PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 24. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 231
Dalam sistem demokrasi Pancasila, masyarakat memiliki hak untuk memberikan saran maupun kritik konstruktif terhadap jalannya pembangunan nasional. Partisipasi aktif rakyat dalam mengawasi kinerja pemerintah ini merupakan cerminan pengamalan Pancasila, khususnya sila...
A
Pertama
B
Kedua
C
Ketiga
D
Keempat
E
Kelima

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 232
Pemerintah suatu daerah mengeluarkan kebijakan yang melarang penggunaan bahasa daerah tertentu dalam ruang publik demi mendorong penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dengan alasan untuk memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan. Kebijakan ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Apabila kebijakan tersebut ditinjau dari perspektif Pilar Negara, implikasi terburuk yang dapat muncul dari kebijakan tersebut adalah...
A
Mengikis semangat persatuan karena menghilangkan identitas lokal yang merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa.
B
Melanggar prinsip kedaulatan rakyat karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan.
C
Menghambat pembangunan ekonomi daerah karena potensi pariwisata berbasis budaya lokal menjadi berkurang.
D
Menimbulkan ketegangan sosial dan memecah belah masyarakat akibat diskriminasi terhadap penutur bahasa daerah.
E
Menciptakan generasi muda yang kurang menghargai sejarah dan warisan budaya nenek moyang mereka.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 233
Perumusan Pancasila dilakukan dengan niat atau maksud tertentu untuk dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Dalam konsep asal mula Pancasila, hal ini disebut...
A
Causa Materialis
B
Causa Efisien
C
Causa Formalis
D
Causa Finalis
E
Causa Praktis

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 234
Setelah dilakukan empat kali amandemen, sistematika Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan jumlah pasal. Jumlah pasal dalam UUD 1945 pasca-amandemen adalah...
A
30 Pasal
B
65 Pasal
C
37 Pasal
D
73 Pasal
E
80 Pasal

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 235
UUD 1945 secara spesifik mengatur identitas nasional Indonesia. Pasal yang menjelaskan bahwa Bendera Negara Indonesia adalah Sang Saka Merah Putih adalah...
A
Pasal 35
B
Pasal 36
C
Pasal 36A
D
Pasal 36B
E
Pasal 34

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 236
Komposisi Hakim Konstitusi di Indonesia terdiri dari 9 orang anggota. Kesembilan hakim tersebut diajukan oleh tiga lembaga berbeda dengan masing-masing mengusulkan...
A
5 orang oleh MA, 2 oleh DPR, dan 2 oleh Presiden
B
3 orang oleh MA, 3 oleh DPR, dan 3 oleh Presiden
C
3 orang oleh KY, 3 oleh MA, dan 3 oleh MK
D
4 orang oleh DPR, 4 oleh DPD, dan 1 oleh Presiden
E
9 orang seluruhnya diusulkan oleh KY kepada Presiden

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 237
Organisasi regional ASEAN resmi berdiri melalui penandatanganan sebuah kesepakatan diplomatik. Di kota manakah organisasi tersebut didirikan?
A
Jakarta
B
Bangkok
C
Manila
D
Singapura
E
Kuala Lumpur

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 238
Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibentuk oleh Pemerintah Pusat untuk mengawasi kinerja daerah. Lembaga ini dipimpin oleh seorang ketua, yaitu...
A
Ketua BAPPENAS
B
Menteri Sekretaris Negara
C
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
D
Menteri Dalam Negeri
E
Menteri Keuangan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 239
Berdasarkan UUD 1945, bagaimanakah semestinya pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah dijalankan dalam bingkai NKRI?
A
Daerah diberikan kekuasaan mutlak atas seluruh urusan pemerintahan.
B
Pemerintah daerah dilarang mengatur urusan rumah tangganya sendiri.
C
Pusat menangani kebijakan berskala nasional, sedangkan daerah mengurus urusan lokal sesuai kebutuhan.
D
Pusat mengambil alih seluruh aspek pemerintahan daerah.
E
Daerah dibebaskan dari kepatuhan terhadap undang-undang nasional.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 240
Bentuk negara Indonesia yang terpecah menjadi beberapa negara bagian terjadi pada masa berlakunya...
A
Periode Proklamasi
B
Periode UUDS 1950
C
Periode Konstitusi RIS
D
Periode Orde Lama
E
Periode UUD 1945 Pasca Dekrit

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.