Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 24. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 231
Link Soal
UUD 1945 mengatur mengenai hak-hak DPR dalam menjalankan fungsinya. Pasal manakah yang secara spesifik menyebutkan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat?
A
Pasal 20A ayat (1)
B
Pasal 20A ayat (2)
C
Pasal 20A ayat (3)
D
Pasal 20A ayat (4)
E
Pasal 20A ayat (5)
NO. 232
Link Soal
Di era pasca-reformasi, kebebasan berekspresi dan berorganisasi telah membuka ruang bagi bangkitnya berbagai ideologi alternatif, termasuk yang berpotensi menantang dasar negara Pancasila. Kelompok-kelompok tertentu secara aktif menyebarkan narasi yang menolak nilai-nilai universal Pancasila seperti toleransi, musyawarah, dan pluralisme, serta mengadvokasi sistem kenegaraan yang berbeda, seringkali melalui platform digital yang sulit dikontrol. Penyebaran ideologi ini seringkali menggunakan narasi victimhood atau ketidakadilan untuk menarik simpati publik.
A
Dimensi ideologis, karena menguji ketahanan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam menghadapi infiltrasi ideologi transnasional yang berpotensi memecah belah.
B
Dimensi politis, karena berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan dan memecah belah persatuan politik bangsa dalam bingkai demokrasi.
C
Dimensi kultural, karena merusak nilai-nilai luhur budaya bangsa yang menjadi akar Pancasila dan memperlemah identitas nasional.
D
Dimensi hukum, karena memerlukan penegakan hukum yang lebih kuat dan efektif untuk menindak pihak-pihak yang bertentangan dengan konstitusi negara.
E
Dimensi sosial, karena memicu konflik horizontal antar kelompok masyarakat yang berbeda pandangan ideologi dan agama di tengah masyarakat.
NO. 233
Link Soal
Siklus kepemimpinan nasional di Indonesia (Presiden dan Wakil Presiden) dibatasi selama lima tahun dan dapat dipilih kembali satu kali. Ketentuan konstitusional ini diatur dalam UUD 1945 pada...
A
Bab III Pasal 4 ayat (1)
B
Bab III Pasal 7
C
Bab I Pasal 1 ayat (2)
D
Bab IV Pasal 18
E
Bab II Pasal 2 ayat (2)
NO. 234
Link Soal
Prinsip hukum yang menegaskan bahwa sebuah tindakan hanya bisa dipidana apabila didasarkan pada aturan perundang-undangan pidana yang sudah eksis sebelumnya adalah...
A
Lex Superior Derogat Legi Inferiori
B
Asas Legalitas
C
Asas Non-Retroaktif
D
Lex Posterior Derogat Legi Priori
E
Lex Specialis Derogat Legi Generali
NO. 235
Link Soal
Di wilayah perbatasan darat antara Indonesia dengan negara tetangga, sering ditemukan kasus penebangan hutan secara ilegal dan perburuan satwa liar yang dilakukan oleh oknum-oknum dari kedua negara, yang kemudian hasilnya diperdagangkan secara gelap melintasi batas negara. Jika fenomena ini terus berlangsung tanpa penanganan serius, hal ini berpotensi paling besar mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam aspek...
A
Ketahanan ekonomi negara melalui kerugian sumber daya alam.
B
Integritas dan keutuhan wilayah negara serta pengelolaan sumber daya alamnya.
C
Hubungan diplomatik dan persahabatan dengan negara tetangga.
D
Pelestarian budaya dan kearifan lokal masyarakat adat perbatasan.
E
Kesejahteraan sosial masyarakat perbatasan yang terlibat dalam kegiatan ilegal.
NO. 236
Link Soal
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Apa tujuan utama dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945?
A
Mengubah bentuk negara dari kesatuan menjadi federal.
B
Memperkuat dominasi kekuasaan lembaga eksekutif dan mengurangi peran legislatif.
C
Menyesuaikan konstitusi dengan perkembangan zaman dan tuntutan nilai-nilai demokrasi.
D
Meningkatkan pengaruh organisasi non-pemerintah dalam struktur pemerintahan.
E
Menghilangkan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawas konstitusi.
NO. 237
Link Soal
Merujuk pada ketentuan dalam UUD 1945, manakah di antara berikut ini yang merupakan rincian tugas dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)?
A
Menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara, menetapkan konstitusi, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden
B
Mengawasi pelaksanaan UUD secara teknis dan memberi persetujuan atas RUU yang diajukan Presiden
C
Menjalankan roda pemerintahan sehari-hari dan melaksanakan UUD secara murni
D
Memberikan pertimbangan kepada Presiden terkait pengangkatan duta dan konsul
E
Melakukan proses yudisial terhadap pelanggaran konstitusi oleh pejabat negara
NO. 238
Link Soal
Sejak pelaksanaan Pemilu 2004, rakyat Indonesia memberikan suaranya secara langsung dalam pemilihan legislatif untuk memilih anggota...
A
DPR, DPD, dan DPRD
B
DPR, DPD, dan Presiden
C
DPD, DPRD, dan Presiden
D
DPR, MPR, dan DPRD
E
MPR, DPR, dan Presiden
NO. 239
Link Soal
Pada masa Orde Baru, stabilitas politik sangat dijaga ketat, namun hal ini berdampak pada pembatasan hak-hak demokrasi. Salah satu kebijakan politik yang dianggap mencederai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam aspek partisipasi politik rakyat saat itu adalah...
A
Sentralisasi pembuatan undang-undang daerah oleh pusat
B
Penyusunan APBN yang didominasi oleh lembaga eksekutif
C
Pembatasan jumlah partai politik peserta pemilu menjadi hanya tiga kontestan
D
Pengangkatan anggota legislatif dari unsur militer/Polri
E
Pelaksanaan pemilihan umum yang tidak langsung
NO. 240
Link Soal
DPR memiliki hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak ini disebut...
A
Hak Interpelasi
B
Hak Angket
C
Hak Menyatakan Pendapat
D
Hak Imunitas
E
Hak Budget