Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 26. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 251
Link Soal
Menurut teori Hans Nawiasky, Pancasila berkedudukan sebagai 'Staatsfundamentalnorm'. Implikasi hukum dari kedudukan tersebut bagi ketatanegaraan Indonesia adalah...
A
Pancasila hanya sebagai simbol negara tanpa kekuatan hukum
B
Pancasila dapat diubah melalui referendum nasional
C
Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang kedudukannya tetap dan tidak dapat diubah
D
Pancasila menyesuaikan dengan hukum internasional yang berlaku
E
Pancasila hanya mengikat bagi penyelenggara negara saja
NO. 252
Link Soal
Prinsip Luber Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) dalam pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan secara periodik setiap...
A
2 tahun sekali
B
3 tahun sekali
C
4 tahun sekali
D
5 tahun sekali
E
6 tahun sekali
NO. 253
Link Soal
Di bawah ini yang tidak termasuk dalam teori formal mengenai asal-usul terbentuknya suatu negara adalah...
A
Teori Kekuasaan
B
Teori Kedaulatan
C
Teori Ketuhanan
D
Teori Perjanjian Masyarakat
E
Teori Hukum Alam
NO. 254
Link Soal
Menurut aturan yang tercantum dalam UUD 1945, kedaulatan rakyat adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur berikut, KECUALI....
A
Utusan daerah
B
Utusan golongan
C
Utusan partai politik
D
Utusan TNI
E
Utusan pemerintah
NO. 255
Link Soal
Presiden sebagai kepala eksekutif memiliki hak 'Pouvoir Reglementair'. Hak ini memberikan wewenang kepada Presiden untuk...
A
Menetapkan Peraturan Pemerintah guna menjalankan Undang-Undang
B
Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara
C
Memberikan grasi dan rehabilitasi
D
Menyatakan perang dan perdamaian
E
Membubarkan parlemen jika mendesak
NO. 256
Link Soal
Dalam konteks bentuk negara kesatuan yang menjunjung semboyan Bhinneka Tunggal Ika, manakah pernyataan di bawah ini yang BUKAN merupakan prinsip penyelenggaraan negara?
A
Kekayaan alam dan budaya antardaerah harus diseragamkan demi stabilitas pusat
B
Penyelenggaraan negara dilakukan dengan jaminan otonomi seluas-luasnya kepada daerah
C
Daerah diberi hak untuk berkembang sesuai potensi dan kekayaan masing-masing
D
Pemerintah pusat memberikan dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan otonomi daerah
E
Negara memfasilitasi keragaman antardaerah sebagai kekayaan nasional
NO. 257
Link Soal
Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara yuridis, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Manakah di bawah ini yang TIDAK termasuk dalam persyaratan yuridis tersebut?
A
Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan
B
Kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan
C
Mengikuti prosedur atau tata cara tertentu
D
Tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
E
Tidak bertentangan dengan cita-cita moral Pancasila
NO. 258
Link Soal
Tokoh sosiologi dan ekonomi Karl Marx memiliki pandangan bahwa kemunculan negara disebabkan oleh faktor...
A
Kedaulatan Rakyat
B
Hukum Alam yang Abadi
C
Kekuasaan dan kepemilikan alat produksi
D
Kesepakatan bersama antarindividu
E
Takdir Ketuhanan
NO. 259
Link Soal
Dalam ilmu hukum, hukum yang berfungsi mengatur prosedur atau tata cara untuk melaksanakan dan mempertahankan hukum materiel disebut...
A
Hukum Materiel
B
Hukum Formal
C
Hukum Privat
D
Hukum Publik
E
Hukum Positif
NO. 260
Link Soal
Dalam sistem demokrasi perwakilan Indonesia, proses pemilihan umum untuk mengisi kursi legislatif di tingkat pusat (DPR) dan daerah (DPRD) memiliki mekanisme yang spesifik terkait entitas yang berhak mengajukan calon. Jika suatu entitas digambarkan sebagai pilar utama yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi politik kolektif, menyeleksi kader, serta memiliki legitimasi konstitusional untuk mendaftarkan kandidat dalam kontestasi legislatif, sehingga partisipasi publik dapat terwadahi secara terstruktur, maka entitas yang dimaksud adalah...
A
Badan penyelenggara pemilihan umum yang bersifat independen dan adil.
B
Entitas yang mewadahi aspirasi politik kolektif dan memiliki mekanisme seleksi internal kader untuk diusulkan.
C
Organisasi kemasyarakatan yang fokus pada isu-isu sosial dan lingkungan hidup.
D
Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat usia minimal dan tidak sedang dicabut hak politiknya.
E
Kelompok kepentingan yang memiliki pengaruh signifikan dalam pembuatan kebijakan publik.