Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 25. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 241
Link Soal
Di tengah arus informasi digital yang semakin deras dan mudah diakses, muncul fenomena polarisasi identitas di media sosial, di mana kelompok-kelompok dengan latar belakang suku, agama, ras, atau antargolongan (SARA) yang berbeda cenderung membentuk 'ruang gema' (echo chamber) dan semakin menguatkan prasangka terhadap kelompok lain. Narasi kebencian, disinformasi, dan hoaks yang menargetkan kelompok minoritas seringkali menyebar cepat, mengikis toleransi dan memperdalam jurang perbedaan di masyarakat, bahkan memicu insiden konflik horizontal yang merugikan kerukunan sosial.
A
Aspek persatuan dalam keberagaman; melalui penegakan hukum yang tegas terhadap penyebar kebencian dan literasi digital yang masif untuk seluruh lapisan masyarakat guna membangun ketahanan informasi.
B
Aspek toleransi antarumat beragama; dengan mendorong dialog antaragama dan memperkuat peran lembaga keagamaan dalam menjaga kerukunan serta mencegah provokasi agama.
C
Aspek pluralisme budaya; melalui penguatan identitas lokal dan promosi kebudayaan daerah sebagai fondasi kebangsaan yang beragam dan kaya.
D
Aspek integrasi sosial; dengan fokus pada program-program pembangunan ekonomi yang merata agar kesenjangan sosial tidak menjadi pemicu konflik identitas di masyarakat.
E
Aspek pemahaman multikulturalisme; melalui revisi kurikulum pendidikan yang menekankan narasi persatuan dan menghindari fragmentasi identitas sejak dini.
NO. 242
Link Soal
Pemerintah menerapkan kebijakan Otonomi Khusus bagi daerah-daerah tertentu seperti Papua dan Aceh. Fokus utama atau titik berat dari kebijakan pembangunan di daerah otonomi khusus ini adalah...
A
Sentralisasi kebijakan keamanan oleh militer
B
Memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab
C
Pemecahan wilayah menjadi provinsi-provinsi kecil
D
Penyeragaman budaya lokal dengan budaya nasional
E
Penguasaan sumber daya alam sepenuhnya oleh pusat
NO. 243
Link Soal
BPUPKI memiliki peran yang sangat menentukan dalam merumuskan Pancasila sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam tinjauan asal-usul Pancasila, peran BPUPKI ini disebut sebagai...
A
Causa Normatif
B
Causa Materialis
C
Causa Formatif
D
Causa Efisien
E
Causa Formalis
NO. 244
Link Soal
Dalam sistematika UUD 1945, persoalan mengenai Kekuasaan Kehakiman diatur dalam bab tertentu. Bab yang dimaksud adalah...
A
Bab VII
B
Bab VIII
C
Bab IX
D
Bab X
E
Bab XI
NO. 245
Link Soal
Lembaga negara mandiri yang anggota-anggotanya diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai amanat UUD 1945 adalah...
A
Mahkamah Agung
B
Mahkamah Konstitusi
C
Badan Pengawas Keuangan
D
Komisi Pemberantasan Korupsi
E
Komisi Yudisial
NO. 246
Link Soal
Berdasarkan Undang-Undang tentang Partai Politik (misalnya UU No. 31 Tahun 2002 yang menjadi rujukan historis soal ini), instansi manakah yang berwenang menerima pendaftaran partai politik untuk mendapatkan status sebagai badan hukum atau peserta pemilu?
A
Mahkamah Konstitusi
B
Kementerian Dalam Negeri
C
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
D
Kejaksaan Agung
E
Sekretariat Negara
NO. 247
Link Soal
Dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bagaimana pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang selaras dengan prinsip kesatuan negara?
A
Pemerintah pusat sepenuhnya mengendalikan tanpa memberikan otonomi kepada daerah.
B
Pemerintah pusat tidak mempertimbangkan masukan atau aspirasi dari pemerintah daerah.
C
Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan nasional yang strategis, sedangkan pemerintah daerah diberi kewenangan otonomi yang terbatas untuk mengurus kepentingan lokalnya.
D
Pemerintah daerah diperbolehkan membuat kebijakan berskala nasional tanpa harus mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.
E
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah beroperasi secara independen tanpa adanya koordinasi yang efektif.
NO. 248
Link Soal
Berikut ini yang tidak termasuk isi Dekrit Presiden yaitu ...
A
tidak berlakunya UUDS 1950
B
berlakunya kembali UUD 1945
C
pembubaran konstituante
D
pembentukan MPRS dan DPRS
E
pembentukan kementerian
NO. 249
Link Soal
Sistematika UUD NRI 1945 setelah amandemen dijelaskan terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Penjelasan mengenai perubahan sistematika ini dapat ditemukan dalam...
A
Pasal 34 UUD 1945
B
Pasal 2 Aturan Tambahan
C
Pasal II Aturan Tambahan
D
Pasal II Aturan Peralihan
E
Pasal III Aturan Tambahan
NO. 250
Link Soal
Pasca reformasi, UUD 1945 mengalami empat kali perubahan. Amandemen pertama (Perubahan I) terhadap UUD 1945 disahkan pada sidang SU MPR tanggal...
A
19 Oktober 1999
B
18 Agustus 2000
C
9 November 2001
D
10 Agustus 2002
E
21 Mei 1998