Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 23. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 221
Link Soal
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjalankan tugas dalam memeriksa dan mengawasi keuangan negara. Ditinjau dari sifat kegiatannya, fungsi ini dikategorikan sebagai fungsi...
A
Legislatif
B
Yudikatif
C
Eksekutif
D
Rekomendatif
E
Operatif
NO. 222
Link Soal
Berbeda dengan grasi, pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden harus didasarkan pada pertimbangan dari...
A
Dewan Perwakilan Rakyat
B
Mahkamah Agung
C
Mahkamah Konstitusi
D
Kejaksaan Agung
E
Menteri Dalam Negeri
NO. 223
Link Soal
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28H Ayat 1, setiap warga negara memiliki hak-hak dasar untuk kehidupan yang layak. Di antara pilihan berikut, manakah yang TIDAK termasuk dalam cakupan hak yang diatur pada ayat tersebut?
A
Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin
B
Hak untuk bertempat tinggal
C
Hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
D
Hak atas jaminan sosial
E
Hak memperoleh pelayanan kesehatan
NO. 224
Link Soal
Definisi warga negara Indonesia diatur secara tegas dalam UUD 1945. Berdasarkan Pasal 26 Ayat (1), yang dimaksud dengan warga negara adalah...
A
Semua orang yang tinggal di wilayah Indonesia
B
Orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang
C
Penduduk asli pribumi yang telah dewasa
D
Orang asing yang telah menetap minimal 5 tahun berturut-turut
E
Mereka yang memiliki bukti kelahiran di tanah air Indonesia
NO. 225
Link Soal
Kementerian Agama memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dalam rangka membantu presiden. Praktik ketatanegaraan ini merupakan manifestasi paham konstitusionalisme di NKRI, yang utamanya ditunjukkan dengan adanya upaya ....
A
Pewujudan pertanggungjawaban presiden dalam melindungi masyarakat
B
Pengaturan bidang keagamaan tertentu melalui sistem demokrasi
C
Penjaminan hak-hak warga negara dalam menjalankan kegiatan keagamaan
D
Penegasan kewenangan presiden dalam mengatur urusan agama warga negaranya
E
Pembatasan kekuasaan pemerintah terhadap aktivitas ibadah warga negara
NO. 226
Link Soal
BPUPKI memiliki peran yang sangat menentukan dalam merumuskan Pancasila sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam tinjauan asal-usul Pancasila, peran BPUPKI ini disebut sebagai...
A
Causa Normatif
B
Causa Materialis
C
Causa Formatif
D
Causa Efisien
E
Causa Formalis
NO. 227
Link Soal
Berdasarkan UUD 1945 pasal 55 ayat (1), anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai ....
A
Pengusaha dan pemilik waralaba
B
Hakim dan badan peradilan
C
Pedagang
D
Penyedia jasa dan barang
E
Pengajar/dosen
NO. 228
Link Soal
Dalam UUD 1945, terdapat pasal yang secara khusus mengatur mekanisme atau tata cara perubahan (amandemen) Undang-Undang Dasar itu sendiri. Ketentuan tersebut termuat dalam...
A
Pasal 33
B
Pasal 34
C
Pasal 35
D
Pasal 36
E
Pasal 37
NO. 229
Link Soal
Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna bahwa...
A
Pancasila hanya sebagai simbol negara dalam upacara
B
Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia
C
Pancasila dapat diubah sewaktu-waktu sesuai selera pemimpin
D
Pancasila hanya berlaku bagi golongan tertentu saja
E
Pancasila adalah alat politik untuk mempertahankan kekuasaan
NO. 230
Link Soal
Di era digital, penyebaran informasi palsu (hoax) dan ujaran kebencian (hate speech) melalui media sosial semakin marak, mengancam kohesi sosial dan stabilitas nasional. Menanggapi situasi ini, sebagian masyarakat mendesak pemerintah untuk memperketat regulasi dan penindakan hukum terhadap pelaku, bahkan dengan mengorbankan sebagian aspek kebebasan berekspresi. Berdasarkan pemahaman Anda mengenai Pilar Negara, khususnya Pancasila sebagai dasar negara dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi, bagaimana seharusnya pemerintah bersikap secara proporsional dalam menghadapi dilema antara penegakan hukum untuk menjaga persatuan dan kesatuan, serta perlindungan hak asasi manusia terkait kebebasan berekspresi?
A
Mengedepankan penindakan hukum secara represif terhadap semua bentuk ekspresi yang berpotensi menimbulkan perpecahan, dengan alasan stabilitas nasional adalah prioritas utama sesuai semangat persatuan dalam Pancasila, meskipun berisiko melanggar hak asasi individu.
B
Membiarkan masyarakat berinteraksi secara bebas di media sosial tanpa campur tangan pemerintah, dengan keyakinan bahwa kebebasan berekspresi adalah mutlak dan akan menumbuhkan kedewasaan berdemokrasi, sesuai Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945.
C
Menegakkan hukum secara adil dan selektif terhadap penyebar hoax dan ujaran kebencian yang terbukti melanggar undang-undang, seraya secara konsisten mengedukasi masyarakat tentang literasi digital dan etika bermedia sosial, serta memastikan kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab tetap terjamin sesuai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
D
Memberlakukan sensor ketat terhadap seluruh konten media sosial dan membatasi akses informasi untuk mencegah penyebaran hoax dan ujaran kebencian, karena NKRI adalah harga mati yang harus dijaga dengan cara apapun, sejalan dengan semangat UUD NRI Tahun 1945.
E
Fokus hanya pada pembentukan regulasi yang lebih tegas untuk media sosial, tanpa perlu melibatkan aspek edukasi masyarakat, karena penegakan hukum yang kuat sudah cukup untuk menyelesaikan masalah ini sesuai dengan prinsip negara hukum.