Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 27. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 261
Link Soal
Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki sejumlah hak. Manakah di bawah ini yang BUKAN merupakan hak anggota MPR?
A
Hak memilih dan dipilih
B
Hak imunitas
C
Hak angket dan interpelasi
D
Hak membela diri
E
Hak keuangan dan administratif
NO. 262
Link Soal
Kebebasan beragama yang dijamin dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 memiliki makna substantif bahwa...
A
Setiap orang bebas membentuk aliran kepercayaan baru tanpa aturan
B
Kebebasan tersebut berakar pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan
C
Masyarakat bebas untuk tidak mempercayai adanya Tuhan
D
Pemerintah boleh mengintervensi tata cara ibadah seseorang
E
Setiap warga boleh berganti-ganti agama setiap hari demi kenyamanan
NO. 263
Link Soal
Pancasila memiliki fungsi krusial dalam eksistensi bangsa. Berikut ini yang BUKAN merupakan fungsi atau peran penting Pancasila adalah...
A
Menjadi instrumen penyaring bagi budaya asing yang masuk
B
Menjadi fondasi agar bangsa tetap tegak menghadapi berbagai ancaman
C
Memberikan kapasitas bagi bangsa untuk menutup diri sepenuhnya dari bantuan luar negeri
D
Menjadi rujukan utama dalam mencari solusi konflik sosial dan politik
E
Menetapkan visi dan tujuan nasional yang ingin dicapai bersama
NO. 264
Link Soal
Sila keempat Pancasila berbunyi 'Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.' Bagaimana prinsip ini dapat diaplikasikan dalam proses pengambilan keputusan di lembaga parlemen?
A
Keputusan parlemen hanya diambil oleh pimpinan tanpa melibatkan masukan dari anggota parlemen lainnya.
B
Seluruh anggota parlemen berpartisipasi aktif dalam diskusi untuk mencapai kesepakatan mufakat sebelum keputusan diambil.
C
Hanya partai politik yang memiliki kursi mayoritas di parlemen yang berhak memberikan suara dalam pengambilan keputusan.
D
Keputusan diambil melalui mekanisme voting langsung oleh seluruh anggota tanpa didahului proses musyawarah.
E
Keputusan parlemen ditetapkan sepenuhnya berdasarkan arahan atau instruksi dari lembaga eksekutif.
NO. 265
Link Soal
Dalam sistematika UUD 1945, persoalan mengenai Kekuasaan Kehakiman diatur dalam bab tertentu. Bab yang dimaksud adalah...
A
Bab VII
B
Bab VIII
C
Bab IX
D
Bab X
E
Bab XI
NO. 266
Link Soal
Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu bidang yang diatur dalam UUD RI 1945 Pasal 22E. Alasan pentingnya Pemilu diatur dalam konstitusi adalah...
A
Pelaksanaan pemilihan umum diharapkan akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan terpercaya.
B
Proses demokrasi adalah proses yang kompleks dan memerlukan aturan yang jelas dan terperinci.
C
Pemilihan umum merupakan wujud nyata Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi.
D
Demokrasi langsung harus terimplementasi secara jelas dalam setiap pelaksanaan Pemilu.
E
Penyelenggaraan pemilihan umum memerlukan alokasi anggaran yang sangat besar.
NO. 267
Link Soal
Manakah di bawah ini yang bukan merupakan bagian dari konsep 'Causa' dalam asal-usul Pancasila sebagai filsafat negara?
A
Causa Materialis
B
Causa Formalis
C
Causa Instrumental
D
Causa Efisien
E
Causa Finalis
NO. 268
Link Soal
Amandemen ketiga UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 9 November 2001 membawa perubahan signifikan pada kekuasaan kehakiman. Pasal berapakah yang ditambahkan ke dalam Pasal 24 pada perubahan tersebut?
A
Pasal 24A dan 24B
B
Pasal 24B dan 24C
C
Pasal 24C dan 24D
D
Pasal 24D dan 24E
E
Pasal 24E dan 24F
NO. 269
Link Soal
Jika ditinjau dari fungsinya sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya, Pancasila dipahami dalam pengertian...
A
Yuridis konstitusional
B
Sosiologis
C
Etis
D
Filosofis
E
Aksiologis
NO. 270
Link Soal
Dalam lambang negara Garuda Pancasila, terdapat perisai yang memuat simbol-simbol sila Pancasila. Simbol bintang dalam perisai tersebut merupakan representasi dari sila...
A
Persatuan Indonesia
B
Ketuhanan Yang Maha Esa
C
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
D
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
E
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan