PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 26. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

Ganti Topik Materi
NO. 251
Bagaimanakah langkah strategis pemerintah dalam mempromosikan budaya Indonesia di kancah internasional dengan berlandaskan prinsip Bhinneka Tunggal Ika?
A
Hanya mempromosikan budaya dari suku mayoritas.
B
Memperkenalkan ragam budaya lokal dari berbagai daerah di forum internasional.
C
Membatasi promosi budaya hanya untuk konsumsi dalam negeri.
D
Menyeragamkan budaya lokal agar lebih mudah dipasarkan.
E
Mengadopsi budaya asing sebagai materi promosi utama.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 252
Pada Sidang Umum MPR tahun 1999, dilakukan Amandemen Pertama terhadap UUD 1945 untuk membatasi kekuasaan Presiden. Berapa jumlah pasal yang mengalami perubahan pada amandemen pertama tersebut?
A
9 Pasal
B
12 Pasal
C
8 Pasal
D
5 Pasal
E
7 Pasal

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 253
Kebijakan pembangunan nasional pada hakikatnya harus bermuara pada 'Kemakmuran Masyarakat'. Hal ini merupakan implementasi langsung dari tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, yaitu...
A
Melindungi segenap bangsa Indonesia
B
Mencerdaskan kehidupan bangsa
C
Memajukan kesejahteraan umum
D
Ikut melaksanakan ketertiban dunia
E
Mewujudkan kedaulatan rakyat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 254
Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, sila kedua Pancasila dan sejumlah pasal dalam UUD 1945 menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Bagaimana penerapan prinsip ini dalam kebijakan pemerintah terkait hak asasi?
A
Membatasi hak asasi manusia untuk menjaga stabilitas dan ketertiban umum.
B
Menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi.
C
Menetapkan perlindungan hak asasi manusia hanya untuk warga negara tertentu.
D
Mengizinkan pemerintah untuk mengabaikan hak-hak kelompok minoritas demi kepentingan stabilitas nasional.
E
Membatasi hak-hak rakyat untuk menyatakan pendapat atau ekspresi mereka.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 255
Ketentuan mengenai bentuk negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara tegas dituangkan dalam konstitusi pada...
A
Pasal 1 ayat (1) UUD 1945
B
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
C
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
D
Pasal 2 ayat (1) UUD 1945
E
Pasal 3 ayat (1) UUD 1945

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 256
Konsep yang menyatakan bahwa keberadaan suatu negara merupakan manifestasi dari keinginan Tuhan dan segala sesuatu terjadi atas izin-Nya merujuk pada...
A
Teori Hukum Alam
B
Teori Kenyataan
C
Teori Ketuhanan
D
Teori Kekuasaan
E
Teori Modern

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 257
Pada masa lalu, terdapat aturan mengenai referendum melalui UU Nomor 5 Tahun 1985. Pasal 5 dari undang-undang tersebut mengatur tentang aspek apa?
A
Mekanisme penerangan referendum
B
Tata cara rakyat memberikan pendapat
C
Struktur organisasi penyelenggara
D
Teknis penyelenggaraan referendum
E
Wilayah atau daerah berlakunya referendum

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 258
Jabatan Kepala Daerah tidak bersifat seumur hidup dan bisa berhenti di tengah masa jabatan. Berikut ini adalah alasan sah pemberhentian Kepala Daerah, KECUALI...
A
Meninggal dunia
B
Mengundurkan diri atas permintaan sendiri
C
Diberhentikan karena terjerat kasus hukum inkrah
D
Berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan
E
Sakit dan berhalangan sementara selama 3 bulan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 259
Sesuai bunyi pasal 5 ayat 1, "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada ...."
A
Majelis Permusyawaratan Rakyat
B
Mahkamah Agung
C
Dewan Perwakilan Rakyat
D
Mahkamah Konstitusi
E
Komisi Yudisial

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 260

Dalam perencanaan proyek pembangunan infrastruktur besar, pemerintah dihadapkan pada dilema: apakah melanjutkan proyek tersebut yang akan menggusur puluhan kepala keluarga tanpa kompensasi memadai demi percepatan pertumbuhan ekonomi, atau meninjau ulang proyek agar dampak sosial terhadap warga lokal minimalisir meskipun memakan waktu dan biaya lebih? Jika pemerintah memutuskan untuk tetap melanjutkan proyek dengan mengabaikan hak-hak warga tanpa kompensasi yang layak, sila Pancasila yang berpotensi paling besar terlanggar adalah...

A

Ketuhanan Yang Maha Esa, karena mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.

B

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena tidak menghargai hak asasi dan martabat manusia.

C

Persatuan Indonesia, karena berpotensi menimbulkan konflik sosial.

D

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, karena tidak melibatkan aspirasi rakyat.

E

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar