Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 24. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 231
Link Soal
Sesuai dengan ketentuan konstitusi, dalam hal Presiden akan membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat, Presiden wajib mendapatkan persetujuan dari...
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C
Menteri Luar Negeri
D
Duta Besar negara mitra
E
Mahkamah Agung (MA)
NO. 232
Link Soal
Dua tokoh pemikir kenamaan, John Locke dan J.J. Rousseau, merupakan penganut utama yang mengemukakan bahwa negara berasal dari...
A
Teori Hukum Alam
B
Teori Kekuasaan
C
Teori Ketuhanan
D
Teori Perjanjian Masyarakat
E
Teori Modern
NO. 233
Link Soal
Pada masa berlakunya UUDS 1950, dibentuk sebuah lembaga negara melalui Pemilu 1955 yang bertugas khusus untuk menyusun konstitusi tetap pengganti UUDS. Lembaga tersebut adalah...
A
Komite Nasional Indonesia Pusat
B
Dewan Perancang Nasional
C
Konstituante
D
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
E
Dewan Pertimbangan Agung
NO. 234
Link Soal
Pidato penting yang disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, yang kemudian dikenal dengan judul "Lahirnya Pancasila", penamaan tersebut dipopulerkan oleh...
A
Ir. Soekarno sendiri
B
Dr. Radjiman Wedyodiningrat
C
Sutan Syahrir
D
Mohammad Hatta
E
Mohammad Yamin
NO. 235
Link Soal
Badan khusus PBB yang bertanggung jawab dalam pengawasan standar ketenagakerjaan dan perburuhan internasional adalah...
A
WHO
B
UNESCO
C
ASEAN
D
ILO
E
UNHCR
NO. 236
Link Soal
Konstitusi memberikan mandat bahwa segala bentuk pajak dan pungutan yang bersifat memaksa guna kepentingan negara wajib diatur melalui...
A
Peraturan Pemerintah
B
Keputusan Menteri
C
Peraturan Presiden
D
Surat Keputusan Bersama
E
Undang-Undang
NO. 237
Link Soal
Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Namun, dalam memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari lembaga lain, yaitu...
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C
Mahkamah Agung (MA)
D
Mahkamah Konstitusi (MK)
E
Kejaksaan Agung
NO. 238
Link Soal
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 menetapkan visi Indonesia masa depan, yaitu mewujudkan Indonesia yang...
A
Mandiri, Maju, dan Visioner
B
Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur
C
Mandiri, Berdaulat, dan Berkepribadian
D
Maju, Adil, dan Sejahtera
E
Kuat, Adil, Makmur, dan Sentosa
NO. 239
Link Soal
Perbedaan fundamental antara bentuk negara Kesatuan (Unitaris) dan negara Serikat (Federal) terutama terletak pada aspek...
A
Sistem pemerintahan yang dijalankan
B
Mekanisme pemilihan kepala negara
C
Jumlah partai politik yang berpartisipasi
D
Jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi
E
Pemisahan kekuasaan eksekutif dan yudikatif
NO. 240
Link Soal
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK) melaksanakan kekuasaannya dengan batasan sesuai UUD RI 1945. Bukti praktik ketatanegaraan yang menunjukkan penerapan paham konstitusionalisme di NKRI adalah ....
A
Kekuasaan negara terpisah sepenuhnya tanpa hubungan satu sama lain
B
Terwujudnya kekuasaan negara yang setara dan saling mengontrol
C
Presiden memiliki wewenang penuh sebagai pemegang kekuasaan negara
D
Pejabat legislatif melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan partai politiknya
E
Rakyat sebagai pemegang kedaulatan berhak secara langsung mengatur pemerintah