Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 23. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 221
Link Soal
Berikut ini merupakan contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Sila Pertama Pancasila, yaitu...
A
Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa
B
Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan
C
Tidak memaksakan keyakinan agama atau kepercayaan tertentu kepada orang lain
D
Menghormati hak asasi manusia dalam setiap pergaulan sehari-hari
E
Menghindari pola hidup mewah dan perilaku boros dalam masyarakat
NO. 222
Link Soal
Terdapat perbedaan fundamental dalam naskah Piagam Jakarta dibandingkan dengan Pembukaan UUD 1945 yang akhirnya disahkan. Perbedaan utama tersebut terletak pada...
A
Pengaturan mengenai bentuk negara kesatuan
B
Tujuan nasional perlindungan segenap tumpah darah
C
Rumusan dasar negara yang mencantumkan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya
D
Pernyataan mengenai berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa
E
Landasan kedaulatan yang berada di tangan rakyat
NO. 223
Link Soal
Negara manakah yang dikenal menerapkan sistem pemerintahan referendum di mana pelaksanaan pemerintahan diawasi langsung oleh rakyatnya?
A
Swiss
B
Inggris
C
Italia
D
Belanda
E
Belgia
NO. 224
Link Soal
Salah satu arah kebijakan pembangunan hukum di Indonesia adalah menegakkan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum. Langkah konkret yang paling relevan untuk mendukung kebijakan ini adalah...
A
Memperbanyak jumlah penjara di setiap kabupaten
B
Menyempurnakan sarana dan prasarana peradilan yang memadai
C
Meningkatkan gaji aparat penegak hukum secara drastis
D
Membuat hukum yang sangat keras dan menakutkan
E
Membatasi hak masyarakat untuk mengajukan banding
NO. 225
Link Soal
Agar usul mengenai perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dapat secara resmi dimasukkan ke dalam agenda sidang MPR, maka usulan tersebut harus diajukan oleh setidaknya...
A
Setengah dari total anggota DPR
B
Satu per tiga dari total anggota MPR
C
Dua per tiga dari anggota DPR
D
Tiga per empat dari anggota MPR
E
Satu per empat dari anggota DPR
NO. 226
Link Soal
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara. Kepada siapakah hasil pemeriksaan BPK diserahkan?
A
Presiden dan Wakil Presiden
B
KPK dan Kejaksaan
C
DPR, DPD, dan DPRD
D
Menteri Keuangan
E
Mahkamah Agung
NO. 227
Link Soal
Berdasarkan sila kelima Pancasila dan UUD 1945, bagaimanakah seharusnya distribusi bantuan sosial dilakukan saat terjadi krisis ekonomi untuk mencerminkan keadilan sosial?
A
Mengutamakan bantuan bagi kelompok masyarakat ekonomi tinggi.
B
Mengalokasikan bantuan sosial hanya di daerah perkotaan.
C
Menyediakan bantuan sosial yang merata bagi semua lapisan masyarakat yang terdampak krisis.
D
Membatasi bantuan sosial hanya untuk kelompok masyarakat yang produktif.
E
Memberikan bantuan hanya kepada masyarakat yang sudah berpenghasilan.
NO. 228
Link Soal
Sila kedua Pancasila, 'Kemanusiaan yang adil dan beradab', digambarkan dalam perisai burung Garuda dengan simbol...
A
Bintang emas
B
Rantai
C
Pohon beringin
D
Kepala banteng
E
Padi dan kapas
NO. 229
Link Soal
Pengiriman Kontingen Garuda (KONGA) sebagai pasukan perdamaian PBB merupakan wujud pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan pada...
A
Keinginan untuk menjadi pemimpin negara Asia-Afrika
B
Pakta pertahanan militer dengan negara-negara blok Barat
C
Komitmen mendukung keputusan Dewan Keamanan PBB demi ketertiban dunia
D
Solidaritas sesama negara berpenduduk mayoritas Muslim
E
Upaya menandingi kekuatan militer negara tetangga
NO. 230
Link Soal
Letak geografis Indonesia yang strategis melahirkan kemajemukan suku dan budaya. Sikap yang paling tepat dalam memandang keberagaman tersebut sesuai semboyan negara adalah menjadikannya sebagai...
A
Potensi konflik yang harus diredam dengan kekuatan militer
B
Alat tawar menawar politik dengan negara luar
C
Kekayaan budaya nasional yang patut disyukuri
D
Pemicu persaingan antar daerah untuk menjadi yang terbaik
E
Hambatan dalam mewujudkan keseragaman hukum