Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 26. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 251
Link Soal
Sistem ekonomi Indonesia adalah demokrasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri positif untuk kemakmuran rakyat. Berikut ini yang BUKAN merupakan ciri positif demokrasi ekonomi adalah...
A
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
B
Cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
C
Fakir miskin dan anak-anak terlantar berhak memperoleh jaminan sosial.
D
Menerapkan sistem etatisme dimana negara sangat dominan mematikan potensi unit ekonomi di luar sektor negara.
E
Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki.
NO. 252
Link Soal
Semua peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada norma-norma yang termuat dalam UUD NRI 1945. Apabila suatu undang-undang dianggap bertentangan, maka dapat diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini menegaskan bahwa kedudukan UUD NRI 1945 dalam sistem hukum Indonesia adalah sebagai ....
A
Konstitusi tertulis yang paling tinggi
B
Sumber hukum utama dan tertinggi
C
Landasan dasar untuk penyusunan UUD itu sendiri
D
Norma fundamental yang paling tinggi
E
Pokok dari segala sumber hukum yang ada
NO. 253
Link Soal
"Negara Indonesia adalah negara hukum". Hal ini merupakan isi dari pasal 1 UUD RI 1945 ayat ....
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
NO. 254
Link Soal
Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah...
A
Republik
B
Monarki Konstitusional
C
Presidensial
D
Demokrasi Parlementer
E
Federasi
NO. 255
Link Soal
Berikut ini adalah prinsip-prinsip demokrasi ekonomi untuk mencapai keadilan sosial sesuai UUD 1945, KECUALI...
A
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan
B
Negara dan aparaturnya bersifat dominan dan menerapkan etatisme
C
Cabang produksi penting bagi negara dikuasai oleh negara
D
Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat
E
Perekonomian dikembangkan dengan prinsip kebersamaan dan berkeadilan
NO. 256
Link Soal
Gedung yang digunakan untuk sidang BPUPKI di Jalan Pejambon No. 6, Jakarta, memiliki nilai sejarah tinggi bagi dasar negara kita. Saat ini, gedung tersebut lebih populer dengan nama...
A
Gedung Proklamasi
B
Istana Kepresidenan
C
Gedung Perintis Kemerdekaan
D
Gedung Pancasila
E
Istana Negara
NO. 257
Link Soal
Sikap saling mencintai antarmanusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran, serta mengembangkan sikap tenggang rasa merupakan implementasi dari Pancasila, khususnya...
A
Sila Pertama
B
Sila Kedua
C
Sila Ketiga
D
Sila Keempat
E
Sila Kelima
NO. 258
Link Soal
Dalam pelaksanaan otonomi daerah, urusan agama tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat dan tidak diserahkan ke daerah. Alasan mendasar dari kebijakan ini adalah...
A
Untuk mencegah timbulnya keberagaman hukum daerah yang dapat mengganggu kerangka NKRI
B
Karena agama adalah hak asasi manusia yang universal
C
Agar pemerintah daerah tidak terbebani anggaran keagamaan
D
Untuk menghindari dominasi satu agama di daerah tertentu
E
Karena kementerian agama belum memiliki kantor wilayah yang memadai
NO. 259
Link Soal
Segala hal yang berkaitan dengan pembentukan, pengubahan nomenklatur, hingga pembubaran kementerian negara di Indonesia secara konstitusional diatur dalam...
A
Ketetapan MPR
B
Undang-Undang (UU)
C
Keputusan Presiden
D
Peraturan Daerah
E
UUD 1945 secara eksplisit
NO. 260
Link Soal
Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sering dihadapkan pada dinamika antara kearifan lokal dan norma hukum positif. Di suatu wilayah, terdapat praktik adat yang mewajibkan seluruh transaksi kepemilikan tanah melalui persetujuan dewan adat, bahkan untuk warga yang secara hukum telah memiliki sertifikat hak milik. Praktik ini dinilai menghambat investasi dan mobilitas ekonomi, serta berpotensi diskriminatif terhadap pendatang. Dalam konteks pemahaman Pilar Negara, pendekatan manakah yang paling tepat untuk mengatasi dilema ini agar keadilan sosial terwujud sekaligus menghormati keberadaan hukum adat?
A
Mempertahankan sepenuhnya hukum adat demi menjaga identitas dan kearifan lokal, sekalipun menimbulkan friksi dengan hukum nasional.
B
Menegakkan secara mutlak hukum nasional tentang kepemilikan tanah tanpa mempertimbangkan sedikitpun aspek hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut.
C
Melakukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, dengan menempatkan Pancasila sebagai filter dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai payung hukum tertinggi, guna mencapai keadilan sosial yang berkeadilan.
D
Menginisiasi forum dialog antara pemerintah daerah, masyarakat adat, dan pihak terkait untuk mencari solusi tanpa intervensi hukum dari pemerintah pusat.
E
Meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan semua peraturan adat yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara langsung.