Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 23. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 221
Link Soal
Berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan pelantikan serta pemberhentian Presiden adalah...
A
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
B
KY (Komisi Yudisial)
C
MK (Mahkamah Konstitusi)
D
MA (Mahkamah Agung)
E
MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
NO. 222
Link Soal
Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila memiliki fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia sebagai...
A
Sumber hukum tertinggi dalam tata urutan perundangan
B
Kompas atau pedoman dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa
C
Ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain
D
Aturan dasar yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan
E
Ideologi tertutup yang harus ditaati secara mutlak
NO. 223
Link Soal
Penyelenggaraan evaluasi pendidikan berskala nasional (seperti EBTANAS atau Ujian Nasional) memiliki tujuan strategis dalam pembangunan sektor pendidikan, terutama sebagai upaya untuk...
A
Pengendalian mutu pendidikan secara nasional
B
Penghematan anggaran pendidikan daerah
C
Sentralisasi kurikulum sekolah
D
Pengurangan jumlah tenaga pengajar
E
Peningkatan biaya operasional sekolah
NO. 224
Link Soal
Letak geografis Indonesia yang strategis melahirkan kemajemukan suku dan budaya. Sikap yang paling tepat dalam memandang keberagaman tersebut sesuai semboyan negara adalah menjadikannya sebagai...
A
Potensi konflik yang harus diredam dengan kekuatan militer
B
Alat tawar menawar politik dengan negara luar
C
Kekayaan budaya nasional yang patut disyukuri
D
Pemicu persaingan antar daerah untuk menjadi yang terbaik
E
Hambatan dalam mewujudkan keseragaman hukum
NO. 225
Link Soal
Sebelum adanya UU khusus, tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi diatur sementara dalam UUD 1945 pada bagian...
A
Aturan Peralihan Pasal I
B
Aturan Peralihan Pasal II
C
Aturan Peralihan Pasal III
D
Aturan Peralihan Pasal IV
E
Aturan Peralihan Pasal V
NO. 226
Link Soal
Pembukaan UUD 1945 alinea keempat memiliki kaitan yang sangat erat (organik) dengan batang tubuh karena mengandung sendi-sendi utama negara. Berikut ini adalah sendi-sendi tersebut, kecuali...
A
Status Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan konstitusi.
B
Republik sebagai bentuk pemerintahan resmi negara Indonesia.
C
Penetapan Presiden secara mutlak sebagai satu-satunya kepala pemerintahan tanpa pengawasan.
D
Dasar negara Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila.
E
Tujuan utama pembentukan pemerintahan negara Indonesia.
NO. 227
Link Soal
Sebagai konstitusi tertulis, UUD 1945 memiliki berbagai kedudukan dan fungsi vital dalam kehidupan berbangsa. Manakah di antara pernyataan berikut yang BUKAN merupakan fungsi normatif dari UUD 1945?
A
Mengikat seluruh lapisan masyarakat dan penyelenggara negara
B
Memuat aturan-aturan dasar bernegara
C
Berfungsi sebagai hukum tertinggi
D
Menyesuaikan dengan realitas kebutuhan masyarakat sesaat
E
Berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum
NO. 228
Link Soal
Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa kewenangan hukum. Manakah di bawah ini yang BUKAN merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi?
A
Memutuskan sengketa kewenangan antarlembaga negara yang diberikan oleh UUD
B
Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji UU terhadap UUD
C
Memutuskan pembubaran organisasi partai politik
D
Menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim
E
Memutuskan perselisihan mengenai hasil pemilihan umum
NO. 229
Link Soal
Setiap tahunnya, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila sebagai bentuk refleksi atas ideologi negara. Kapankah peringatan tersebut dilaksanakan?
A
18 Agustus
B
1 September
C
30 September
D
1 Oktober
E
31 Oktober
NO. 230
Link Soal
Sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat beberapa kali perubahan konstitusi. Urutan periodisasi konstitusi yang benar sejak kemerdekaan hingga saat ini adalah...
A
UUD 1945 - Konstitusi RIS - UUDS 1950 - UUD 1945 (Pra Orba/Orba) - UUD 1945 Amandemen
B
Konstitusi RIS - UUDS 1950 - UUD 1945 Pra Orba - UUD Orba - UUD Amandemen
C
UUD Amandemen - Konstitusi RIS - UUDS 1950 - UUD Orba - UUD 1945 Amandemen
D
UUD 1945 Pra Orba - Konstitusi RIS - UUD Amandemen - UUD Orba - UUD 1945
E
UUD 1945 - UUD Orba - UUD 1945 Pra Orba - UUD Amandemen - UUD 1945