PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 23. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 221
Pokok pikiran pertama dalam Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa 'Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan'. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari Pancasila sila ke...
A
Pertama
B
Kedua
C
Ketiga
D
Keempat
E
Kelima

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 222
Dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, fungsi utama Pancasila adalah sebagai...
A
Dasar Negara
B
Satu-satunya pedoman beragama
C
Hukum tertulis yang paling detail
D
Simbol seremonial kenegaraan
E
Ideologi kelompok mayoritas

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 223
Dalam sejarah perumusan dasar negara, siapakah figur yang pertama kali memberikan saran agar frasa Bhinneka Tunggal Ika dijadikan sebagai semboyan resmi negara?
A
Ir. Soekarno
B
Drs. Mohammad Hatta
C
Sultan Hamid I
D
Sultan Hamid II
E
Muhammad Yamin

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 224
Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak untuk melakukan investigasi atau penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap penting dan berdampak luas. Hak ini disebut...
A
Hak Interpelasi
B
Hak Angket
C
Hak Menyatakan Pendapat
D
Hak Imunitas
E
Hak Budget

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 225
Dalam sistem kewarganegaraan, seseorang yang status warga negaranya ditentukan berdasarkan garis keturunan atau pertalian darah mengikuti asas...
A
Ius Soli
B
Stelsel Aktif
C
Bipatride
D
Ius Sanguinis
E
Apatride

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 226
Wawasan Nusantara mencerminkan cara pandang bangsa Indonesia yang memprioritaskan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa. Sebagai wawasan pembangunan, hal ini memiliki makna...
A
Landasan konsepsi ketahanan nasional
B
Mengutamakan persatuan dalam pembangunan segenap aspek kehidupan
C
Pedoman pertahanan dan keamanan semesta
D
Kesatuan kewilayahan yang utuh
E
Wawasan kewilayahan internasional

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 227
Meskipun dinamika ketatanegaraan Indonesia terus berubah seiring waktu, terdapat satu hal prinsipil yang disepakati untuk tidak akan pernah diubah, yaitu...
A
Sistem kepartaian
B
Mekanisme pemilihan presiden
C
Bentuk Negara Kesatuan
D
Struktur lembaga tinggi negara
E
Sistem birokrasi pemerintahan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 228
Sebuah provinsi di Indonesia menghadapi konflik horizontal yang semakin memanas antara kelompok masyarakat adat yang berpegang teguh pada hukum adat mereka dan kelompok masyarakat pendatang yang menuntut penegakan hukum positif nasional secara mutlak. Kondisi ini menyebabkan stagnasi pembangunan, polarisasi sosial, dan bahkan ancaman disintegrasi. Dalam konteks implementasi Pilar Negara, pendekatan strategis manakah yang paling tepat untuk pemerintah pusat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut?
A
Menegakkan supremasi hukum positif nasional secara tegas di seluruh wilayah tanpa kompromi, dengan mengerahkan aparat keamanan untuk menjamin ketertiban dan kepatuhan.
B
Mengadakan dialog intensif yang melibatkan semua pihak, fasilitasi musyawarah untuk mencapai konsensus, serta melakukan harmonisasi hukum adat dengan hukum nasional, dengan tetap menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara.
C
Memberikan otonomi khusus yang sangat luas kepada provinsi tersebut, termasuk pengakuan penuh terhadap hukum adat tanpa batasan, untuk meredakan ketegangan dan menghindari perpecahan.
D
Membentuk tim studi independen untuk mendokumentasikan konflik dan menganalisis dampaknya secara mendalam, kemudian menyosialisasikan pentingnya Bhinneka Tunggal Ika tanpa intervensi langsung dalam penyelesaian konflik.
E
Mendorong inisiatif masyarakat lokal untuk menyelesaikan konflik mereka sendiri melalui mekanisme tradisional, dengan pemerintah bertindak sebagai mediator pasif untuk memastikan proses berjalan adil.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 229
Pancasila dipandang sebagai paradigma pembangunan nasional. Pernyataan yang paling tepat menggambarkan makna dari kedudukan tersebut adalah...
A
Pembangunan nasional boleh mengesampingkan nilai Pancasila demi percepatan ekonomi
B
Segala aspek pembangunan di Indonesia harus menjadikan nilai dasar Pancasila sebagai landasan normatif dan kerangka acuan
C
Nilai Pancasila hanya berfungsi sebagai simbol formalitas dalam laporan pembangunan
D
Pembangunan dilaksanakan hanya dengan mengacu pada satu sila yang dianggap paling menguntungkan
E
Pelaksanaan pembangunan sepenuhnya diserahkan kepada nilai-nilai instrumental tanpa merujuk nilai dasar

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 230
Hukum dasar tertulis (UUD) dan tidak tertulis di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan cita-cita hukum dasar negara (Staatsfundamentalnorm). Di manakah letak rangkuman cita-cita hukum dasar tersebut?
A
Dalam pasal-pasal batang tubuh UUD 1945
B
Dalam Empat Pokok Pikiran pada Pembukaan UUD 1945
C
Dalam pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus
D
Dalam Ketetapan MPR yang mengatur hierarki perundang-undangan
E
Dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.