PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 26. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

Ganti Topik Materi
NO. 251
Dalam sistem ketatanegaraan, konvensi dapat diakui sebagai konstitusi tidak tertulis apabila memenuhi beberapa syarat. Manakah di bawah ini yang BUKAN merupakan syarat sahnya sebuah konvensi?
A
Tidak bertentangan dengan UUD 1945
B
Diterima dan dijalankan berulang-ulang dalam penyelenggaraan negara
C
Memperhatikan aturan pelengkap UUD
D
Isinya tidak melanggar nilai-nilai Pancasila
E
Harus dibuat dan disahkan oleh Presiden bersama Lembaga Tinggi Negara

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 252

Pemerintah Daerah 'Bumi Lestari' sedang menyusun APBD untuk tahun anggaran mendatang, dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penciptaan iklim ekonomi yang kondusif. Mereka berupaya mengoptimalkan peran APBD sebagai instrumen utama dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Berdasarkan pemahaman Anda mengenai fungsi strategis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), manakah di antara pernyataan berikut yang BUKAN merupakan ruang lingkup atau fungsi utama yang dapat dicapai secara langsung melalui kebijakan APBD?

A

Menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional serta pembangunan sesuai batas anggaran yang ditetapkan.

B

Mengalokasikan dana untuk pembangunan proyek infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan guna meningkatkan aksesibilitas dan layanan dasar.

C

Memfasilitasi pemerataan pendapatan dan mengurangi kesenjangan sosial melalui program bantuan sosial, subsidi, dan penyediaan layanan publik yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

D

Berperan sebagai alat kontrol untuk mengawasi dan menilai apakah pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah telah sesuai dengan rencana serta mencapai target yang ditetapkan.

E

Mengintervensi pasar keuangan lokal untuk menstabilkan nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing guna mengendalikan inflasi regional.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 253
Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga negara yang bersifat mandiri. Wewenang utama KY yang berkaitan langsung dengan Mahkamah Agung (MA) adalah...
A
Memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara.
B
Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan menjaga kehormatan keluhuran martabat hakim.
C
Mengadili hakim yang melakukan tindak pidana korupsi.
D
Membatalkan putusan kasasi yang dikeluarkan oleh MA.
E
Membuat undang-undang yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 254
Sebelum mengalami amandemen (perubahan) pada era reformasi, sistematika Undang-Undang Dasar 1945 yang asli terdiri atas...
A
16 Bab, 37 Pasal, 49 Ayat, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan
B
21 Bab, 73 Pasal, 170 Ayat, 3 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Pasal Aturan Tambahan
C
16 Bab, 37 Pasal, 65 Ayat, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan
D
20 Bab, 37 Pasal, 49 Ayat, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan
E
16 Bab, 37 Pasal, 49 Ayat, 3 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 255
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terdapat hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di antara jenis peraturan berikut, manakah yang memiliki kedudukan paling rendah?
A
Undang-Undang (UU)
B
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
C
Peraturan Presiden (Perpres)
D
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
E
Undang-Undang Dasar 1945

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 256
Perubahan ketiga UUD 1945 membawa perubahan signifikan pada lembaga-lembaga negara seperti MPR dan Kekuasaan Kehakiman. Pasal-pasal yang diamandemen pada tahap ketiga adalah...
A
Pasal 1, 3, 6, 7, 8, 11, 17, 22, 23, 24
B
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 36
C
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21
D
Pasal 4, 10, 12, 29, 35
E
Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 257
Metode pembentukan wilayah negara yang terjadi karena adanya penyerahan suatu daerah dari satu negara kepada negara lain berdasarkan kesepakatan tertentu disebut...
A
Anexatie
B
Accessie
C
Cessie
D
Separatie
E
Occupatie

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 258
Ideologi negara memiliki fungsi strategis dalam kehidupan berbangsa. Salah satu fungsi utama ideologi bagi masyarakat yang majemuk adalah...
A
Menyatukan berbagai perbedaan yang ada
B
Mengesampingkan budaya lokal demi keseragaman
C
Menjadi alat kekuasaan kelompok mayoritas
D
Membatasi kebebasan berpendapat
E
Mengutamakan kepentingan satu golongan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 259
Di sebuah daerah bernama Arkatama, tinggallah seorang tokoh masyarakat bernama Bapak Subianto. Sejak muda, Bapak Subianto tak pernah lelah memperjuangkan kesejahteraan warga. Ia memprakarsai berdirinya koperasi simpan pinjam dan usaha tani, memastikan para petani kecil mendapatkan harga yang layak untuk hasil panen mereka, serta membantu anak-anak kurang mampu agar bisa bersekolah. Ia selalu menekankan pentingnya kebersamaan, musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, dan pemerataan kesempatan bagi setiap warga tanpa memandang latar belakang. Bagi Bapak Subianto, kekayaan suatu bangsa terletak pada keadilan sosial yang merata dan partisipasi aktif seluruh rakyat dalam membangun perekonomian yang berpihak pada kepentingan bersama, bukan segelintir golongan. Sosok Bapak Subianto dengan segala perjuangannya tersebut sangat relevan dengan nilai-nilai yang diemban oleh salah satu Pahlawan Nasional Indonesia. Siapakah Pahlawan Nasional yang paling merepresentasikan semangat dan nilai perjuangan Bapak Subianto?
A
Ir. Soekarno
B
Drs. Mohammad Hatta
C
Jenderal Sudirman
D
R.A. Kartini
E
Ki Hajar Dewantara

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 260
Untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat dan praktik monopoli yang merugikan masyarakat, pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor...
A
UU No. 2 Tahun 1999
B
UU No. 5 Tahun 1999
C
UU No. 7 Tahun 1998
D
UU No. 12 Tahun 2000
E
UU No. 25 Tahun 1999

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar