Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 24. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 231
Link Soal
Dalam konsepsi Wawasan Nusantara, kepulauan Indonesia dipandang sebagai satu kesatuan politik yang utuh. Di antara pilihan berikut, manakah yang TIDAK termasuk dalam pemaknaan perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik?
A
Kebulatan wilayah nasional beserta kekayaannya adalah modal dan milik bersama bangsa.
B
Bangsa Indonesia yang majemuk harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat secara luas.
C
Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi yang mengarahkan bangsa menuju tujuannya.
D
Seluruh kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional.
E
Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragamnya menggambarkan kekayaan budaya bangsa.
NO. 232
Link Soal
Prinsip hukum yang menegaskan bahwa sebuah tindakan hanya bisa dipidana apabila didasarkan pada aturan perundang-undangan pidana yang sudah eksis sebelumnya adalah...
A
Lex Superior Derogat Legi Inferiori
B
Asas Legalitas
C
Asas Non-Retroaktif
D
Lex Posterior Derogat Legi Priori
E
Lex Specialis Derogat Legi Generali
NO. 233
Link Soal
Di sebuah kota, muncul kontroversi besar terkait kebijakan pemerintah daerah yang memprioritaskan pembangunan mega proyek pariwisata, mengabaikan keluhan masyarakat adat dan petani lokal yang terdampak langsung. Meskipun proses legislasi kebijakan tersebut telah sesuai prosedur formal, namun partisipasi publik dalam perumusannya sangat minim dan dianggap hanya formalitas. Masyarakat merasa hak-hak mereka diabaikan demi kepentingan investasi. Situasi ini memicu demonstrasi dan gugatan hukum. Bagaimana implikasi peristiwa ini terhadap prinsip kedaulatan rakyat dan peran lembaga negara menurut UUD 1945 sebagai pilar negara?
A
Menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat hanya berlaku dalam pemilihan umum, sedangkan dalam implementasi kebijakan, kekuasaan ada pada pemerintah dan DPR/DPRD sebagai representasi.
B
Membuktikan adanya kegagalan dalam penerapan prinsip 'checks and balances' serta penegakan hak asasi warga negara, yang berpotensi melemahkan legitimasi pemerintah di mata publik.
C
Mengindikasikan bahwa konstitusi Indonesia belum cukup kuat mengatur partisipasi publik yang substansial, sehingga diperlukan amandemen untuk mempertegas mekanisme aspirasi masyarakat.
D
Menegaskan bahwa pembangunan ekonomi adalah prioritas utama, dan dampaknya terhadap masyarakat tertentu harus diterima sebagai konsekuensi logis dari upaya peningkatan kesejahteraan nasional secara keseluruhan.
E
Mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah, sehingga kontrol dari pemerintah pusat perlu diperkuat untuk memastikan konsistensi dan keadilan.
NO. 234
Link Soal
Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sering dihadapkan pada dinamika antara kearifan lokal dan norma hukum positif. Di suatu wilayah, terdapat praktik adat yang mewajibkan seluruh transaksi kepemilikan tanah melalui persetujuan dewan adat, bahkan untuk warga yang secara hukum telah memiliki sertifikat hak milik. Praktik ini dinilai menghambat investasi dan mobilitas ekonomi, serta berpotensi diskriminatif terhadap pendatang. Dalam konteks pemahaman Pilar Negara, pendekatan manakah yang paling tepat untuk mengatasi dilema ini agar keadilan sosial terwujud sekaligus menghormati keberadaan hukum adat?
A
Mempertahankan sepenuhnya hukum adat demi menjaga identitas dan kearifan lokal, sekalipun menimbulkan friksi dengan hukum nasional.
B
Menegakkan secara mutlak hukum nasional tentang kepemilikan tanah tanpa mempertimbangkan sedikitpun aspek hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut.
C
Melakukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, dengan menempatkan Pancasila sebagai filter dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai payung hukum tertinggi, guna mencapai keadilan sosial yang berkeadilan.
D
Menginisiasi forum dialog antara pemerintah daerah, masyarakat adat, dan pihak terkait untuk mencari solusi tanpa intervensi hukum dari pemerintah pusat.
E
Meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan semua peraturan adat yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara langsung.
NO. 235
Link Soal
Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, muncul berbagai ideologi transnasional yang berpotensi mengikis nilai-nilai Pancasila dan persatuan bangsa. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), Anda menemukan adanya kelompok masyarakat di lingkungan kerja Anda yang secara terbuka menyebarkan narasi-narasi yang meragukan relevansi Pancasila sebagai dasar negara dan mencoba mempromosikan ideologi lain yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
Tindakan paling strategis dan berlandaskan pada pemahaman Pilar Negara yang seharusnya Anda ambil adalah:
A
Melaporkan kelompok tersebut kepada pihak berwajib dan menjaga jarak dari mereka agar tidak terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum.
B
Mengadakan dialog terbuka dengan perwakilan kelompok tersebut untuk memahami sudut pandang mereka, sambil secara persuasif menjelaskan kembali nilai-nilai Pancasila dan urgensi NKRI.
C
Menggalang dukungan dari rekan-rekan kerja dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama melakukan kontra-narasi melalui media sosial dan forum diskusi publik secara massif.
D
Berinisiatif mengorganisir program edukasi dan sosialisasi kebangsaan secara masif di lingkungan kerja dan masyarakat sekitar, dengan fokus pada pemahaman mendalam tentang keempat Pilar Negara.
E
Mengabaikan narasi tersebut, karena kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara, dan fokus pada tugas pokok dan fungsi sebagai ASN.
NO. 236
Link Soal
Konstitusi Indonesia menjamin bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, di mana pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar. Hal ini tercantum dalam...
A
Pasal 31 ayat 1
B
Pasal 31 ayat 2
C
Pasal 32 ayat 1
D
Pasal 33 ayat 2
E
Pasal 34 ayat 1
NO. 237
Link Soal
Pernyataan di bawah ini yang paling tepat menggambarkan Pancasila sebagai Dasar Negara adalah...
A
Pancasila digunakan sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan negara
B
Pancasila hanya digunakan sebagai semboyan untuk menjaga persatuan
C
Pancasila merupakan alat untuk membatasi kebebasan berpendapat
D
Pancasila adalah dokumen sejarah yang tidak memiliki kekuatan hukum
E
Pancasila berfungsi sebagai kurikulum wajib pendidikan di luar negeri
NO. 238
Link Soal
Terdapat perbedaan mendasar dalam struktur lembaga negara antara UUDS 1950 dan Konstitusi RIS 1949. Salah satunya adalah...
A
UUDS 1950 tidak mengenal jabatan Presiden
B
Konstitusi RIS 1949 memiliki lembaga Konstituante
C
UUDS 1950 memiliki lembaga Konstituante
D
UUDS 1950 menerapkan sistem pemerintahan presidensiil
E
Konstitusi RIS 1949 dibentuk oleh Panitia Kecil BPUPKI
NO. 239
Link Soal
Di Desa Harmoni Sejati, hiduplah seorang tokoh masyarakat bernama Bapak Suryo. Beliau terkenal karena kebijaksanaannya dalam menyatukan berbagai kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang suku dan agama. Setiap kali terjadi perselisihan kecil, Bapak Suryo selalu mengingatkan bahwa persatuan adalah kunci kemajuan, dan perbedaan bukanlah halangan melainkan kekayaan yang harus dirajut dalam bingkai kebersamaan. Beliau sering mengutip pepatah kuno yang intinya 'meskipun berbeda-beda, tetap satu jua'. Semangat persatuan dan keberagaman yang diusung Bapak Suryo sangat menginspirasi warga. Semangat dan nilai-nilai yang diemban oleh Bapak Suryo dalam narasi di atas paling relevan dan mencerminkan perjuangan tokoh nasional Indonesia berikut ini, yaitu...
A
Ir. Soekarno
B
Mohammad Hatta
C
Sutan Sjahrir
D
Ki Hajar Dewantara
E
Jenderal Sudirman
NO. 240
Link Soal
Dalam asas kewarganegaraan, terdapat prinsip 'Ius Sanguinis'. Prinsip ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan...
A
Tempat kelahirannya
B
Agama yang dianutnya
C
Sejarah hidupnya
D
Asal-usul keturunannya (pertalian darah)
E
Status perkawinan orang tua