Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 22. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 211
Link Soal
Implikasi dari pencabutan TAP MPR No. II/MPR/1978 tentang P4 adalah...
A
Masyarakat bebas menafsirkan Pancasila semau sendiri
B
Pancasila kehilangan maknanya sebagai ideologi
C
Nilai-nilai dasar Pancasila tetap wajib dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa
D
Pancasila hanya dianggap sebagai sejarah masa lalu
E
Sebagian sila Pancasila tidak lagi berlaku
NO. 212
Link Soal
Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagaimana prinsip Bhinneka Tunggal Ika dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan konflik horizontal antar suku?
A
Membiarkan setiap suku untuk menyelesaikan konflik secara mandiri tanpa campur tangan pemerintah.
B
Memfasilitasi dialog dan upaya rekonsiliasi antar suku yang bersengketa, didampingi oleh pemerintah.
C
Menghapus perbedaan budaya dan tradisi antar suku agar tercipta keseragaman yang absolut.
D
Mendorong pemisahan wilayah geografis berdasarkan suku untuk menghindari potensi konflik.
E
Menggunakan kekuatan militer untuk memaksa penyelesaian konflik antar suku.
NO. 213
Link Soal
Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, asas demokrasi menuntut adanya mekanisme pengambilan keputusan yang bercirikan...
A
Voting atau suara terbanyak sejak awal.
B
Keputusan sepihak dari pimpinan proyek.
C
Musyawarah untuk mencapai mufakat.
D
Mengikuti instruksi negara donor asing.
E
Debat terbuka yang memancing konflik.
NO. 214
Link Soal
DPR memiliki beberapa fungsi utama dalam menjalankan mandat rakyat. Fungsi DPR yang berkaitan dengan kewenangan menyusun rancangan undang-undang disebut...
A
Fungsi Pengawasan
B
Fungsi Legislasi
C
Fungsi Anggaran
D
Hak Interpelasi
E
Hak Amandemen
NO. 215
Link Soal
Apabila terjadi kondisi di mana posisi Wakil Presiden kosong, maka MPR wajib menyelenggarakan sidang pemilihan paling lambat dalam jangka waktu...
A
30 hari sejak kekosongan terjadi
B
90 hari sejak kekosongan terjadi
C
60 hari sejak kekosongan terjadi
D
15 hari sejak kekosongan terjadi
E
120 hari sejak kekosongan terjadi
NO. 216
Link Soal
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan tonggak sejarah kembalinya Indonesia ke UUD 1945. Berikut ini yang merupakan salah satu isi pokok dari dekrit tersebut adalah...
A
Pembubaran Dewan Konstituante
B
Pemberlakuan kembali UUDS 1950
C
Pembubaran Partai Komunis Indonesia
D
Pelaksanaan Pemilihan Umum dipercepat
E
Pembentukan Kabinet Ampera
NO. 217
Link Soal
ASEAN dibentuk dengan tujuan-tujuan strategis bagi kawasan. Di bawah ini yang BUKAN merupakan tujuan pokok dari berdirinya ASEAN adalah...
A
Mempererat persaudaraan dan kesepahaman antarnegara se-Asia Tenggara
B
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pasar bersama dan proyek kolektif
C
Mendorong kerja sama sosial budaya melalui pertukaran aset kebudayaan
D
Menjunjung tinggi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)
E
Memfasilitasi proses ekstradisi antarnegara anggota
NO. 218
Link Soal
Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah diberikan hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri melalui konsep Otonomi Daerah. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mendefinisikan esensi dari Otonomi Daerah?
A
Kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan sepenuhnya kepada gubernur.
B
Hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
C
Pemusatan kekuasaan administrasi di ibu kota provinsi untuk efisiensi anggaran.
D
Penyerahan wewenang mutlak dari presiden kepada bupati/walikota tanpa pengawasan.
E
Kewajiban daerah untuk menyetorkan seluruh pendapatan asli daerah ke kas negara.
NO. 219
Link Soal
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki sejumlah hak untuk menjalankan fungsinya. Hak DPR yang secara spesifik berupa kewenangan untuk mengajukan anjuran, saran, atau usulan kepada pemerintah (Presiden) disebut...
A
Hak Angket
B
Hak Interpelasi
C
Hak Petisi
D
Hak Imunitas
E
Hak Budget
NO. 220
Link Soal
Hukum yang menitikberatkan pada pengaturan hubungan antara sesama manusia atau kepentingan perseorangan, seperti hukum perdata dan hukum dagang, diklasifikasikan sebagai...
A
Hukum Pidana
B
Hukum Publik
C
Hukum Tata Negara
D
Hukum Administrasi Negara
E
Hukum Privat