Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 25. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 241
Link Soal
Pasal 28I UUD 1945 menegaskan tentang hak asasi manusia yang non-derogable (tidak dapat dikurangi). Bagaimana pemerintah harus menerapkan ini dalam penegakan hukum?
A
Membatasi hak warga negara tertentu demi alasan ketertiban.
B
Melindungi dan menghormati HAM setiap individu tanpa diskriminasi.
C
Membedakan perlakuan hukum berdasarkan status sosial.
D
Hak asasi hanya diberikan kepada warga yang tidak pernah melanggar hukum.
E
Menghapus hak asasi jika dianggap mengganggu stabilitas.
NO. 242
Link Soal
Mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, memiliki itikad baik dalam melaksanakan keputusan bersama, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain adalah perwujudan dari Pancasila sila...
A
Ketuhanan Yang Maha Esa
B
Kemanusiaan yang adil dan beradab
C
Persatuan Indonesia
D
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
E
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
NO. 243
Link Soal
Dalam sidang BPUPKI, tokoh pergerakan nasional yang mengemukakan usulan dasar negara berupa Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat adalah...
A
Ir. Soekarno
B
Mr. Soepomo
C
Mr. Mohammad Yamin
D
Drs. Moh. Hatta
E
Radjiman Wedyodiningrat
NO. 244
Link Soal
Kedudukan menteri-menteri negara sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan diatur dalam batang tubuh UUD 1945 pada...
A
Pasal 18
B
Pasal 19
C
Pasal 17
D
Pasal 16
E
Pasal 12
NO. 245
Link Soal
Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Namun, dalam mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara, Presiden menggunakan hak prerogatifnya. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 Pasal...
A
Pasal 15
B
Pasal 16
C
Pasal 17
D
Pasal 18
E
Pasal 19
NO. 246
Link Soal
Terkait penanganan pandemi yang berdampak nasional, bagaimanakah implementasi prinsip 'Persatuan Indonesia' dalam kebijakan pemerintah?
A
Fokus penanganan hanya pada kota-kota besar penggerak ekonomi.
B
Memberikan otonomi mutlak pada daerah tanpa arahan pusat.
C
Menerapkan kebijakan terintegrasi antara pusat dan daerah demi penanganan yang merata.
D
Hanya membantu wilayah dengan tingkat infeksi tertinggi.
E
Menyerahkan tanggung jawab penanganan sepenuhnya kepada individu.
NO. 247
Link Soal
Sebagai pedoman serta pegangan dalam berperilaku, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Pancasila menjalankan perannya sebagai...
A
Dasar Negara
B
Falsafah Bangsa
C
Sumber Hukum
D
Ideologi Negara
E
Landasan Konstitusi
NO. 248
Link Soal
Instrumen hukum apakah yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diterbitkan menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden B.J. Habibie?
A
UU No. 11 Tahun 2005
B
Perpu No. 1 Tahun 1999
C
TAP MPR No. XVII/MPR/1998
D
UU No. 39 Tahun 2000
E
UUD 1945 Pasal 28C
NO. 249
Link Soal
Proses perubahan konstitusi Indonesia pertama kali (Amandemen I) dilakukan pada tanggal...
A
19 Oktober 1998
B
19 Oktober 1999
C
9 November 2000
D
18 Agustus 2000
E
10 Agustus 2002
NO. 250
Link Soal
Di tengah gelombang informasi hoax dan polarisasi yang semakin tajam di masyarakat, seringkali nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa terancam. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), Anda diminta untuk merumuskan strategi paling efektif untuk memperkuat kembali pemahaman dan pengamalan salah satu Pilar Negara yang paling relevan dalam konteks tersebut. Pilar Negara manakah yang paling mendesak untuk diperkuat dan mengapa?
A
Pancasila, karena nilai-nilai gotong royong dan musyawarah mufakat di dalamnya adalah fondasi utama untuk mengatasi perpecahan dan membangun konsensus.
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena konstitusi ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menindak penyebar hoax dan memelihara ketertiban sosial.
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena penekanan pada keutuhan wilayah dan kedaulatan negara akan secara otomatis menekan potensi disintegrasi akibat polarisasi.
D
Bhinneka Tunggal Ika, karena prinsip keberagaman dalam persatuan adalah kunci untuk meredam konflik identitas dan mempromosikan toleransi di tengah masyarakat yang majemuk.
E
TAP MPR Nomor XXV/MPRS/1966, karena ketetapan tersebut menegaskan larangan ideologi yang memecah belah bangsa.