Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 22. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 211
Link Soal
Ditinjau dari falsafah Pancasila, berikut ini yang BUKAN merupakan latar belakang munculnya konsep Wawasan Nusantara adalah...
A
Penerapan Hak Asasi Manusia
B
Pengambilan keputusan melalui musyawarah
C
Kemerdekaan sebagai hasil perjuangan fisik semata
D
Mengutamakan kepentingan umum di atas golongan
E
Memberi kesempatan beribadah sesuai agama masing-masing
NO. 212
Link Soal
Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki dimensi realitas. Apa yang dimaksud dengan dimensi realitas dalam konteks ini?
A
Bahwa ideologi mengandung cita-cita masa depan yang utopis
B
Bahwa nilai-nilai dasar ideologi harus mencerminkan kenyataan yang hidup, berakar, dan berkembang dalam sejarah masyarakatnya
C
Bahwa ideologi memiliki fleksibilitas untuk mengikuti perkembangan zaman secara mutlak
D
Bahwa nilai-nilai Pancasila hanya berlaku dalam tataran praktis saja
E
Bahwa Pancasila bersifat kaku dan tidak bisa menyesuaikan diri dengan realitas
NO. 213
Link Soal
Pada masa Orde Baru, penegasan kembali mengenai landasan pokok politik luar negeri Republik Indonesia didasarkan pada ketetapan MPR nomor berapa?
A
TAP MPRS No. XI/MPRS/1966
B
TAP MPRS No. XLIV/MPRS/1968
C
TAP MPRS No. XII/MPRS/1966
D
TAP MPRS No. XLVI/MPRS/1966
E
TAP MPRS No. XXI/MPRS/1966
NO. 214
Link Soal
Setelah melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan negara, BPK berkewajiban menyerahkan laporan hasil pemeriksaannya kepada lembaga perwakilan rakyat sesuai tingkat kewenangannya. Lembaga-lembaga tersebut adalah...
A
MPR, DPR, dan DPD
B
Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat
C
Menteri Keuangan, DPR, dan DPRD
D
DPR, DPD, dan DPRD
E
Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan
NO. 215
Link Soal
Setiap tahun, pemerintah daerah menyusun rencana keuangannya dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Secara hukum, APBD ditetapkan melalui produk hukum berupa...
A
Keputusan Gubernur/Bupati
B
Instruksi Presiden
C
Peraturan Daerah (Perda)
D
Peraturan Menteri Dalam Negeri
E
Undang-Undang (UU)
NO. 216
Link Soal
Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki status khusus dalam NKRI sejak awal kemerdekaan. Landasan historis utama yang menjadikan Yogyakarta sebagai bagian integral dari Republik Indonesia adalah...
A
Fakta bahwa Yogyakarta merupakan bekas ibukota kerajaan Mataram Islam
B
Kemenangan militer rakyat Yogyakarta mengusir penjajah
C
Amanat Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada 5 September 1945
D
Kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar
E
Letak geografis Yogyakarta yang strategis di tengah pulau Jawa
NO. 217
Link Soal
Bab III dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian yang sangat krusial karena mengatur tentang fungsi eksekutif tertinggi. Bab ini menjelaskan mengenai...
A
Majelis Permusyawaratan Rakyat
B
Kekuasaan Pemerintahan Negara (Presiden)
C
Kementerian Negara
D
Pemerintah Daerah
E
Dewan Perwakilan Rakyat
NO. 218
Link Soal
Peristiwa hukum yang menandai kembalinya Indonesia ke UUD 1945 setelah kegagalan Konstituante adalah pembacaan Dekrit Presiden pada...
A
30 Mei 1949
B
1 Juni 1949
C
5 Juli 1949
D
5 Juni 1959
E
5 Juli 1959
NO. 219
Link Soal
Negara X menerapkan aturan bahwa siapapun yang lahir di wilayahnya akan otomatis menjadi warga negaranya, namun Negara Y menerapkan aturan berdasarkan asal usul orang tua. Jika kita berbicara tentang asas Ius Sanguinis, maka fokus utamanya adalah...
A
Tempat kelahiran seseorang
B
Pertalian darah atau keturunan
C
Status pernikahan orang tua
D
Permohonan kepada menteri kehakiman
E
Lama menetap di suatu negara
NO. 220
Link Soal
Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan yang bersifat final dan mengikat. Salah satu kewenangan tersebut berkaitan dengan keberadaan partai politik di Indonesia, yaitu...
A
Mengawasi dana kampanye partai politik
B
Membubarkan partai politik
C
Menggabungkan partai politik (fusi)
D
Menunjuk ketua umum partai politik
E
Menyelesaikan sengketa internal pengurus partai