyarakat.
D
Menegaskan bahwa pembangunan ekonomi adalah prioritas utama, dan dampaknya terhadap masyarakat tertentu harus diterima sebagai konsekuensi logis dari upaya peningkatan kesejahteraan nasional secara keseluruhan.
E
Mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah, sehingga kontrol dari pemerintah pusat perlu diperkuat untuk memastikan konsistensi dan keadilan.
NO. 213
Link Soal
Kata Bhineka Tunggal Ika pertama ditulis dalam kitab Sutasoma, karangan ...
A
Mpu Kanwa
B
Mpu Triguna
C
Mpu Panuluh
D
Mpu Tantular
E
Mpu Prapanca
NO. 214
Link Soal
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terdapat hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di antara jenis peraturan berikut, manakah yang memiliki kedudukan paling rendah?
A
Undang-Undang (UU)
B
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
C
Peraturan Presiden (Perpres)
D
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
E
Undang-Undang Dasar 1945
NO. 215
Link Soal
Berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Asas ini dikenal sebagai...
A
Sentralisasi
B
Dekonsentrasi
C
Tugas Pembantuan
D
Otonomi Khusus
E
Federalisme
NO. 216
Link Soal
Lembaga negara yang memiliki kewenangan mutlak untuk mengadili dan memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum adalah...
A
Komisi Pemilihan Umum
B
Mahkamah Agung
C
Mahkamah Konstitusi
D
Badan Pengawas Pemilu
E
Pengadilan Tata Usaha Negara
NO. 217
Link Soal
Proses amandemen UUD 1945 berlangsung secara bertahap dari tahun 1999 hingga 2002. Perubahan keempat (terakhir) disahkan dalam Sidang Tahunan MPR pada tahun...
A
1999
B
2000
C
2001
D
2002
E
2003
NO. 218
Link Soal
Dalam menjalankan kewenangannya untuk memberikan amnesti dan abolisi, Presiden Republik Indonesia wajib mempertimbangkan nasihat atau pertimbangan dari lembaga negara mana?
A
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
B
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
E
Mahkamah Agung (MA)
NO. 219
Link Soal
Sumber hukum dari perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama kemudian diterima dan diakui oleh masyarakat disebut ....
A
statue
B
custom
C
Jurisprudensi
D
treaty
E
doktrin
NO. 220
Link Soal
Pada Sidang Umum MPR tahun 1999, dilakukan Amandemen Pertama terhadap UUD 1945 untuk membatasi kekuasaan Presiden. Berapa jumlah pasal yang mengalami perubahan pada amandemen pertama tersebut?
A
9 Pasal
B
12 Pasal
C
8 Pasal
D
5 Pasal
E
7 Pasal