PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 22. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 211
Dalam sebuah forum konsultasi publik untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), berbagai elemen masyarakat—mulai dari tokoh adat, pelaku usaha, hingga perwakilan organisasi lingkungan—menyampaikan aspirasi dengan prioritas yang berbeda dan terkadang bertentangan. Tokoh masyarakat senior kemudian mengingatkan bahwa setiap keputusan harus didasari pada pilar filosofis bangsa yang mengajarkan bahwa perbedaan adalah keniscayaan dan sekaligus sumber kekuatan. Jika pemerintah daerah ingin mencapai pembangunan yang inklusif, adil, dan berkesinambungan dengan merangkul seluruh keragaman tersebut, prinsip filosofis 'Bhinneka Tunggal Ika' harus dimaknai sebagai landasan yang...
A
Mengutamakan kepentingan kelompok mayoritas demi efektivitas pengambilan keputusan, karena persatuan identik dengan suara terbanyak.
B
Mengharuskan penyeragaman pandangan dan praktik budaya untuk mencapai stabilitas sosial dan politik.
C
Mendorong masing-masing kelompok untuk hidup berdampingan secara pasif, tanpa intervensi terhadap kepentingan pihak lain.
D
Mewajibkan upaya aktif untuk menyinergikan seluruh perbedaan kepentingan dan identitas demi mewujudkan tujuan nasional yang lebih besar dan inklusif.
E
Membiarkan setiap kelompok berjuang sendiri untuk kepentingan masing-masing, dengan harapan mekanisme pasar akan menciptakan keseimbangan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 212
Manakah di bawah ini yang bukan merupakan bagian dari konsep 'Causa' dalam asal-usul Pancasila sebagai filsafat negara?
A
Causa Materialis
B
Causa Formalis
C
Causa Instrumental
D
Causa Efisien
E
Causa Finalis

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 213
Pancasila dikategorikan sebagai ideologi terbuka, bukan tertutup. Makna mendasar dari 'Ideologi Terbuka' dalam konteks kehidupan berbangsa adalah...
A
Menerima masuknya ideologi liberal secara utuh
B
Mampu berinteraksi secara dinamis dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman
C
Dapat diubah nilai dasarnya setiap ada pergantian kepemimpinan
D
Merupakan gabungan dari berbagai ideologi negara maju
E
Memberikan kebebasan tanpa batas kepada setiap warga negara

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 214
Amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak empat kali. Pada amandemen pertama (tahun 1999), fokus perubahan utama ditujukan untuk membatasi kekuasaan...
A
Legislatif (DPR)
B
Yudikatif (MA)
C
Eksekutif (Presiden)
D
Inspektif (BPK)
E
Konstitutif (MPR)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 215
Segala urusan yang berkaitan dengan keuangan negara diatur secara spesifik dalam UUD 1945 pada...
A
Pasal 23
B
Pasal 26
C
Pasal 27
D
Pasal 28
E
Pasal 29

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 216
Jenis desentralisasi yang difokuskan untuk memberikan ruang bagi daerah dalam mengoptimalkan penggalian berbagai potensi sumber pendanaan daerah disebut...
A
Desentralisasi Administrasi
B
Desentralisasi Politik
C
Desentralisasi Fiskal
D
Desentralisasi Ekonomi
E
Desentralisasi Fungsional

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 217
Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia merupakan hasil rancangan Sultan Hamid II. Namun, dalam prosesnya, lambang tersebut disempurnakan oleh tokoh nasional, yaitu...
A
Sultan Hamid I
B
Mohammad Yamin
C
Ir. Soekarno
D
Sayuti Melik
E
Ahmad Soebardjo

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 218
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kedudukan yang sangat strategis dan kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945. Salah satu indikator utama kekuatan DPR dalam fungsi anggaran (budgeting) adalah...
A
DPR berhak menyusun Rancangan Undang-Undang
B
DPR memiliki hak veto terhadap keputusan Presiden
C
DPR berhak menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
D
DPR dapat membubarkan kabinet menteri
E
DPR mengatur kebijakan moneter secara langsung

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 219
Pancasila dikenal sebagai ideologi terbuka, namun nilai-nilainya disebut tidak bersifat operasional secara langsung. Apa makna dari pernyataan tersebut?
A
Pancasila membutuhkan penjabaran lebih lanjut melalui instrumen hukum agar dapat diterapkan.
B
Pancasila hanya berisi teori yang tidak mungkin dipraktikkan dalam kehidupan nyata.
C
Nilai Pancasila berubah-ubah setiap saat mengikuti tren global.
D
Pancasila bersifat kaku dan tertutup bagi penafsiran baru.
E
Pancasila hanya berlaku bagi penyelenggara negara, bukan rakyat biasa.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 220
Indonesia pernah menerapkan bentuk negara federasi dengan berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Periode berlakunya konstitusi tersebut adalah...
A
18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949
B
27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950
C
17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959
D
5 Juli 1959 sampai tahun 1966
E
11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.