Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 25. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 241
Link Soal
Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila memiliki fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia sebagai...
A
Sumber hukum tertinggi dalam tata urutan perundangan
B
Kompas atau pedoman dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa
C
Ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain
D
Aturan dasar yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan
E
Ideologi tertutup yang harus ditaati secara mutlak
NO. 242
Link Soal
Berdasarkan UUD 1945 pasal 55 ayat (1), anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai ....
A
Pengusaha dan pemilik waralaba
B
Hakim dan badan peradilan
C
Pedagang
D
Penyedia jasa dan barang
E
Pengajar/dosen
NO. 243
Link Soal
Dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terdapat beberapa prinsip utama terkait hubungan antara pusat dan daerah. Manakah pernyataan berikut yang TIDAK sesuai dengan prinsip NKRI tersebut?
A
Struktur NKRI mewajibkan adanya penyeragaman kekayaan alam dan budaya di seluruh daerah
B
Penyelenggaraan NKRI menjamin adanya otonomi daerah yang seluas-luasnya
C
Daerah diberikan jaminan otonomi untuk berkembang sesuai potensi masing-masing
D
Pemerintah Pusat memberikan dorongan dan bantuan dalam pelaksanaan otonomi daerah
E
NKRI memfasilitasi pertumbuhan serta perkembangan keragaman antarwilayah
NO. 244
Link Soal
Meskipun konstitusi Indonesia telah berganti beberapa kali sepanjang sejarahnya, terdapat satu aspek fundamental dalam ketatanegaraan yang tetap konsisten dan tidak mengalami perubahan. Aspek yang dimaksud adalah...
A
Sistem demokrasi
B
Bentuk negara
C
Lembaga negara
D
Kedaulatan rakyat
E
Bentuk pemerintahan
NO. 245
Link Soal
Sistem Ekonomi Pancasila sering disebut sebagai Demokrasi Ekonomi. Sesuai Pasal 33 UUD 1945, perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas...
A
Persaingan bebas (Free fight liberalism)
B
Kekeluargaan
C
Etatisme (Negara sentris)
D
Monopoli pasar
E
Profit maksimal
NO. 246
Link Soal
Pemerintah menerapkan kebijakan Otonomi Khusus bagi daerah-daerah tertentu seperti Papua dan Aceh. Fokus utama atau titik berat dari kebijakan pembangunan di daerah otonomi khusus ini adalah...
A
Sentralisasi kebijakan keamanan oleh militer
B
Memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab
C
Pemecahan wilayah menjadi provinsi-provinsi kecil
D
Penyeragaman budaya lokal dengan budaya nasional
E
Penguasaan sumber daya alam sepenuhnya oleh pusat
NO. 247
Link Soal
Berikut ini adalah pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika, KECUALI...
A
Pasal 6A ayat (3)
B
Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B
C
Pasal 25A
D
Pasal 26 ayat (1)
E
Pasal 29 ayat (1)
NO. 248
Link Soal
Ditinjau dari falsafah Pancasila, berikut ini yang BUKAN merupakan latar belakang munculnya konsep Wawasan Nusantara adalah...
A
Penerapan Hak Asasi Manusia
B
Pengambilan keputusan melalui musyawarah
C
Kemerdekaan sebagai hasil perjuangan fisik semata
D
Mengutamakan kepentingan umum di atas golongan
E
Memberi kesempatan beribadah sesuai agama masing-masing
NO. 249
Link Soal
Dalam sebuah forum diskusi, sebuah usulan muncul untuk mengubah sistem pemilihan umum di Indonesia menjadi sistem perwakilan berjenjang yang hanya menguntungkan partai politik besar, dengan dalih efisiensi dan stabilitas politik. Pengusul berargumen bahwa hal ini akan mempercepat pengambilan keputusan dan mengurangi potensi konflik antarpartai kecil. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara yang memahami dan mengamalkan Pilar Negara, khususnya Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bagaimana Anda seharusnya menyikapi usulan tersebut?
A
Mendukung usulan tersebut dengan pertimbangan efisiensi pemerintahan akan membawa kemajuan ekonomi yang lebih cepat, sesuai dengan amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
B
Menolak usulan tersebut karena sistem yang menguntungkan partai besar akan mengancam prinsip kebhinekaan dan inklusivitas politik, berpotensi memecah belah persatuan dalam bingkai NKRI.
C
Mengusulkan pembentukan tim kajian independen untuk meninjau dampak positif dan negatifnya secara komprehensif, tanpa memihak salah satu pandangan awal.
D
Berpendapat bahwa perubahan sistem pemilu adalah ranah legislatif dan tidak menjadi kompetensi ASN untuk memberikan pandangan substansif terhadapnya.
E
Mengajukan revisi terhadap usulan agar tetap menjamin representasi minoritas meskipun dengan proporsi yang lebih kecil, demi mengakomodasi semua pihak.
NO. 250
Link Soal
Dari berbagai unsur pembentuk negara, manakah yang dianggap sebagai unsur yang paling fundamental atau utama?
A
Sistem persenjataan (Tentara)
B
Pengakuan dari organisasi internasional (PBB)
C
Keberadaan Rakyat
D
Ketersediaan Pejabat Publik
E
Perjanjian Kerjasama Internasional