Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 26. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 251
Link Soal
Amandemen UUD 1945 dilakukan dalam empat tahap. Sidang Tahunan MPR yang menetapkan perubahan (amandemen) ketiga dilaksanakan pada tanggal...
A
19-25 Oktober 1999
B
7-18 Agustus 2000
C
1-9 November 2001
D
1-11 Agustus 2002
E
14-21 Oktober 2001
NO. 252
Link Soal
Seorang anak dilahirkan di negara 'A' yang menganut asas Ius Soli (tempat kelahiran), sedangkan orang tuanya adalah warga negara 'B' yang menganut asas Ius Sanguinis (keturunan). Berdasarkan hukum internasional, bagaimana status kewarganegaraan anak tersebut?
A
Apatride (Tidak memiliki kewarganegaraan)
B
Bipatride (Berkewarganegaraan ganda)
C
Multipatride (Lebih dari dua kewarganegaraan)
D
Warga Negara A saja
E
Warga Negara B saja
NO. 253
Link Soal
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terdapat mekanisme penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah atau desa untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Asas ini dikenal dengan istilah...
A
Desentralisasi
B
Dekonsentrasi
C
Sentralisasi
D
Tugas Pembantuan
E
Otonomi Khusus
NO. 254
Link Soal
Pembukaan UUD 1945 memuat prinsip-prinsip fundamental negara seperti tujuan negara, bentuk negara, dan dasar filsafat negara (Pancasila). Pernyataan-pernyataan fundamental ini tertuang secara spesifik pada alinea keberapa?
A
Alinea I
B
Alinea II
C
Alinea III
D
Alinea IV
E
Alinea I, II, dan III
NO. 255
Link Soal
Pancasila berfungsi sebagai norma dasar (fundamental norm) yang bersifat imperatif. Makna dari sifat imperatif tersebut adalah...
A
Dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman
B
Mengikat dan memaksa seluruh warga negara untuk mematuhinya
C
Berisi aturan-aturan teknis pemerintahan
D
Hanya berlaku bagi aparatur sipil negara
E
Bersifat kaku dan tidak bisa ditafsirkan
NO. 256
Link Soal
Pembangunan proyek-proyek infrastruktur berskala nasional yang ambisius seringkali dihadapkan pada dilema antara pencapaian kepentingan ekonomi makro dan keberlanjutan budaya lokal atau hak-hak masyarakat adat. Meskipun proyek-proyek tersebut dianggap penting untuk mewujudkan kemajuan dan pemerataan pembangunan, namun kerap menimbulkan konflik sosial, pergeseran budaya, dan bahkan hilangnya identitas lokal di beberapa komunitas. Timbul pertanyaan, sejauh mana proyek pembangunan negara dapat menjustifikasi dampak negatif terhadap keberagaman lokal demi persatuan dan kemajuan nasional?
A
Tegangan antara pembangunan fisik yang berorientasi sentralistik dengan pelestarian identitas multikultural yang berakar pada otonomi daerah dan kearifan lokal.
B
Tegangan antara kedaulatan negara atas sumber daya alam dengan hak ulayat masyarakat adat yang dijamin oleh konstitusi sebagai hak fundamental.
C
Tegangan antara konsep persatuan politik-ekonomi bangsa yang didorong oleh negara dengan penghargaan terhadap keragaman budaya sebagai kekayaan nasional yang harus dilindungi.
D
Tegangan antara cita-cita negara kesejahteraan sosial dengan prinsip keberlanjutan lingkungan yang menjadi hak setiap warga negara dan generasi mendatang.
E
Tegangan antara modernisasi yang digerakkan oleh pemerintah pusat dengan resistensi konservatif dari komunitas tradisional di daerah yang enggan berubah.
NO. 257
Link Soal
Setelah amandemen konstitusi, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan krusial untuk melakukan uji materiil terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Namun, dalam beberapa putusannya, muncul perdebatan publik dan akademis apakah interpretasi MK terhadap UUD 1945 telah sepenuhnya mencerminkan jiwa Pancasila, terutama Sila Keadilan Sosial. Ada kekhawatiran bahwa penafsiran legal-positivistik yang terlalu kaku terhadap konstitusi dapat mengaburkan nilai-nilai filosofis yang lebih mendalam dari Pancasila, khususnya dalam isu-isu hak asasi manusia dan kebijakan ekonomi strategis.
A
Tataran implementasi, di mana interpretasi hukum UUD 1945 oleh lembaga yudikatif harus selalu merujuk pada Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dan ideologi negara.
B
Tataran hierarki perundang-undangan, yang menegaskan bahwa Pancasila merupakan norma dasar negara yang tidak dapat diuji secara materiil oleh lembaga manapun.
C
Tataran filosofis, menunjukkan tantangan dalam menerjemahkan nilai-nilai luhur dan cita-cita Pancasila ke dalam norma-norma hukum konstitusi yang rigid dan dapat diinterpretasikan secara beragam.
D
Tataran politis, mengindikasikan adanya intervensi kekuatan politik dalam proses yudisial yang mengancam independensi MK dan integritas putusannya.
E
Tataran historis, mengingatkan kembali bahwa UUD 1945 adalah penjabaran operasional dari gagasan dasar Pancasila yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa.
NO. 258
Link Soal
Pasal 28F UUD 1945 memberikan jaminan kebebasan berkomunikasi dan mengelola informasi. Berikut ini adalah hak-hak yang dijamin dalam pasal tersebut, KECUALI...
A
Hak untuk mencari informasi
B
Hak untuk memperoleh informasi
C
Hak untuk menyimpan informasi
D
Hak untuk memonopoli informasi
E
Hak untuk mengolah informasi
NO. 259
Link Soal
Pasca amandemen UUD 1945, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki wewenang yang lebih kuat. Salah satu wewenang tersebut dalam kaitannya dengan anggaran adalah...
A
Menetapkan APBN secara mandiri tanpa campur tangan Presiden
B
Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
C
Mengajukan rancangan APBN kepada MPR untuk disahkan
D
Memutuskan penggunaan anggaran tanpa perlu persetujuan Presiden
E
Menolak rancangan APBN dan menggunakan APBN tahun sebelumnya secara otomatis tanpa pembahasan
NO. 260
Link Soal
Berdasarkan UUD 1945, bagaimanakah semestinya pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah dijalankan dalam bingkai NKRI?
A
Daerah diberikan kekuasaan mutlak atas seluruh urusan pemerintahan.
B
Pemerintah daerah dilarang mengatur urusan rumah tangganya sendiri.
C
Pusat menangani kebijakan berskala nasional, sedangkan daerah mengurus urusan lokal sesuai kebutuhan.
D
Pusat mengambil alih seluruh aspek pemerintahan daerah.
E
Daerah dibebaskan dari kepatuhan terhadap undang-undang nasional.