Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 23. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 221
Link Soal
Selain menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, hasil penting dari sidang pertama PPKI pada 18 Agustus 1945 adalah...
A
Pembubaran panitia sembilan
B
Pengesahan susunan kabinet pertama
C
Pemilihan penanggungjawab dasar negara
D
Pembubaran PPKI secara resmi
E
Memilih serta menetapkan Presiden dan Wakil Presiden
NO. 222
Link Soal
Di era digital, penyebaran informasi palsu (hoax) dan ujaran kebencian (hate speech) melalui media sosial semakin marak, mengancam kohesi sosial dan stabilitas nasional. Menanggapi situasi ini, sebagian masyarakat mendesak pemerintah untuk memperketat regulasi dan penindakan hukum terhadap pelaku, bahkan dengan mengorbankan sebagian aspek kebebasan berekspresi. Berdasarkan pemahaman Anda mengenai Pilar Negara, khususnya Pancasila sebagai dasar negara dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi, bagaimana seharusnya pemerintah bersikap secara proporsional dalam menghadapi dilema antara penegakan hukum untuk menjaga persatuan dan kesatuan, serta perlindungan hak asasi manusia terkait kebebasan berekspresi?
A
Mengedepankan penindakan hukum secara represif terhadap semua bentuk ekspresi yang berpotensi menimbulkan perpecahan, dengan alasan stabilitas nasional adalah prioritas utama sesuai semangat persatuan dalam Pancasila, meskipun berisiko melanggar hak asasi individu.
B
Membiarkan masyarakat berinteraksi secara bebas di media sosial tanpa campur tangan pemerintah, dengan keyakinan bahwa kebebasan berekspresi adalah mutlak dan akan menumbuhkan kedewasaan berdemokrasi, sesuai Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945.
C
Menegakkan hukum secara adil dan selektif terhadap penyebar hoax dan ujaran kebencian yang terbukti melanggar undang-undang, seraya secara konsisten mengedukasi masyarakat tentang literasi digital dan etika bermedia sosial, serta memastikan kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab tetap terjamin sesuai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
D
Memberlakukan sensor ketat terhadap seluruh konten media sosial dan membatasi akses informasi untuk mencegah penyebaran hoax dan ujaran kebencian, karena NKRI adalah harga mati yang harus dijaga dengan cara apapun, sejalan dengan semangat UUD NRI Tahun 1945.
E
Fokus hanya pada pembentukan regulasi yang lebih tegas untuk media sosial, tanpa perlu melibatkan aspek edukasi masyarakat, karena penegakan hukum yang kuat sudah cukup untuk menyelesaikan masalah ini sesuai dengan prinsip negara hukum.
NO. 223
Link Soal
Dalam konteks otonomi daerah, sebuah pemerintah provinsi ingin mengeluarkan peraturan daerah (Perda) yang bertujuan untuk mengatur kehidupan sosial dan ekonomi masyarakatnya secara lebih spesifik. Namun, beberapa pasal dalam Perda tersebut berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas tertentu dan mengabaikan prinsip kesetaraan yang dijamin oleh konstitusi. Jika Anda adalah seorang pejabat negara yang bertugas mengawasi implementasi kebijakan daerah, tindakan mana yang paling tepat dan paling selaras dengan prinsip-prinsip Pilar Negara?
A
Segera membatalkan Perda tersebut tanpa diskusi, karena jelas bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila.
B
Meminta pemerintah provinsi untuk meninjau ulang dan merevisi pasal-pasal yang diskriminatif agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka NKRI.
C
Mengizinkan Perda tersebut berlaku dengan alasan otonomi daerah harus dihormati sepenuhnya, namun dengan catatan akan diawasi ketat.
D
Meneruskan Perda tersebut ke Mahkamah Agung untuk diuji materi tanpa ada upaya dialog atau revisi di tingkat daerah terlebih dahulu.
E
Membentuk tim kajian independen untuk mengevaluasi dampak Perda tersebut sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.
NO. 224
Link Soal
Wewenang Presiden untuk memberikan hak grasi dan rehabilitasi harus dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan dari lembaga...
A
Mahkamah Konstitusi
B
Komisi Yudisial
C
Dewan Perwakilan Rakyat
D
Mahkamah Agung
E
Menteri Hukum dan HAM
NO. 225
Link Soal
Masyarakat Indonesia dikenal beragam suku, agama, bahasa, dan budaya, namun bersatu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Di antara dampak positif dari keberagaman ini adalah ...
A
Mendorong semangat untuk meraih tujuan bersama.
B
Memicu munculnya sikap yang menonjolkan sentimen kedaerahan.
C
Meningkatkan potensi instabilitas keamanan nasional.
D
Menimbulkan kompetisi tidak sehat antar kelompok.
E
Mendorong ketidakstabilan sosial dan ekonomi.
NO. 226
Link Soal
Sepanjang masa kerjanya, tercatat berapa kalikah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menyelenggarakan sidang resmi?
A
1 kali
B
2 kali
C
3 kali
D
4 kali
E
5 kali
NO. 227
Link Soal
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjalankan tugas dalam memeriksa dan mengawasi keuangan negara. Ditinjau dari sifat kegiatannya, fungsi ini dikategorikan sebagai fungsi...
A
Legislatif
B
Yudikatif
C
Eksekutif
D
Rekomendatif
E
Operatif
NO. 228
Link Soal
UUD 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran. Lembaga negara yang berfungsi sebagai representasi rakyat untuk menampung dan menyalurkan aspirasi tersebut dalam pembentukan undang-undang adalah...
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
C
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
D
Mahkamah Konstitusi (MK)
E
Ombudsman Republik Indonesia
NO. 229
Link Soal
Sirkulasi kepemimpinan nasional (Presiden dan Wakil Presiden) dilakukan secara periodik setiap lima tahun sekali. Hal ini diatur dalam UUD 1945 pada...
A
Bab III Pasal 4 ayat (1)
B
Bab III Pasal 7
C
Bab I Pasal 1 ayat (2)
D
Bab IV Pasal 18
E
Bab II Pasal 2 ayat (2)
NO. 230
Link Soal
Dalam sistem kewarganegaraan dikenal istilah 'Stelsel Aktif'. Syarat utama bagi seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan melalui stelsel ini adalah...
A
Menunggu pemberian negara secara otomatis
B
Memiliki garis keturunan langsung dari penduduk asli
C
Melakukan tindakan hukum aktif (berinisiatif mengajukan permohonan)
D
Menolak kewarganegaraan yang diberikan negara lain
E
Telah menetap minimal 20 tahun berturut-turut